Kadipaten Pakualaman
Kadipaten Paku Alaman adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kadipaten Pakualaman (bersama-sama dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.
Negeri Pakualaman[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813–1950 | |||||||||
Lambang Negara Kadipaten Paku Alaman
| |||||||||
 Wilayah Paku Alaman pada tahun 1830 pada peta berwarna kuning dan berada di sebelah barat daya | |||||||||
| Ibu kota | Kabupaten Kota Pakualaman | ||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Jawa | ||||||||
| Agama | mayoritas Islam | ||||||||
| Pemerintahan | Monarki | ||||||||
| Adipati | |||||||||
• Pertama (1813-1829) | KGPA Paku Alam I | ||||||||
• Terakhir (1938-1950; w. 1998) | KGPAA Paku Alam VIII | ||||||||
| Sejarah | |||||||||
• Perjanjian 1813 | 17 Maret 1813 | ||||||||
• Pengundangan UU No. 3 Tahun 1950 | 4 Maret 1950 | ||||||||
| |||||||||
--- Status Politik: * negara dependen dari EIC (Inggris) (1813-1816) * negara dependen dari Nederlands Indie (1816-1842) * negara dependen dari Kekaisaran Jepang (1942-1945) * negara dependen/daerah istimewa dari Republik Indonesia dengan bentuk monarki persatuan berparlemen (1945-1950) * Status negara diturunkan secara resmi menjadi status daerah istimewa setingkat dengan provinsi (1950) | |||||||||
Pembentukan
Kadipaten Paku Alaman atau Negeri Paku Alaman atau Praja Paku Alaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813, ketika Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengku Buwono I dengan Selir Srenggorowati dinobatkan oleh Gubernur-Jenderal Sir Thomas Raffles (Gubernur Jendral Britania Raya yang memerintah saat itu) sebagai Kangjeng Gusti Pangeran Adipati[2][3] Paku Alam I. Status kerajaan ini mirip dengan status Praja Mangkunagaran di Surakarta.Paku Alaman juga dilengkapi dengan sebuah legiun tetapi tidak pernah menjadi legiun tempur yang besar karena selanjutnya hanya berfungsi sebagai seremonial dan pengawal pejabat Kadipaten.
Pemerintahan umum
Negeri Paku Alaman, Daerah Paku Alaman, Praja Paku Alaman, Kadipaten Paku Alaman adalah nama resmi yang dipergunakan oleh monarki terkecil di Jawa Tengah bagian selatan. Monarki yang didirikan pada tahun 1813 itu berbentuk Monarki kepangeranan (Principality)[4]. Pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Paku Alaman bersama-sama Residen/Gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta.
Status Paku Alaman berganti-ganti seiring dengan perjalanan waktu. Pada 1813-1816 merupakan negara dependen dibawah Pemerintah Kerajaan Inggris India Timur (East Indian). Selanjutnya tahun 1816-1942 merupakan negara dependen Kerajaan Nederland, dengan status Zelfbestuurende Landschappen Hindia Belanda. Dari 1942 sampai 1945 merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang dengan status Kooti dibawah pengawasan Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat.
Mulai tahun 1945 Negeri kecil ini bergabung dan menjadi daerah Indonesia. Kemudian dengan Kasultanan Yogyakarta membentuk pemerintahan bersama sampai tahun 1950 saat secara resmi keduanya dijadikan sebuah daerah istimewa bukan lagi sebagai sebuah negara.
Perekonomian
Seperti banyak kerajaan di pulau Jawa pada umumnya, kegiatan perekonomian Negeri Paku Alaman di dominasi dengan pertanian dan sedikit perdagangan. Pernah tercatat negeri ini mempunyai beberapa pabrik gula di Kabupaten Adikarto.
Budaya
Negeri Paku Alaman berusaha mengembangkan budaya yang mempunyai ciri berbeda dengan Kesultanan untuk menunjukkan independensi status pricipality-nya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari bentuk pakaian tradisional yang dikenakan. Pengembangan budaya ini dimulai sejak Paku Alam II
Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan secara umum dikendalikan oleh pihak Hindia Belanda. Kadipaten ini diperkenankan memelihara sepasukan kecil yang digunakan untuk memelihara keamanan dan upacara kerajaan.
Daftar Adipati Paku Alaman
Referensi
- Soedarisman Poerwokoesoemo (1984) Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- (1985) Kadipaten Paku Alaman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Catatan kaki
- ^ Nama resmi ini diambil dari dokumen Amanat 5 September 1945
- ^ Disingkat KGPA
- ^ Penggunaan gelar Kangjeng Gusti Adipati Arya (KGPAA) baru digunakan oleh Paku Alam V
- ^ bandingkan dengan bentuk Negara Monaco dan Liechtenstein di Eropa
Lihat pula
Pranala luar
| Didahului oleh: Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat |
Kadipaten Paku Alaman 1813–1950 |
Diteruskan oleh: Daerah Istimewa Yogyakarta |
 | Artikel bertopik sejarah Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |