Negara seberang laut Prancis
Negara seberang laut[1] (Perancis: pays d'outre mer atau POM) merupakan pembentukan baru untuk jajahan seberang laut di Polinesia Perancis. Polinesia Perancis sebelumnya berupa teritori seberang laut hingga pembentukan kembali secara konstitusional tanggal 28 Maret 2003 yang membentuk jajahan seberang laut. Kemudian, pada 27 Februari 2004, suatu hukum disahkan yang memberikan Polinesia Perancis sebuah pembentukan negara seberang laut yang masuk dalam kategori jajahan seberang laut. Tetapi, Majelis Konsitusional Perancis menyatakan bahwa deskripsi ini hanya pembentukan dan bukan dalam status legal, yang berarti tidak konstitusional.
Artikel ini merupakan bagian dari
Pembagian administratif Prancis |
(termasuk region seberang laut) |
(termasuk departemen seberang laut) |
Komunitas urban |
Lainnya dalam Prancis Seberang Laut
Jajahan seberang laut |
Status baru teritori ini berarti otonomi untuk Polinesia Perancis di wilayah Pasifik yang diartikan kepada pemindahan wilayah baru dengan tanggungjawab legal (hukum sipil, hukum perdagangan, hukum buruh) dan menjaga otonomi yang berkaitan dengan kesehatan, pembangunan dan tata kota dan lingkungan. Dengan tambahan, mereka sekarang memiliki kekuasaan menentang peletakan hukum di Polinesia Perancis yang ditentukan oleh Parlemen Perancis yang tidak menghargai wilayah bertanggungjawab ini. Lebih jauh, mereka menetapkan kewarganegaraan Polinesia Perancis berdasarkan penetapan permanen, yang berupa syarat untuk hak pilih dalam pemilihan kedaerahan. Tetapi, Perancis memegang konstrol atas keadilan, keamanan dan tata kota, keuangan, pertahanan, dan kebijakan luar negeri.
Kaledonia Baru, yang memiliki status unik atas jajahan sui generis, juga kadang-kadang salah diartikan sebagai negara seberang laut. Tetapi, bila rakyat Kaledonia Baru memilih tetap menjadi bagian dari Perancis dalam referendum kemerdekaan yang terjadwal pada 2014 atau tahun mendatang, wilayah ini dapat menjadi negara seberang laut.
Bacaan
- Frédéric Monera, L'idée de République et la jurisprudence du Conseil constitutionnel - Paris : L.G.D.J., 2004 [1]-[2];
- ^ The phrase "Overseas country" can also be translated as overseas lands; see The CIA World Factbook or the Slovenian Ministry of Foreign Affairs for examples.