Pembicaraan:Kabupaten Banggai

Sejarah Kabupaten Banggai, diawali dengan terbentuknya Badan Perjuangan Otonomi Daerah (BPOD), badan ini merupakan perjuangan para tokoh politik, pemuda, mahasiswa dan pelajar bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Swapraja Banggai raja S.A. Amir tahunkoh 1956, para tokoh politik itu antara lain Ahmad Mile Ketua DPC NU Kab.Banggai, Abd.Azis Sinukun Sekretaris DPC NU.Kab.Banggai, Aco Dg.Matorang Ketua DPC PSII Kab.Banggai, A.Mauragahi Ketua Parkindo Kab.Banggai, Abd.Azis Larekeng, ketua pemuda,pelajar,mahasiswa Kab.Banggai, Pada Tahun 1964, Bupati pertama Bidin menyelengagarakan pemerintahan berbentuk Kewedanaan, sehingga pemerintahan ini disebut Daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI) Kab.Banggai, Kepala Wedana Banggai darat di Luwuk Andi Ibrahim, membawahi 7 Distrik, dan Kepala Wedana Banggai laut di Banggai Sulaeman Amir, membawahi 7 Distrik. Pada saat Kabupaten ini dipimpin oleh Bupati kedua R.Atjeh Slamet, pemerintahan berbentuk Kabupaten Dati II Banggai dengan wilayah kekuasaan berbentuk Kecamatan, jumlah kecamatan pada 1964, 14 Kecamatan.sumber Buku Sejarah Kab.Banggai, Haryanto djalumang, yayasan Insancita Luwuk. - komentar tanpa tanda tangan dari 42.62.176.14

Dari Buku Sejarah Kabupaten Banggai, penulis Haryanto Djalumang, di Seminarkan Pemda Kab.Banggai,10 Maret 2012, terungkap bahwa HUT Kabupaten Banggai Tanggal 4 Juli 1959. Berdasarkan UU 29 Tahun 1959 Tanggal 4 Juli 1959 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II di Sulawesi. Selama ini HUT Kab Banggai dilaksanakan tgl 8 Juli 1960, tanpa dasar historis dan juridis. Daerah ini lahir atas perjuangan para leluhur yang ikhlas, tanpa pamrih, melalui sebuah wadah bernama "Badan Perjuangan Daerah Otonomi" (BPOD). Sebelum Kemerdekaan RI, di wilayah Kecamatan Pagimana, tepatnya Kampung Pala, setelah selesai Sholat Idhul Adha 1933, para pejuang Kemerdekaan menaikkan Bendera Merah Putih, dengan tokoh pejuang Abdau Masulili, TS.Bullah, SP.Makarao, Agulu Lagonah, AL.Lanasir, Jusuf Monoarfah. Di Luwuk, dengan gerakan pejuang RI melalui wadah Komite XII tanggal 13 Februari 1942, benderah merah putih berkibar di Kota Luwuk, dimarkas Kontroler Belanda (sekarang Kantor Polres Banggai), dipimpin dr.Notonegoro, AG.Mambu, AL. Lanasir, Jusuf Monoarfah, Ahmad Fulelkhan, Ince Umar Dahlan,dkk. Kabupaten Banggai merupakan bekas wilayah Kerajaan Banggai, secara historis mempunyai hubungan yang sangat erat antara kultur, struktur serta filosofisnya. Kerajaan Banggai terbentuk Tahun 1580, rajanya pertamanya ADI Cokro Mumbui Doi Jawa (Tuanku raja Cokro meninggal di tanah Jawa), mempunai keturunan Abukasim, Mandapar, Putri Saleh. Dari anaknya Mandapar inilah yang membuat Generasi turun-mrnurun memimpin raja kerajaan Banggai samapi keturunan raja terakhir ke 33 H.Sjokoeran Aminuddin Amir (SA.Amir). Hindia Belanda masuk dan menguassi wilayah kerajaan Banggai tahun 1906, disambut dengan perlawanan gerilya dari Talenga Janggo Item, Djanggo Puteh, Galanggusing di wilayah Lingketeng,Tambunan, Baloa, Pagimana (1906-1907), Talenga Laginda di Balantak, Lamala dan Masama (1911-1915). Pada tanggal 1 April 1908, raja Banggai ke 30 H.Abdurrahman dipaksa Pemerintah Hindia Belanda menandatangani KORTE VERKLARING (pelekat pendek), isinya kerajaan Banggai mendapat status sebagai zelfbestuurrende landschappen (daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri) lepasa dari kekuasaan Sultan Ternate, namun tetap patuh pada aturan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatblad nomor 365 tahun 1924 isinya, wilayah Sulawesi Tengah masuk dalam Keresidenan Manado dan terbagi dua wilayah AFDELING,partama Afdeling Donggala dan kedua Afdeling Poso, dan kerajaan Banggai masuk dalam wilayah Afdeling Poso sebagai ONDERAFDELING Banggai (1924-1959).....