Partai Republika Nusantara
artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. |
Partai Republika Nusantara (RepublikaN) adalah salah satu partai politik di Indonesia. Dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009, partai ini bernomor urut 21.
Partai Republika Nusantara | |
---|---|
Berkas:Logo RepublikaN.jpg | |
Ketua umum | Letjen. (Purn) Drs. H. Syahrir, MS,SE |
Sekretaris Jenderal | Drs. Yus Sudarso, SH, MH, MM |
Dibentuk | 20 Mei 2007 |
Kantor pusat | Kompleks Perkantoran Pulo Mas Blok VI No.1-2, Jakarta Timur, Telp. 021-4702960 Fax.021-4702966 |
Ideologi | Pancasila |
Situs web | |
http://www.republikan.or.id; http://partairepublikan.org/ | |
Partai Republika Nusantara, yang disebut/dipopulerkan dengan “RepublikaN, berdiri di Cikopo Jawa Barat, 20 Mei 2007, merupakan partai peserta Pemilu 2009 dengan nomor urut 21.Didirikan oleh masyarakat transportasi, pendidikan, kesehatan dan UKM.
Beranjak dari persoalan bangsa, dengan dilandasi oleh persamaan pikiran dan pandangan dari segenap insan yang berwawasan kebangsaan, kerakyatan dan religius, bertekad membentuk organisasi politik bernama Partai Republika Nusantara, yang disingkat dan selanjutnya dipopulerkan dengan sebutan: “RepublikaN”. Partai RepublikaN lahir bukan didirikan oleh sekelompok elit politik. Melainkan tumbuh dari bawah sebagai perwujudan kesadaran sesama anak bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku, etnik, agama, golongan dan profesi. Demi mewujudkan sebuah Partai berwawasan Modern yang berorientasi pada terciptanya sistem manajemen mutu kepartaian yang kuat, sehingga mampu membentuk sistem manajemen mutu kepartaian yang kuat, sehingga mampu membentuk sistem kenegaraan yang demokratis dan mampu melahirkan insan politisi yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpihak kepada rakyat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
""Platform"" Partai RepublikaN akan senantiasa memperjuangkan secara konsisten pemba ngunan kesejahteraan terutama dalam empat pilar: Pendidikan, Kesehatan, dan Transportasi serta Ekonomi Kerakyatan, dengan tidak meninggalkan sektor sektor lainnya.