Kabupaten Buton Utara

kabupaten di Indonesia, di pulau Sulawesi


Kabupaten Buton Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibukotanya adalah Buranga. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Buton Utara merupakan kawasan yang kaya sumberdaya alam. Buton Utara memiliki banyak potensi bahan tambang (aspal, minyak bumi, emas dan konon uranium), hasil hutan (jati, damar dan rotan), hasil laut serta kawasan perkebunan yang subur.

Kabupaten Buton Utara
Daerah tingkat II
Peta
Kabupaten Buton Utara di Sulawesi
Kabupaten Buton Utara
Kabupaten Buton Utara
Peta
Kabupaten Buton Utara di Indonesia
Kabupaten Buton Utara
Kabupaten Buton Utara
Kabupaten Buton Utara (Indonesia)
Koordinat: 5°00′52″S 122°55′49″E / 5.01457°S 122.93015°E / -5.01457; 122.93015
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Tenggara
Tanggal berdiri2 Januari 2007
Dasar hukumUU No. 14 Tahun 2007
Ibu kotaBuranga
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 6
  • Kelurahan: 57
Pemerintahan
 • BupatiAswad Sulaiman [1]
Luas
 • Total1,864,91 km² km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Demografi
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
7409 Edit nilai pada Wikidata
Kode Kemendagri74.10 Edit nilai pada Wikidata

Kabupaten Buton Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.

Ke-16 kabupaten/kota tersebut adalah:

Sejarah Singkat

Menurut sejarah, Kulisusu/Kolencusu/Kalingsusu merupakan salah satu dari empat benteng pertahanan Barata Patapalena (cadik penjaga keseimbangan perahu negara) di masa Kesultanan Buton. Barata Kulisusu bersama-sama dengan Barata Muna, Barata Tiworo dan Barata Kaledupa merupakan pintu-pintu pertama pertahanan sebelum musuh merengsek ke dalam wilayah pusat kekuasaan di Bau-Bau. Olehnya itu mereka memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga keselamatan negara. Mereka juga diberi hak otonom untuk mengatur sendiri daerahnya termasuk memiliki tentara sendiri namun dengan batasan-batasan pengaturan yang sudah digariskan oleh pemerintahan pusat yang ada di Bau-Bau.

Referensi