Partnership for Governance Reform, disingkat PGR, atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan saja adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional. Kemitraan membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. [1] H. S. Dillon, warga negara Indonesia keturunan India yang berpengaruh dan budayawan senior Mohamad Sobary adalah beberapa sosok yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Kemitraan.


Sejarah

Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusuri-balik sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik yang menimpa Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan negara-negara donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Tuntutan akan Reformasi merupakan hal yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama Reformasi adalah menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih bertanggung gugat. Kerjasama mereka ini berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan. [2]

Sebuah proses konsultasi yang dipimpin Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa melahirkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia pada bulan Maret 2000. Pengaturan pengelolaan menempatkan Kemitraan sebagai Lembaga Pelaksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional sebagai Lembaga Mitra Penanggungjawab, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Lembaga Pengelola Dana Perwalian.[3] Sejak tahun 2003 Kemitraan menjadi badan hukum independen dan terdaftar sebagai perkumpulan perdata nirlaba.

Berdasarkan Anggaran Dasar Kemitraan tahun 2003, berikut adalah 20 tokoh yang turut mendirikan Kemitraan[4]:

  1. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6
  2. Boediono, Wakil Presiden Indonesia ke-11
  3. Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004 - 2009
  4. Nurcholish Madjid, cendekiawan dan mantan rektor Universitas Paramadina
  5. Erna Witoelar, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah ke-22 pada Kabinet Persatuan Nasional
  6. Felia Salim, Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia
  7. J.E. Sahetapy, Ketua Komisi Hukum Nasional
  8. Benjamin Mangkoedilaga, mantan Koordinator Komisi Kebenaran dan Persahabatan dari pihak Indonesia
  9. Petrus Turang, Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang
  10. Shanti Poesposoetjipto, Komisaris Samudera Indonesia (perusahaan)
  11. Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Kompas (surat kabar)
  12. Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan aktivis perempuan
  13. J.B. Kristiadi, mantan Penasihat Khusus Menteri Keuangan
  14. Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Aceh
  15. Triyono Budi Sasongko, mantan Bupati Purbalingga Jawa Tengah
  16. Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana dan Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-10
  17. Karel Phil Erari, Koordinator Nasional Forum Nasional Peduli Hak Asasi Manusia di Papua
  18. Djunaedi Hadisumarto, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  19. Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  20. Makarim Wibisono, mantan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dalam menjalankan roda organisasi, Kemitraan dipimpin oleh sebuah Dewan Eksekutif dan Teman Serikat. Teman Serikat memberikan arahan strategis jangka panjang, sedangkan Dewan Eksekutif memantau pelaksanaan keseluruhan. Rapat Teman Serikat adalah badan pembuat keputusan tertinggi dalam di organisasi ini. Para anggota Teman Serikat dan Dewan Eksekutif adalah tokoh-tokoh penting dan terkemuka dalam pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selama lebih dari satu dekade terakhir, Kemitraan telah berkembang dari awalnya sebagai sebuah proyek Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa[5] menjadi organisasi yang dikelola bangsa Indonesia yang terpercaya, mandiri dan terkemuka.

Donor

Sejak awal berdirinya, Kemitraan telah mendapatkan dukungan dari banyak pemerintah asing, termasuk Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, dan dari organisasi-organisasi internasional, termasuk Bank Pembangunan Asia, Komisi Eropa, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia. Para donor yang saat ini masih terus mendukung antara lain Belanda, Norwegia, Denmark, Australia, Universitas Sydney, Chemonics International, RTI International, The Asia Foundation, Climate and Land Use Alliance (CLUA), Axis, Siemens AG, Amerika Serikat, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan Bank Dunia. Sejak tahun 2000, Kemitraan telah melaksanakan lebih dari 380 proyek dengan total anggaran lebih dari 90 juta Dolar Amerika Serikat.[6]

Jaringan dan Aliansi

Salah satu kekuatan utama Kemitraan adalah aliansi, jaringan dan cakupan geografisnya.

Catatan kaki

  1. ^ Profil PGR, di brosur resminya.
  2. ^ Sejarah Singkat
  3. ^ http://http://www.kemitraan.or.id/main_ind/faq
  4. ^ http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content3/21/25/26
  5. ^ Heboh Bantuan Asing untuk LSM, Harian Kompas Senin,30 Juli 2012. Lihat http://cetak.kompas.com/read/2012/07/28/04090611/heboh.bantuan.asing.untuk.lsm
  6. ^ Profil PGR, di brosur resminya.

Pranala luar