Wikipedia

Joko Widodo

Presiden Indonesia ke-7 (2014–2024)
Revisi sejak 21 Maret 2014 05.01 oleh Guntur Irawan (bicara | kontrib)

Joko Widodo atau Jokowi (lahir 21 Juni 1961) adalah politikus Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta. Ia adalah mantan Walikota Surakarta (Solo) dari tahun 2005 sampai 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikota.[3] Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). [4]

Ir. H.
Joko Widodo
Berkas:Broery Marantika.jpg
Gubernur DKI Jakarta 16
Mulai menjabat
15 Oktober 2012
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
WakilBasuki Tjahaja Purnama
Sebelum
Pendahulu
Fauzi Bowo
Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas)[1]
Pengganti
Petahana
Sebelum
[[Wali Kota Surakarta]] 16
Masa jabatan
28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012
Penguasa monarkiPakubuwana XIII
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
GubernurMardiyanto
Ali Mufiz
Bibit Waluyo
[[Wakil Wali Kota Surakarta|Wakil]]F.X. Hadi Rudyatmo
Sebelum
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir21 Juni 1961 (umur 63)
Indonesia Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikPDI Perjuangan
Suami/istriNy. Hj. Iriana Joko Widodo
AnakGibran Rakabuming Raka[2]
Kahiyang Ayu
Kaesang Pangarep
Alma materUniversitas Gadjah Mada
PekerjaanPengusaha
IMDB: nm5671055 Facebook: Jokowi X: jokowi Instagram: jokowi Youtube: UCPeG-JX2dB90P3RgZbVNheg Modifica els identificadors a Wikidata
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan kemenangannya mencerminkan dukungan popular untuk seorang pemimpin yang ‘baru’ dan ‘bersih’ daripada gaya politik ‘lama,’ meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.[5] Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017.

Popularitas Jokowi telah melambung tinggi sejak pemilihannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014 seperti sesuai dengan UU No 42 Tahun 2008 (Pasal 9) yang menyatakan bahwa nominasi calon untuk pemilihan presiden mungkin hanya dapat dilakukan oleh pihak (atau koalisi partai) yang menerima setidaknya 20% dari kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (112 dari 560) atau menang 25% suara populer. Karena menurut survey pencalonan Jokowi dapat melambungkan suara untuk PDI-P, publik berspekulasi bahwa Megawati mengambil keuntungan dari popularitasnya dengan mencalonkan dirinya pada 14 Maret 2014, tiga minggu sebelum pemilihan umum dan dua hari sebelum kampanye.[6]

Masa kecil

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.[7] Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono[8]. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[9][10] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.[11]

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.[12]

Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.[13]

Karier politik

Karir politiknya dimulai dengan menjadi Walikota Solo selama dua periode. Kemudian ia mendapat amanat untuk maju dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta pada 2012, dan pada 2014, ia kembali mendapat mandat menjadi Calon Presiden dari PDI Perjuangan.

Wali Kota Surakarta

Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.[14]

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.[15] Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.[16]

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[17]

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[18] Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[19] Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[20]

Pembenahan pedagang kaki lima

Program yang mencuatkan namanya selama menjadi Walikota Solo adalah pembenahan pasar dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi menggunakan pendengkatan nguwonke wong atau memanusiakan manusia sehingga tidak memaksa atau pun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan dialog dan makan siang bersama agar pedagang mulai berani menumpahkan keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi di mana saja, seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di Loji Gandrung.[21]

Setelah 54 kali sesi makan siang bersama selama 7 bulan, pedagang mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo mengistimewakan para pedagang yang bersedia pindah dengan membuatkan arak-arakan hingga ke tempat baru. [21]

Gubernur DKI Jakarta

 
Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22
Lihat pula: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, 2012

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta[22] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.[23] Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan.[24] Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.[25]

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran.[26] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.[27] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.[28]

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.[29] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010[30] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[31]

Pilkada 2012 putaran kedua

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,[32] termasuk Fauzi Bowo,[33] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid[34] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.[35] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[36] Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.[37] PKS meminta isu ini dihentikan,[38] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.[39] Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".[40] Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.[41] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[42] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[43] Indra J Piliang dari Partai Golkar,[44] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[45]

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev,[46] pembentukan media center,[47] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.[48] Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.[49]

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[50] isu kebakaran yang disengaja,[51] korupsi,[52] dan politik transaksional.[53]

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,[54] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,[55] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,[56] 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.[57]

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.[58] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,[59] dan lima stasiun TV.[60] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,[61] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.[62] Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.[63][64]

Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI. [65] Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan Jokowi atasi masalah ibukota. [66]

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, namun dibantah oleh DPRD.[67] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,[68] karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.[69] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[70]

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda[71] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.[72] Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.[73] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.[74]

Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.[75]

Peningkatan upah minimum provinsi

Pada 24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.[76] Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,[77] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.[78]

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.[79] Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.[80]

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.[81]

Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,[82] sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 juta angka mati[82] dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah[83] dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013[84]

Pembenahan transportasi massal

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun.[85] Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan monorel jalur hijau sepanjang sebelas kilometer.[86] Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan seribu bus untuk jalur Transjakarta.[87] Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Cina didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.[88] Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya.[89]

Pendirian PT Transjakarta

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta, maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel, termasuk saat pengadaan armada. [90]

Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

Sebelumnya, Pengangkutan Penumpang Djakarta atau PPD adalah BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang berada di bawah Kementrian Negara BUMN. Karena dianggap memiliki banyak aset dan armada yang menguntungkan pengelolaan transportasi, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pengambilalihan PPD, dengan salah satu syaratnya adalah pelunasan hutang PPD yang cukup besar, Rp 170 Miliar. Namun Basuki Tjahaja Purnama menganggap pelunasan utang ini sebanding dengan manfaat yang akan didapat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, proses pengambilalihan ini berbelit karena pemerintah pusat tidak memperlihatkan respon serius atas tawaran ini. Mentri BUMN, Dahlan Iskan sendiri sebenarnya sudah menyetujui pengambilalihan ini. [91]

Pengandangan Metromini dan Kopaja

Setelah banyaknya kecelakaan yang menimpa Metromini dan Kopaja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperketat aturan mengenai fasilitas keselamatan minimal yang dimiliki, antara lain rem, bodi keropos, speedometer, lampu, dan kaca jendela. Jika tidak bisa menunjukkan fasilitas tersebut, maka bus sedang tersebut dikandangkan.[92]

Tindakan pengandangan ini mengundang protes dari supir Metromini yang merasa mata pencariannya terancam. Pada 29 Agustus 2013, puluhan supir Metromini memarkirkan armadanya di jalanan di depan Balaikota dan berdemo memprotes kewajiban peremajaan angkutan. Selain itu Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan saat itu, dianggap menyakiti hati para supir karena membuat pernyataan bahwa Metromini sudah tidak diperlukan lagi di Jakarta. Mereka menuntut armada yang dirazia dikembalikan, namun ditolak. [93]

Para supir yang merasa tidak didengarkan kemudian merusak pagar balaikota dan memecahkan kaca Bus Kopaja dan Transjakarta. Karena keberingasannya, Gubernur dan Wakil Gubernur menolak menemui dan mengomentari pengaduan mereka. Para pelaku pengrusakan diancam dilaporkan ke polisi karena sudah mengarah kepada tindakan pidana. [94]

Enam ruas jalan tol

Proyek enam ruas jalan tol diwariskan sejak zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo, namun baru mencapai peresmian kesepakatan antara pihak swasta dengan Kementrian Pekerjaan Umum sesaat sebelum Fauzi Bowo mengakhiri masa jabatannya, serta sudah ditentukan pemenang tendernya. Sehingga walaupun ditentang banyak warga, dan Jokowi pernah menentang proyek ini, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya. [95][96]

Jokowi sempat memperlambat eksekusi proyek ini dengan meminta masukan warga, pengamat, pakar, Kementrian PU, investor, konsorsium pada 15 Januari 2013,[97] namun kemudian Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan bahwa tidak ada ada lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah integrasi seluruh tol lingkar dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus layang. [98] Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi umum di sepanjang tol. [99]

Rotasi jabatan

Selama dua tahun menjabat, Jokowi melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui lelang jabatan, serta walikota, kepala suku dinas dan dinas melalui pemberhentian dan penunjukan.

Lelang jabatan

Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.[100]

Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan.[101] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.[102]

Keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.[103] Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya tertangkap melakukan mark-up anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.[104]

Lurah Susan

Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli. Ia terpilih untuk menjabat di wilayah Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam.[105] Kontroversi ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.[105] Namun, Jokowi menekankan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerja para lurah.[105]

Penggantian kepala dinas

Jokowi tercatat mengganti para kepala dinas di Jakarta. Yang paling disorot antara lain Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI. Ketiganya ditempatkan ke posisi baru dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat orang lainnya.[106]

Banjir tahunan Jakarta

Mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal. [107] Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya. [108]

Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri. [109] Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang. [110]

Pengumuman status darurat banjir

Dalam menghadapi banjir tahunan Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi mengumumkan status tanggap darurat banjir yang memungkinkan Gubernur mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mengatasi bencana. [111]

Rekayasa cuaca

Untuk mengalihkan jalur hujan yang melewati Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, dan BPPT melalui penaburan garam NaCl agar hujan turun jauh dari Jakarta. Pada tahun 2013 proyek ini cukup berhasil mengurangi curah hujan, namun pada tahun 2014 sedikit terhambat akibat lambatnya pengesahan APBD dan perbedaan pola curah hujan dibanding tahun lalu. [112]

Pembenahan saluran air

 
Pandangan luas dari Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Melalui paket Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Pemerintah Provinisi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank Dunia melakukan perawatan atas sistem saluran air di Jakarta yang berhubungan dengan kondisi banjir di Jakarta dengan total dana US$ 135.500.000. Program ini sempat memanas karena Basuki Tjahajapurnama memprotes lambannya program yang dirancang oleh Bank Dunia sehingga menuntut eksekusi lebih cepat. Jika Bank Dunia tidak bersedia, ia mempersilakan Bank Dunia menarik bantuannya. Permintaan ini dipenuhi oleh Bank Dunia. [113]

Kali dan waduk yang menjadi target pembenahan melalui program JEDI antara lain Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ Rawa Dongkal dan Situ Cipondoh. [114]

Normalisasi Waduk Pluit
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Waduk Pluit

Normalisasi Waduk Pluit menandai perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran sendiri hunian di bantaran oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar. Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM. Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.

Normalisasi Waduk Ria Rio
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Waduk Ria Rio

Normalisasi Waduk Ria Rio juga sempat mendapat hambatan dari warga dan pemilik tanah akibat adanya sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat melakukan blokir, namun dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun yang layak. Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di pengadilan, namun kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.[115]

Jokowi menjanjikan akan membangun Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.[116]

Normalisasi Kali Pesanggrahan
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Waduk Ria Rio

Karena kecilnya kapasitas dan buruknya pemeliharaan, hingga November 2012, Kali Pesanggrahan masih meluap dan merendam 2 RT di Ulujami [117]. Sebenarnya pada tahun Desember 2010 telah ditargetkan normalisasi kali dari debit 50 meter kubik menjadi 115 meter kubik, namun masih terus tertunda akibat proses lelang yang terlalu lama. Pada masa Agustus hingga Oktober 2010 tercatat Kali Pesanggrahan telah tiga kali jebol akibat derasnya air dan sudah tuanya dinding tanggul. [118]

Program normalisasi Kali Pesanggrahan kembali dilanjutkan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)[119] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementrian PU pada akhir tahun 2013 hingga 2014[120], serta didukung oleh proyek pembangunan sodetan Kali Pesanggrahan untuk meluruskan aliran kali di sekitar ITC Cipulir[121], serta pembangunan waduk di sekitar Jakarta Selatan untuk menyimpan air di hulu agar tidak membebani sungai-sungai di hilir Jakarta.[122][123]

Pengerjaan waduk sempat terhenti karena keberatan warga atas nilai ganti rugi, namun diselesaikan dengan perundingan langsung dengan Jokowi. [124]

Pembenahan pemukiman

Pembenahan pemukiman dilakukan melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program kampung deret.

Kampung deret

Program yang cukup menonjol dari Jokowi adalah kampung deret. Program ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret ini antara lain Tanah Tinggi, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu, pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.[125]

Pembangunan dan relokasi ke rumah susun

Rumah susun menjadi solusi utama untuk relokasi dalam jumlah besar. Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah Susun Pinus Elok, Rumah Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk menampung relokasi lainnya.

Selain membangun sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementrian dengan syarat mau memperbaikinya. [126] [127]

Relokasi warga penghuni waduk

Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.[128] Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,[129] akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.[130]

Pembenahan edukasi dan kesehatan

Program besar yang diluncurkan pada masa Jokowi untuk memperbaiki edukasi dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemprov sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.

Kartu Jakarta Sehat
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program DKI Jakarta ini, silakan kunjungi artikel Kartu Jakarta Sehat

Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.

Sejak diluncurkan pada 10 November 2012,[131] Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012.[132] Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.[133]

Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.[134] Namun, masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.[135]

Hingga 2014, Kartu Jakarta Sehat terus berjalan dan mendampingi sistem penjaminan kesehatan baru oleh BPJS.

Kartu Jakarta Pintar

Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Kartu ini membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif. [136]

Razia topeng monyet

Pada tanggal 22 Oktober 2013, Jokowi mendapat sorotan media internasional[137] dan dukungan dari pecinta lingkungan[138] setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan.[139] Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.[140]

Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet,[141] serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.[142]

Jakarta Sebagai Kota Festival

Jokowi berharap bisa menjadikan brand Jakarta sebagai kota festival. Karena itu berbagai perayaan dan festival dirayakan di Kota Jakarta, bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan bermotor selama satu hari penuh.

Jakarta Night Festival

Mulai tahun baru 2013 dan 2014, dengan konsep menjadikan Jakarta sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan Jakarta Night Festival. Dalam perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta ditutup total dari kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung kesenian, pertunjukan, serta kesenian tradisional.[143] Model ini kemudian ditiru oleh kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.[144]

Pesta rakyat

Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas. Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai "PRJ tandingan". Namun, Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa pesta rakyat bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.

Festival Keraton Sedunia

Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman. [145]

Pembenahan tata kota

 

Beratnya permasalahan Jakarta dimulai dari masalah tata ruang yang tidak dipedulikan selama puluhan tahun. Diawali dengan pengesahan RDTR, pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai membenahi masalah mendasar di Jakarta.

Pengesahan rencana detail tata ruang

Rencana detail tata ruang DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, namun pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan. Karena itu, Basuki Tjahajapurnama menuntut RDTR dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa mendapat masukan bersama. [146] Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan masing-masing mengenai RDTR tersebut. [147]

Pada tanggal 11 Desember 2013, RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta disahkan dan berlaku hingga 2030. Salah satu anggota DPRD dari PPP, Maman Fiermansyah, sempat melakukan walkout karena merasa pengesahan Perda RDTR dan PZ dipaksakan. Namun rekannya, Mohamad Sanusi, menyatakan sikap Maman akibat ia sendiri tidak memahami RDTR karena tidak pernah hadir saat pembahasan.[148]

Hal menonjol dari RDTR DKI Jakarta adalah amanat penambahan 6 persen Ruang Terbuka Hijau dan adanya ruang khusus bagi pedagang kaki lima di ruang publik yang penetapannya ditentukan oleh Gubernur, serta kewajiban bagi setiap gedung perkantoran, perdagangan serta jasa di Jakarta yang berada di zona campuran menyediakan 5 persen ruang dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa yang ada untuk sektor informal UKM. Diharapkan dengan kewajiban ini, pemilik gedung memfasilitasi pedagang makanan dimasukkan sebagai bagian dari gedung, sehingga tidak lagi memenuhi jalanan di belakang gedung. [149]

Pembenahan pasar dan pedagang kaki lima

Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar Minggu, maka di Blok G pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, namun berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas wifi gratis.[150]

Sebanyak lima pasar tradisional dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis, Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang dibebaskan dari sewa, namun harus turut memelihara pasar dan menaati aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain. Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja. [151]

Pada tahun 2014, sebanyak empat pasar tradisional lainnya juga telah selesai, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang akan dibenahi. [152][153]

Izin Mendirikan Bangunan Online

Jika sebelumnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarat praktik percaloan dan suap, sehingga mengacaukan tata kota, maka sejak 1 Februari 2014, IMB bisa diurus dari internet. Hal ini menyingkat waktu pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi cukup 7 hari saja. Pengurusan bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat kerja.[154]

Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi menuntut warga agar segera mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah dipermudah. Jika tidak juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera dirubuhkan. [155]

Pembenahan taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau

Berbagai taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau baru maupun hasil perbaikan ikut menghijaukan Jakarta. Salah satu yang cukup menonjol adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk Ria Rio, Taman Vertikal Tugu Tani, dan Taman Mataram. Ditargetkan Ruang Terbuka Hijau Jakarta meningkat 16 persen dari target yang diamanatkan RDTR sebesar 6 persen peningkatan. Selain itu hanya diperbolehkan 40 persen lahan Jakarta untuk gedung tinggi, sementara 60 persen sisanya berupa ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh publik.[156]

Reformasi keuangan dan anggaran

Selama masa pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada 2012, menjadi Rp 72 Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua tahun.[157] [158] Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi pengeluaran, e-catalog dan e-budgetting.

Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan di tahun 2014.[159] Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan tanah.[160]

Calon presiden

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[161] Akibatnya, Jokowi merajai survey-survey calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[162] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[163] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan beliau menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[164]

Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[165] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.[165] Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,[166] sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.[167] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif.[168]

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".[169] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[170]

Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[171]

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[172] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.[173] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.[174] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima. [175]

Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.[176]

Gaya kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".[177] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.[178] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.[179] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.[180]

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.[181][182] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.[181] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.[183]

Citra politik

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.[184] Popularitasnya meroket hingga ia merajai survey-survey calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Sumber Tanggal Calon
United Data Centre 3–18 Januari 2013 Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1%
Jakarta Survey Institute 9–15 Februari 2013 Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%, Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%, Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%, Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8%
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 9–16 April 2013 Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta Rajasa 2,2% belum memutuskan 28,0%
Indonesian Institute of Sciences 10–31 Mei 2013 Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie 9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%, Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%, Surya Paloh 1,2%
Indonesian Research Centre Mei 2013 Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie 7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati 2%
United Data Center 8–11 Juni 2013 Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto 3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie Wibowo 0,09%
Soegeng Sarjadi Syndicate 3–22 Juli 2013 Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72, Megawati Soekarnoputri 2,68%, Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%, Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%, Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati 0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12%
Indonesian Research Centre 8-11 Juli 2013 Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%, Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%, Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%,
Kompas Juli 2013 Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie 8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%, belum memutuskan 12,9%
Political Climatology Institute 12–18 Agustus 2013 Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%, Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%, Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum memutuskan 9,1%
Alvara Research Centre 15–23 Agustus 2013 Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%, Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%, Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%, Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 19,0%
Cyrus Network 23–28 Agustus 2013 Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2%
Soegeng Sarjadi Syndicate 25 Agustus–9 September 2013 Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%, Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie 2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa 1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%, Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 10,8%
Cyrus Network 12–14 September 2013 Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6%
United Data Centre 21–24 September 2013 Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0%
Indonesia Research Centre (IRC) 25 September 2013 Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf Kalla 6,2%, Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama 3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain 0,4%, belum memutuskan 6,9%, secret answer 1%
Pol Tracking Institute 13 September - 11 Oktober 2013 Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie 11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%, Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%, Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum memutuskan 14,52%
Alvara Research Centre Oktober 2013 Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie 7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum memutuskan 30,6%
Roy Morgan Research Oktober 2013 Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%, Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12%
Indikator Politik Indonesia 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie 11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0%
Indikator Politik Indonesia - 4 way race 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7%
Charta Politika 28 November – 6 Desember 2013 Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%,
Kompas 27 November – 11 Desember 2013 Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie 9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama lain 9,8%, belum memutuskan 10,9%
Indo Barometer 4–15 Desember 2013 Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%,

Sorotan media internasional

Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media India bernama The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India[185], media Amerika Serikat bernama The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah, [186][187], media Australia bernama Sydney Morning Herald[188], media Thailand bernama Bangkok Post[189], serta media Jepang bernama Asahi Shimbun[190].

Beliau mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh BBC, Mr. Fix oleh The Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh TIME.[191]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ http://www.merdeka.com/jakarta/pelantikan-jokowi-diundur-mendagri-tunjuk-sekda-dki [pranala nonaktif]
  2. ^ http://www.solopos.com/2012/09/20/ayah-jadi-gubernur-gibran-cuek-331137
  3. ^ "Diingatkan, Joko Widodo Urung Tampil - KPUD Diminta Fair", Suara Pembaruan, diakses Juni 2007
  4. ^ 1.    "Naik Kopaja, Jokowi - Ahok Daftar Jadi Cagub DKI" (in Indonesian). Tempo. 19 March 2012.
  5. ^ Sudirman Nasir, 'The thirst for positive 'deviant' leaders', The Jakarta Post, 18 July 2012.
  6. ^ 'Governor of Jakarta Receives His Party’s Nod for President', The New York Times, 14 March 2014
  7. ^ Jokowi Kenalkan Adik dan Ibu Kandungnya ke Publik, diakses dari situs Okezone.com
  8. ^ Wawancara Jokowi di Satu Indonesia (menit ke 18) diakses dari situs archive video q391.ru
  9. ^ Jokowi Anak Tergusur Mau Jadi Gubernur, diakses dari situs BeritaSatu.com
  10. ^ Dari bantaran kali menuju DKI-1, diakses dari situs Inilah.com
  11. ^ Jokowi Kecil: Rumah Digusur Tiga Kali Pindah Kontrakan, diakses dari situs TribunNews]
  12. ^ Joko Widodo, diakses dari situs Dunia Baca
  13. ^ Dari Bantaran Kali Menuju DKI-1, diakses dari situs Inilah.com]
  14. ^ Princeton Report: Defusing a Volatile City, Igniting Reforms: Joko Widodo and Surakarta, Indonesia, 2005-2011, diakses dari situs Princeton]
  15. ^ Gubernur Bibit Setuju Tunda Bongkar Sari Petojo, diakses dari situs Fakta12
  16. ^ Keluarga Raja/Sunan, diakses dari situs Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
  17. ^ Konflik Keraton Surakarta Berakhir, diakses dari situs Republika Online
  18. ^ KONFLIK KERATON SOLO: Penjagaan Polisi Dikurangi, Hangabehi-Tedjowulan Tunda Masuki Keraton, diakses dari situs Harian Jogja
  19. ^ Jokowi Pantau Konflik Raja vs Bangsawan Solo, diakses dari Situs VivaNews
  20. ^ Konflik Keraton Surakarta Berakhir, diakses dari situs Republika Online
  21. ^ a b _____. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Solo dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima. Diakses dari librari eprint UNDIP pada 19 Maret 2014
  22. ^ JK Ternyata Yang Minta Jokowi ke Jakarta di Gatra.com
  23. ^ Dibenarkan, Prabowo Subianto Lobi Megawati untuk Dukung Jokowi. diakses dari situs berita RMOL pada 23 Oktober 2013
  24. ^ PDI P Dukung Foke Jadi Gubernur DKI. Diakses dari situs berita Tribun News Pada tanggal 23 Oktober 2013
  25. ^ Basuki Bangga Dicalonkan Oleh PDIP dan Gerindra diakses dari Kompas.com
  26. ^ LSI : Satu atau Dua Putaran, Foke-Nara Menang diakses dari situs Kompas
  27. ^ 6 Pasang Calon Berebut Kursi DKI 1 6 Pasang Calon Berebut Kursi DKI 1
  28. ^ Survei LP3ES, Foke-Nara dan Jokowi-Ahok Bertemu di Putaran Kedua, diakses dari situs Kompas
  29. ^ Jokowi-Ahok Menang di Real Count Versi Panwaslu DKI
  30. ^ Hidayat isyaratkan dukung Jokowi, diakses dari situs Antara News
  31. ^ Faisal Basri Supporters Move to Jokowi, Survey Reveals, diakses dari situs Indonesia Today
  32. ^ Bertemu Hidayat, Jokowi : Ini Silaturahmi dengan Ustad Saya diakses dari situs detikNews
  33. ^ Foke: (Jokowi) Tahu Enggak Nomor Telepon Saya? diakses dari situs Kompas
  34. ^ Bertemu Hidayat, Jokowi : Ini Silaturahmi dengan Ustad Saya, diakses dari situs Detik
  35. ^ Usai Nyoblos, Hidayat Bertemu Jokowi, diakses dari situs Vivanews
  36. ^ Foke optimistis menang di putaran kedua, diakses dari AntaraNews
  37. ^ PKS Dituding Minta Rp 50 M Untuk Dukung Jokowi, diakses dari Tempo
  38. ^ Hidayat Minta Jokowi tidak Sebarkan Fitnah Soal Dukungan, diakses dari situs Republika
  39. ^ Kubu Jokowi Bantah PKS Minta Mahar Rp 50 Miliar , diakses dari TribunNews
  40. ^ Jokowi: Koalisi Rakyat Akan Kalahkan Koalisi Parpol, diakses dari situs Kompas
  41. ^ Foke Vs Jokowi, Ruhut: Koalisi Partai Vs Koalisi Rakyat Itu Bohong!, diakses dari detikNews
  42. ^ Politikus PKS Misbakhun Dukung Jokowi , diakses dari situs Tempo
  43. ^ JK Dukung Jokowi-Ahok, Golkar Pecah? , diakses dari situs TribunNews
  44. ^ Indra J. Piliang Secara Bulat Dukung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Putaran Dua, diakses dari situs Rakyat Merdeka Online
  45. ^ Pengakuan blak-blakan adik ipar Foke soal dukungan ke Jokowi, diakses dari situs Merdeka.com
  46. ^ Sukarelawan Jokowi-Ahok Luncurkan JASMEV, diakses dari situs Tempo
  47. ^ Pasukan Komando "Bawah Tanah" Jokowi-Ahok, diakses dari situs VivaNews
  48. ^ JOKOWI-FOKE BERTARUNG LEWAT VIDEO KLIP DI YOUTUBE, diakses dari situs MetroTVNews
  49. ^ Foke-Nara Akui Kekuatan Sosial Media Jokowi-Ahok, diakses dari situs TribunNews
  50. ^ Kampanye SARA Merebak, Ini Sikap Tim Kampanye Jokowi-Basuki, diakses dari situs Republika
  51. ^ KIMB Laporkan Timses Jokowi ke Panwaslu Soal Kebakaran, diakses dari TribunNews
  52. ^ Ahok Diserang Akun @cinta8168, diakses dari situs Tempo
  53. ^ PKS: Tim Sukses Jokowi Lakukan Black Campaign, diakses dari situs Inilah.com
  54. ^ Survei: Pilkada DKI, Cuma 8% Pilih Berdasar Agama, diakses dari situs Vivanews
  55. ^ Survey INES, Jokowi Menangi Putaran Kedua, diakses dari situs JPNN
  56. ^ PILKADA DKI: Survei Indo Barometer Sebut Jokowi-Ahok Bakal Unggul di Putaran II, diakses dari situs Solopos
  57. ^ Survei LSI-Tempo: Dukungan Foke-Jokowi Seimbang, diakses dari situs Kompas
  58. ^ LSI: Jokowi-Basuki 53,81 persen, Foke-Nara 46,19 persen, diakses dari situs Kompas
  59. ^ Jokowi-Ahok win in quick counts, diakses dari situs AntaraNews
  60. ^ Quick Count Lima TV Sama, Jokowi-Ahok Jawara, diakses dari situs JPNN
  61. ^ Real Count PDIP Tempatkan Jokowi Pemenang Pilkada DKI, diakses dari situs TribunNews
  62. ^ Real Count Cyrus Network: Jokowi 54,72 Persen, diakses dari situs Tempo
  63. ^ KPUD: Jokowi-Basuki Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih, diakses dari situs TribunNews
  64. ^ Pengumuman resmi KPUD Jakarta mengenai hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 2, diakses dari situs KPUD Jakarta
  65. ^ http://www.merdeka.com/peristiwa/10-janji-jokowi-benahi-dki-jakarta/tambah-ruang-publik-bagi-remaja-dki.html
  66. ^ http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/02/09/warga-jakarta-mulai-ragukan-kinerja-jokowi-atasi-banjir-dan-macet
  67. ^ JOKOWI MENANG: DPRD Solo Pastikan Tak Halangi Jokowi, diakses dari situs Solo Pos
  68. ^ Gamawan: Jika Jokowi Dihalangi, Saya Turun Tangan, diakses dari situs TribunNews
  69. ^ 'Jokowi Harus Siap Undurkan Diri Sebagai Wali Kota', diakses dari situs Republika
  70. ^ Antisipasi Tren Jokowi, DPR Segera Bahas RUU Pemda, diakses dari situs Tempo
  71. ^ Pelantikan Jokowi Pasti Tertunda, diakses dari situs Rakyat Merdeka Online
  72. ^ Pelantikan Jokowi-Basuki 15 Oktober, diakses dari situs Kompas
  73. ^ Jokowi: Biaya Pelantikan Rp822 Juta Terlalu Tinggi, diakses dari situs Okezone
  74. ^ Makan Gratis di Acara Pelantikan Jokowi-Basuki, diakses dari situs Yahoo News
  75. ^ 'Hari Pertama Kerja, Jokowi Blusukan ke Kampung Kumuh, diakses dari situs Centroone
  76. ^ http://www.harianterbit.com/2012/10/24/9-hari-bertugas-ribuan-buruh-sudah-kepung-kantor-jokowi/
  77. ^ Dorong UMP Buruh Naik, Ahok Ancam Pecat Kadisnakertrans DKI, diakses dari situs Berita Satu
  78. ^ Ini 13 Kesepakatan Ahok dengan Buruh Terkait Upah, diakses dari Vivanews
  79. ^ Jokowi Ingatkan Buruh Tak Tinggalkan Rapat Dewan Pengupahan, diunduh dari Situs Berita Detik
  80. ^ UMP DKI 2013 Ditetapkan Rp 2,2Juta, diakses dari situs Kompas
  81. ^ Jokowi Bahas UMP dengan Menakertrans, diakses dari situs Kantor Berita Antara
  82. ^ a b Buruh: UMP Rp 3,7 Juta Harga Mati!. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Desember 2013
  83. ^ Buruh Sebut Jokowi Ahok sebagai Bapaknya Upah Murah. Diakses dari situs Berita Liputan6.com pada 18 Desember 2013
  84. ^ Jokowi Tetapkan UMP DKI 2014 Rp 2,4 Juta. Diakses dari situs Berita Kompas pada 18 Desember 2013.
  85. ^ "Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai". VOA Indonesia. 10 Oktober 2013. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  86. ^ Syailendra (16 Oktober 2013). "Jokowi Resmikan Monorel Jalur Hijau". Tempo. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  87. ^ Tiar, Anggi (18 November 2013). "Pemprov DKI alokasikan dana 1 triliun untuk pengadaan bus". Lensa Indonesia. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  88. ^ Rizki, Muhamad (24 Februari 2014). "Pengadaan Busway Karatan Dilaporkan ke KPK". Diakses tanggal 15 March 2014. 
  89. ^ "Replacing Udar Pristiono, Jokowi Receives Good Responses". 13 Februari 2014. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  90. ^ DPRD DKI Sahkan PT Transjakarta Berdiri Sendiri. Diakses dari situs berita merdeka pada 17 Maret 2014
  91. ^ Wagub DKI Inginkan PPD Diakuisisi Tahun Ini. Diakses dari situs berita Antara pada 17 Maret 2014
  92. ^ Ini Metromini Bobrok yang Dikandangkan Jokowi di Rawa Buaya. Diakses dari situs berita Detik pada 17 maret 2014
  93. ^ Demo Metromini Tolak Peremajaan Angkutan. Diakses dari situs berita Tempo pada 17 Maret 2014
  94. ^ Jokowi: Masa Kaca Transjakarta Pecah Urusan Gubernur. Diakses dari situs berita Okezone pada 17 Maret 2014
  95. ^ Proyek 6 ruas tol dalam kota Jakarta Sudah Masuk Tahap Kontrak. diakses dari situs berita detik
  96. ^ Pengamat Pembangunan: 6 Ruas Tol Tak Bisa Dibatalkan. Diakses dari situs berita Viva News pada 18 Maret 2014
  97. ^ Bahas 6 Ruas Tol, Jokowi Undang Warga. Diakses dari situs berita Jawa Post News Network pada 18 Maret 2014
  98. ^ Ahok: Tidak Ada Istilah 6 Ruas Tol Lagi. Diakses dari situs berita Teraspos pada tanggal 18 Maret 2014.
  99. ^ 6 Ruas Tol Dalam Kota: Jokowi Bilang Tidak, Investor Telan Rugi Sendirian. Diakses dari situs berita kabar24.com pada 19 Maret 2014
  100. ^ Dewi Sendhikasari D. Lelang Jabatan Camat dan Lurah di DKI Jakarta. diakses dari situs Berkas DPR pada tanggal 23 Oktober 2013
  101. ^ Protes Lelang Jabatan, Lurah Warakas Diserbu diakses dari situs berita Tempo pada 23 Oktober 2013
  102. ^ Lurah Warakas Mulyadi Digeser ke Tugu Utara. diakses dari situs berita SindoNews Pada tanggal 23 Oktober 2013
  103. ^ Basuki Kecewa Hasil Lelang Jabatan. diakses dari situs berita Kompas
  104. ^ Modus Korupsi Lurah Ceger Bikin Kegiatan Tanpa Rekanan, diakses dari situs berita Tribun News pada tanggal 23 Oktober 2013
  105. ^ a b c Purnamasari, Deti Mega (26 September 2013). "Non-Muslim Ward Chief Stays On". The Jakarta Globe. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  106. ^ Tiga Kepala Dinas Diterpa Masalah, Dirotasi jadi Tim Gubernur DKI. Diakses dari situs berita Kompas pada 17 Maret 2014
  107. ^ Alasan Jokowi Mengapa Penanganan Banjir Terhambat. diakses dari situs berita Vivanews pada 15 Maret 2014.
  108. ^ Atasi Banjir: Apa Bedanya Foke dengan Jokowi. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 15 Maret 2013
  109. ^ Perdana Menteri Belanda Nilai Jokowi Pemimpin Hebat. Diakses dari situs berita merdeka pada 15 Maret 2014
  110. ^ BPBD: Berkat Kerja Jokowi Banjir 2014 Tak Separah 2013. Diakses dari situs berita Liputan6 pada 15 Maret 2014
  111. ^ Status Tanggap Darurat Banjir Tunggu Keputusan Jokowi. Diakses dari situs berita 18 Maret 2014
  112. ^ Mengapa Rekayasa Cuaca Tak Maksimal Halau Hujan. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Maret 2014
  113. ^ BTP Soal Pinjaman Bank Dunia. Diakses dari situs Ahok.org pada 19 Maret 2014
  114. ^ Antisipasi Banjir, 13 Sungai di Jakarta akan Dikeruk
  115. ^ Tanah Ahli Waris Adam Malik Dijual Rp 350 Miliar. Diakses dari situs berita Tempo pada 15 maret 2014
  116. ^ Jokowi: Akan Dibangun Opera House di Tepi Danau. Diakses dari situs National Geographic Indonesia pada 15 Maret 2014
  117. ^ Kali Pesanggrahan Meluap, 2 RT di Ulujami Banjir. Diakses dari situs berita Merdeka.com pada 2 Februari 2014
  118. ^ Prijanto Tinjau Pelebaran Kali Pesanggrahan. Diakses dari situs berita Okezone.com pada 2 Februari 2014
  119. ^ Atasi Banjir, DKI Gelontorkan Rp 1,12Triliun. Diakses dari situs berita Kompas pada 2 Februari 2014
  120. ^ Percepatan Normalisasi Kali Pesanggrahan. Diakses dari situs Kementrian Pekerjaan Umum pada 2 Februari 2014
  121. ^ Proyek Sodetan Kali Pesanggrahan akan Dimulai 2014. Diakses dari situs berita Sindonews pada 2 Januari 2014
  122. ^ Atasi Banjir Pesanggrahan, Jokowi Ubah Rawa Jadi Waduk. Diakses dari situs Berita Merdeka.com
  123. ^ Lima Waduk akan Dibangun di Jakarta Selatan. Diakses dari situs Berita PoskotaNews pada 2 Februari 2014
  124. ^ Nego Harga Tanah, Jokowi Temui Warga Pesanggrahan Pekan Depan. Diakses dari situs Berita Liputan6 pada 2 Februari 2014
  125. ^ DKI akan Bangun 70 Kampung Deret Bulan Juni. Diakses dari situs berita Republika pada 15 Maret 2014
  126. ^ DKI Dapat Hibah Rusunawa. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Maret 2014
  127. ^ Jokowi Tak Keberatan Tanggung Biaya Renovasi Rusun Hibah. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Maret 2014
  128. ^ Waduk Pluit Dikeruk Lagi, Ahok: Itu Mau Buat Limbah Bukan Kafe. Diakses dari situs berita Detik pada tanggal 23 Oktober 2013
  129. ^ Melongok Lobi Meja Makan Jokowi, diakses dari situs berita Tempo pada 23 Oktober 2013
  130. ^ Ada 38 KK Warga Pluit Lagi Pindah ke Lokasi Baru. diakses dari situs Berita Tempo
  131. ^ Asyik: Jokowi Luncurkan Kartu Jakarta Sehat Hari Ini. Diakses dari situs berita Republika pada 18 Desember 2013
  132. ^ Jokowi Dinilai Menabrak Perda Luncurkan Kartu Sehat. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 18 Desember 2013
  133. ^ Menkes Kritik Kartu Jakarta Sehat. Diakses dari situs Berita metroTVnews pada 18 Desember 2013
  134. ^ 14 Rumah Sakit Batal Mundur dari Program KJS Diakses dari situs berita Antara pada 18 Desember 2013
  135. ^ Impeachment Jokowi Dagelan Politik DPRD DKI. Diakses dari situs berita Sindonews pada 18 Desember 2013.
  136. ^ Kartu Jakarta Pintar Diluncurkan. Diakses dari situs berita Antara pada 15 Maret 2014
  137. ^ Abused Indonesian monkeys taken off Jakarta streets. Diakses dari situs Berita BBC pada 18 Desember 2013
  138. ^ Kelompok Pecinta Hewan Puji Langkah Jokowi diakses dari situs berita Antara pada 18 Desember 2013
  139. ^ Topeng Monyet Dirazia Diberi Rp 1 Juta. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Desember 2013
  140. ^ Semua Monyet Hasil Razia Topeng Monyet Mengidap Cacingan. Diakses dari situs berita Detik pada 18 Desember 2013
  141. ^ Budayawan: Razia Topeng Monyet Salah Besar. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Desember 2013
  142. ^ Komentar Warga Jakarta Soal Razia Topeng Monyet. Diakses dari situs Berita Antara pada 18 Desember 2013
  143. ^ Jakarta Night Festival: Pengaturan Lalu Lintas. Diakses dari situs berita Sindonews pada tanggal 15 Maret 2014
  144. ^ Shofiana Syatiri, Ana (31 Desember 2013). "Virus Pesta Rakyat ala Jokowi Menyebar". Diakses tanggal 15 March 2014. 
  145. ^ Festival Keraton Sedunia Digelar di Jakarta. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 Maret 2014
  146. ^ Ahok: DKI Akan Sosialisasikan RDTR. Diakses dari situs berita Gatra pada 19 maret 2014
  147. ^ Ahok Undang LSM dan Akademisi Bahas RDTR. Diakses dari situs berita plasamsn pada 19 maret 2014
  148. ^ Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta Disahkan. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 Maret 2014.
  149. ^ Perda RDTR Atur Ruang Publik untuk PKL. Diakses dari situs beritasatu pada tanggal 19 Maret 2014
  150. ^ Jokowi Siapkan Hadiah Mobil Bagi Pembeli di Blok G. Diakses dari situs berita Antara pada 19 Maret 2014
  151. ^ Jokowi Resmikan Lima Pasar Tradisional. Diakses dari situs berita Republika pada 19 Maret 2014
  152. ^ Jokowi Tahun Ini Renovasi Empat Pasar Tradisional. Diakses dari situs berita merdeka pada 19 Maret 2014
  153. ^ Bosan Lihat Jokowi Mana Ahok Nih?. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 Maret 2014
  154. ^ Mulai 1 Februari Warga DKI Bisa Urus IMB secara Online. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 Maret 2014
  155. ^ Luncurkan Layanan Online, Jokowi Minta Warga Segera Urus IMB. Diakses dari situs Berita Tribun pada 19 Maret 2014
  156. ^ Ahok Patok Penambahan RTH Jakarta 16 Persen. Diakses dari situs berita Merdeka pada tanggal 19 Maret 2014
  157. ^ [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/17/1241166/Dipimpin.Jokowi.Pendapatan.DKI.Naik.Rp.31.Triliun.dalam.Setahun Dipimpin Jokowi, Pendapatan DKI naik Rp 31 Triliun dalam Setahun.
  158. ^ Pernyataan PAD 72 Triliun diralat sebagai APBD, bukan PAD oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi
  159. ^ Jokowi: Penyerapan APBD Rendah, Belanjakan Uang Saja Belum Bisa. Diakses dari situs berita bisnis.com pada 19 Maret 2014
  160. ^ RAPBD DKI Serap Silpa 2013 Rp 7 Triliun. Diakses dari situs beritasatu pada 19 Maret 2014
  161. ^ Lamb, Kate (14 March 2014). "Jokowi enters Indonesia's political race". Special Broadcasting Service. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  162. ^ Waskita, Ferdinand (31 October 2013). "Jokowi Masih Merajai Survei Calon Presiden". Tribun News. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  163. ^ Hasits, Muhammad (6 February 2014). "Muncul gerakan di Facebook memaksa Jokowi nyapres 2014". Merdeka.com. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  164. ^ Harahap, Riza (10 Januari 2014). "PDIP umumkan capres setelah Pemilu Legislatif". Antara. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  165. ^ a b Kuwado, Fabian Januarius. "Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P". Kompas.com. Diakses tanggal 14 March 2014. 
  166. ^ Melani, Agustina (14 March 2014). "Efek Jokowi Beri Tenaga ke Rupiah dan Bursa Saham". Liputan6. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  167. ^ RH, Priyambodo (14 March 2014). "Rupiah gains on Jokowi factor". Antara. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  168. ^ Dany Sutrisno, Elvan (14 March 2014). "Charta Politika: Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg, PDIP Bisa Tembus 30%". Detik. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  169. ^ Sedikit Orang Baik di Republik yang Luas Joko Widodo, Wali Kaki Lima Tempointeraktif edisi Luarbiasa Akhir Tahun 2008. Diakses 8 Januari 2009]
  170. ^ Profil Basuki Tjahaja Purnama, diakses dari situs Merdeka.com
  171. ^ Jokowi Kembali Raih Penghargaan Internasional. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 Maret 2014
  172. ^ Bintang Jasa Ternyata Bebani Jokowi, diakses dari situs berita Tempo
  173. ^ Tanda Kehormatan Republik Indonesia, diakses dari situs Sekretariat Negara
  174. ^ [1]
  175. ^ Dapat Penghargaan KPK, Jokowi Lupa Berapa Kali Lapor Gratifikasi. Diakses dari situs berita merdeka pada 19 Maret 2014
  176. ^ 4 Penghargaan untuk Jokowi Selama Jadi Gubernur DKI. Diakses dari situs berita merdeka pada tanggal 19 Maret 2014
  177. ^ Cochrane, Joe (25 September 2013). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets". The New York Times. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  178. ^ Rosadi, Doddy (26 September 2013). "Ketika Media Internasional Memuji Gaya Kepemimpinan Jokowi". Portal KBR. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  179. ^ "Ketua DPD Kritik Blusukan Ala Jokowi". JPNN.com. 27 Oktober 2013. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  180. ^ Sholeh, Muhammad (19 Desember 2013). "Anies Baswedan sebut blusukan Jokowi cuma pencitraan". Merdeka.com. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  181. ^ a b "Menlu Inggris dukung transparansi Jokowi". BBC. 28 Januari 2014. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  182. ^ Jordan, Ray (14 Maret 2013). "Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013". Detik. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  183. ^ Juwari, Ahmad (14 November 2012). "Ini Alasan Jokowi Setuju Rapat Pemprov DKI Ditampilkan di Youtube". Detik. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  184. ^ Schonhardt, Sara (21 May 2013). "The Meteoric Rise Of Joko Widodo". The Global Journal. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  185. ^ Jika Jokowi `Obama-nya Indonesia`, Mana `Jokowi-nya India`?. Diakses dari situs berita Liputan6 pada 20 Maret 2014
  186. ^ Wow, Media Amerika Diam-Diam "Lirik" Jokowi. Diakses dari situs berita Solopos pada 20 Maret 2014
  187. ^ In Indonesia, A Governor at Home on The Streets. Diakses daris situs berita NY Times
  188. ^ Media Australia Sebut Jokowi Capres Menjanjikan. Diakses dari situs berita Republika.co.id pada 20 Maret 2014
  189. ^ Bangkok Post: Jokowi Tunjukkan Cara yang Lebih Baik. Diakses dari situs berita Pos Kota News pada 20 Maret 2014
  190. ^ "Street Democracy" ala Jokowi Diulas di Koran Jepang "Asahi Shimbun". Diakses dari situs berita KOMPAS.com pada 20 Maret 2014
  191. ^ 5 Sebutan untuk Jokowi dari media asing. Diakses dari situs berita merdeka.com pada 20 Maret 2014

Pranala luar

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Joko Widodo.
Jabatan politik
Didahului oleh:
Fauzi Bowo
Fadjar Panjaitan (Plt.) 		Gubernur DKI Jakarta
2012–sekarang 		Petahana
Didahului oleh:
Slamet Suryanto 		Wali Kota Surakarta
2005–2012 		Diteruskan oleh:
F.X. Hadi Rudyatmo
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Joko_Widodo&oldid=7731426"