Kudeta

Kudeta pengucapan bahasa Inggris: [ˌkuːdeɪˈtɑː], (jamak: coups d'état atau disingkat coup), (Jepang クーデター - kūdetā) berasal dari bahasa Perancis: coup d'état yang berarti merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang secara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "penggambilalihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan suskses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara).

Jenis

Ilmuwan politik Samuel P. Huntington melakukan pengidentifikasi kudeta menjadi tiga kelas kudeta yakni;

• Kudeta sempalan dilakukan oleh sekelompok bersenjata yang dapat terdiri dari militer atau tentara yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan tradisional saat itu kemudian melakukan gerakan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tradisional dan kemudian menciptakan elit birokrasi baru.
• Kudeta wali dilakukan oleh sekelompok tujuan kudeta seperti pada biasanya akan mengumumkan guna untuk meningkatkan ketertiban umum, efisiensi, dan mengakhiri korupsi akan tetapi pada kenyataan tidak akan ada perubahan yang mendasar pada struktur kekuasaan pada umumnya, para pemimpin kudeta akan menggambarkan diri dan tindakan mereka sebagai sementara dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan. pada umumnya kudeta wali sering melakukan dengan perubahan dari pemerintahan sipil kepada bentuk pemerintahan militer.
• Kudeta veto dilakukan dengan melalui partisipasi dan mobilisasi sosial sekelompok massa rakyat dalam melakukan penekanan skala besar berbasis luas pada oposisi sipil.

Teknik

• Kerahasiaan agenda, tidak hanya berlaku vis-à-vis terhadap kalangan luar akan tetapi vis-à-vis terhadap konspirator lainnya merupakan senjata pertama junta, tanpa persiapan yang terbaik maka kudeta dipastikan akan gagal
  • Terjadi pada Kapp Putsch di Berlin pada tahun 1920 karena kurang kebijakan dari Jenderal von Luttwitz, komandan operasi, yang maju ke depan pada malam tanggal 10 Maret dengan memberikan ultimatum kepada pemimpin sosialis yang memberi kesempatan 48 jam untuk pergi sebelum terjadi pemicu kudeta militer yang diumumkan pada malam 12-13 Maret 1920.
  • ketika mempersiapkan pemberontakan 8 November 1942 di Algiers (untuk memungkinkan keberhasilan Operasi Torch), pemimpin muda dari Kelompok Aksi Algiers, José Aboulker, menolak untuk memberikan nama-nama pemimpin kelompok dua hari sebelum tindakan kudeta kepada Henri d'Astier de la Vigerie, kepala konspirasi untuk Afrika Utara, meskipun termasuk dalam kelompok perencana kudeta dan ketika Patriots mulai beraksi malah terjadi kejutan dengan munculnya tidak kurang dari 400 warga sipil bersenjata berikut perwira pasukan cadangannya yang kemudian berhasil menetralisir Korps Angkatan Darat Vichy Aljazair dan pemerintahan Vichy Prancis dengan leluasa dapat dibebaskan setelah beberapa jam dan kembali ke kota kemudian dapat menyerang kembali dan menangkap para pelaku kudeta pada saat malam pendaratan di pantai.
• Teknik dasar kudeta merupakan sebuah operasi untuk melakukan pendudukan organ-organ sentral dari sebuah Negara termasuk melakukan penetralan kekuasaan dengan menduduki tempat tempat-tempat simbolis kekuasaan dari negara.
• Pengambilan alihan kekuasaan merupakan tindakan selain melakukan pendudukan organ-organ sentral oleh para pelaku kudeta dengan disertai pnghentian para penjabat pemerintahan atau para pemegang kekuasaan negara oleh karena bila hal ini tidak terlaksana maka akan terjadi pengaturan tanggapan terhadap gerakan kudeta tersebut dan kudeta tersebut kemungkinan besar akan gagal.

Pustaka

• (Prancis)Curzio Malaparte, Technique du coup d'État (1 édition française en 1931), Paris, Éd. 10/18, 1964
• (Prancis)Donald J. Goodspeed, Six coups d'État, Paris, Éd. Arthaud, 1963