Hak asasi manusia di Malaysia
Hak asasi manusia di Malaysia adalah bersifat kontroversial dengan adanya berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini. Kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing umumnya kritis terhadap pemerintah Malaysia dan Kepolisian diraja Malaysia. hukum penahanan yang bersifat preventif seperti Internal Security Act dan Darurat (Ketertiban Umum dan Pencegahan Kejahatan) Ordonansi 1969 memungkinkan adanya penahanan tanpa pengadilan atau proses merupakan sumber keprihatinan bagi organisasi hak asasi manusia seperti SUARAM. [1]
Pada tahun 2009, Malaysia menduduki peringkat 131 dari 175 negara dan tahun 2010, Malaysia kembali naik peringkat menduduki 141 dari 175 negara oleh Reporters Without Borders dalam Indeks Kebebasan Pers. [2][3] serta masuk dalam status sebagai Negara-negara di bawah pengawasan [4]
Referensi
- ^ "COUNTRY PROFILE: MALAYSIA" (PDF). Federal Research Division (Library of Congress). Diakses tanggal 2010-11-20.
- ^ Press Freedom Index 2009
- ^ Press Freedom Index 2010
- ^ Countries under surveillance - Malaysia
Pranala luar
- The Carter Center, Country Profile: Malaysia
- Review of Malaysia by the United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review, February 11, 2009
- Home for Human Rights
- Censorship in Malaysia - IFEX
- case studies relating to human rights violations in Malaysia especially with regard to police abuse and custodial deaths
- Malaysia: Human rights undermined: Restrictive laws in a parliamentary democracy - Amnesty International
 | Artikel bertopik Malaysia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |