Teknologi informasi Indonesia
Teknologi informasi adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi. Teknologi informasi menjadi sebuah teknologi yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dibandingkan teknologi komputer, yang awalnya hanya berkembang dalam dunia komputasi, hitung menghitung. Prinsipnya aplikasi teknologi informasi adalah alat bantu bagi manusia untuk mengolah data menjadi informasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan pekerjaannya. Penerapan teknologi informasi didalam kehidupan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan bervariasi. Komponen dasar pembentuk teknologi selain teknologi komputer disebabkan karena berkembangnya bidang telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi dianggap sebagai salah satu sebab utama munculnya revolusi informasi yang terjadi saat ini.[1].
Peradaban umat manusia saat ini telah memasuki satu masa baru masyarakat informasi. Pada saat ini informasi menjadi sesuatu yang lebih bernilai, dengan penguasaaan informasi yang tepat, sebuah bangsa akan mengenal jati dirinya dan sebuah bangsa akan tahu kemana jalan untuk menuju kejayaan dan kebesarannya. Bangsa Indonesia berinisiatif membuat komunitas informasi dan menititik beratkan seluruh gerak bangsa saat ini harus dikonsentrasikan pada informasi. Basis informasi sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini sebenarnya sumber kemakmuran utama bangsa. Teknologi informasi akan menjadi jalan baru untuk mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa. Terutama dengan otonomi daerah dan penerapan e-Government, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan manajemen perubahan terhadap efisiensi, efektifitas dan transparansi dengan memberikan pelayanan pemerintah secara elektronis melalui pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi dan bertujuan mewujudkan good governance bagai pemerintah baik pusat dan daerah. Hal ini berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan pemanfaatan teknologi telematika, khususnya internet. Dengan demikian beban penyelenggaraan negara yang selama ini dipusatkan bisa didukung bersama dan sudah tentu bertujuan agar perimbangan pendapatan daerah menjadi lebih proporsional dan tercapainya kemakmuran bangsa dari Sabang sampai Merauke[2].
Sejarah teknologi informasi di Indonesia
Menurut catatan yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, teknologi komputer baru diperkenalkan di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1970 sampai dengan tahun 1972-an. Universitas Indonesia termasuk salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi salah satu tempat pengenalan teknologi komputer di Indonesia. Dari Universitas Indonesia inilah teknologi komputer mulai disebarluaskan. Pada periode tahun 1972 sampai tahun 1975 PUSILKOM UI mulai melalkukan kegiatan operasional komputasi di lingkungan Universitas Indonesia (UI). Salah satu dosen UI yang pertama menggeluti teknologi komputer adalah Indro S.Suwandi PhD dan dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka yang memperkenalkan teknologi komputer di Indonesia.
Pada periode 1975 sampai dengan 1986, Universitas Indonesia bekerjasama dengan sebuah organisasi IPKIN (Ikatan pemakai komputer Indonesia) dengan mengirimkan empat orang staf pengajar PUSILKOM untuk studi lanjutan tentang ilmu komputer di Amerika. IPKIN adalah sebuah organisasi yang menghimpun para pemakai komputer dan memperkenalkan komputer secara intensif ke masyarakat. Pada tahun 1979, organisasi ini melakukan kegiatan Konferensi Komputer Nasional yang pertama, selain itu juga bekerjasama dengan Asosiasi Komputer dari Jepang (CICC) untuk membuka kesempatan belajar teknologi komputer dari Jepang. IPKIN bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional lewat pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Komputer & Informatika di Indonesia bisa tercapai dan berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar anggota [[1]].
Pada tahun 1984, terjadi perkembangan yang drastis, dimana jaringan teknologi di Indonesia sudah mulai terhubung ke internet melalui jaringan UI-net, sebuah jaringan internal kampus UI yang terhubung melalui UU-net. 1986, UInet di Indonesia berhasil menghubungkan kampus-kampus besar seperti ITB, UGM, ITS, UNHAS, Universitsas Terbuka dan Dirjen Pendidikan Tinggi (DKTI) Depdikbud. Jaringan besar ini disebut UNINET yaitu jaringan yang dibuat dengan bantuan luar negeri dengan menggunakan infrastruktur jaringan telpon kabel konvensional, SKDP milik PT Indosat, serta SKDP via satelit (Packsatnet). DKTI dan Dirjen Pos & Telekomunikasi (POSTEL) pada saat itu berkolaborasi untuk menghubungkan Perguruan Tinggi Negri di seluruh Indonesia dengan menempatkan empat buah server nasional yang dibuat dan diletakan di lokasi ITB, UI, UGM dan ITS. Jaringan besar pertama di Indonesia ini terhubung ke jaring-jaringan komputer besar dunia seperti Biznet Networks, CSNET, usenet, UUCPNET, UUNET, KAIST, MUNNARI, bahkan jaringan ARPANET yang jadi cikal bakal jaringan internet saat itu juga bisa dihubungi. UI-net terhubung ke UUnet dengan menggunakan modem kecepatan yang sangat rendah 300 bps, aplikasi yang sering dipakai saat itu adalah e-mail, FTP, dan news-net melalui use-net. Pada tahun 1988 sampai 1989 UI dipilih menjadi gateway internet pertama di Indonesia, sekaligus menjadi koordinator pendaftaran domain.id internet berbasis protokol UUC. Pada rentang waktu antara 1986 sampai dengna 1993, PUSILKOM UI ditunjuk oleh Depdikbud sebagai salah satu Pusat Antar Universitas (PAU) dalam bidang Ilmu Komputer. Pada tahun 1993 berdirilah dan diresmikanlah Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM) oleh mendikbud di lingkungan Universitas Indonesia. Universitas Indonesia secara aktif melakukan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer melalui Pusat Ilmu Komputer (PUSILKOM UI) dan Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM UI), berdirinya fakultas ilmu komputer yang pertama ini merupakan pengakuan atas keberadaan ilmu komputer sebagai suatu disiplin ilmu mandiri. Kemudian banyak bermunculan program ilmu komputer di perguruan tinggi swasta dan juga merupakan universitas yang diperhitungkan oleh masyarakat.
Pada tanggal 4 Maret 1993, jaringan komputer Indonesia secara resmi tergabung dan terhubung dengan jaringan internet dunia. Domain Indonesia(.id) mulai diakui keberadaannya di internet. Badan internet dunia (IANA) secara resmi memberikan domain .id untuk jaringan komputer yang ada di Indonesia dengan menggunakan protokol TCP/IP yang pertama di Indonesia. Pada tahun yang sama IPTEKNET menjadi situs pertama yang terhubung denagn internet. Satu tahun kemudian barulah muncul Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia. Indonet (www.indo.net.id) menjadi ISP resmi pertama yang beroperasi untuk pengguna internet dalam negeri dan di bulan Maret 1994 jangkauan operasi ISP telah mencapai 28 kota di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan NTB. Pada tahun 1995 Departemen Pekerjaan Umum tercatat sebagai instansi departement pemerintahan Indonesia yang pertama kali on line (www.pu.go.id). Pada tahun 1996 terbentuk APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia) yang mewadahi munculnya banyak ISP yang memberikan layanan internet di Indonesia. Pada tahun 1998 pemerintah daerah mulai masuk ke internet. Pemda pertama yang memalukan koneksi ke internet adalah Pemerintah Daerah Samarinda [[2]].
Kurang dari setahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Telekomunikasi yang baru (UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi [[3]] mulai tahun 1999 inisiatif gerakan berbasis teknologi informasi mulai mencapai puncaknya. Beberapa puluh perusahaan dotcom bermunculan dengan sangat cepat, termasuk media-media yang memiliki segmen pendidikan teknologi informasi mulai bermunculan di Indonesia. Kegiatan promosi, pameran, seminar, konfrensi international teknologi informasi mulai muncul dengan sangat beruntun. Jumlah ISP (Internet Service Provider) atau Pengelola Jasa Internet Indonesia (PJI) membengkak dari kisaran jumlah 20 sampai dengan 30 menjadi berkisar 160 buah ISP. Layanan VoIP (Voice over Internet Protocol) yang diberikan ISP mulai menjamur. Sehingga akhirnya pemerintah membatasi jumlahnya. Merujuk dari data yang dirangkum Net Index pada sampel data September 2013, Kecepatan internet broadband di Indonesia mencapai 3,29 Mbps. Sementara pada bulan Agustus 2014 kecepatan meningkat menjadi 4,79 Mbps. Sayangnya soal kecepatan internet, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya. Indonesia berada di peringkat 144 internet broadband dari 194 negara. Net Index juga mencatatkan 20 ISP tercepat di Indonesia, Linknett menjadi ISP yang mampu memberikan kecepatan internet tercepat di Indonesia dengan memberikan kecepatan unduhan hingga 17,07 Mbps [[4]].
Secara nasional pemerintah sendiri juga meluncurkan portal nasional pada tanggal 20 Mei 2002 [[5]] yang diharapkan menjadi pelopor konsep e-Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintahan baru, Joko Widodo menyatakan rencananya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien melalui penerapan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi online, Jokowi ingin menerapkan aplikasi e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak online, IMB online[[6]]. Saat ini yang sudah berjalan adalah e-KTP, BPJS dan baru-baru saja sejumlah kepala daerah bertemu dalam forum orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (OKPPD) yang digelar Kemendagri menyepakati percepatan penggunaan e-Budgeting di Indonesia[[7]].
Konsep Pemerintah Indonesia dengan Penggunaan Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi telekomunikasi dan internet menjadi semakin merebaknya konsep sistem informasi sehingga jaringan komunikasi berbasis aliran data ini mengubah semua paradigma dan pemikiran tentang sistem informasi. Akhirnya munculnya beberapa konsep e-activity mulai masuk ke seluruh lokasi kegiatan manusia, dimulai sejak 1994, munculnya konsep e-commerce, e-business, e-government, e-banking, e-transaction, dan beragam konsep electronic activity lain diseluruh dunia. Konsep baru dalam sistem informasi ketika sistem ini bertemu dengan konsep teknologi internet seperti e-SCM (Supply Chain Management), e-ERP (Enterprise Resources Planning), e-CRM (Customer Relationship Management). Kemudian muncul sistem teknologi mobile akhirnya munculnya konsep-kosep m-business, m-banking, m-transaction, m-commerce.
Perubahan teknologi informasi membuat pemerintah juga harus ikut serta didalam pengembangannya. Beberapa konsep yang dilakukan oleh pemerintah selama ini didalam kemajuan Teknologi Informasi adalah, sbb:
- TKIT (Tata Kelola Teknologi Informasi) (Bahasa Inggris: IT governance) berkaitan erat dengan konsep Indonesia Superhighways yang disusunkan dalam kerangka Nusantara -21 bekerjasama dengan PT. Telkom dengan teknologi berbasis satelit.
Dibuat pertama kali berdasarkan Keppres No.30/1997 pada jaman mantan Presiden Soeharto berkuasa. Dikarena penurunan Soeharto di tahun 1998, maka program ini diperbarui susunannya oleh Gus Dur. TKTI bertugas untuk memberikan arahan dan masukan perumusan kebijakan nasional di bidang telematika. Menumbuhkan dan mendorong masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Nusantara Super Higways dibagi kedalam enam ring untuk menghubungkan berbagai gugusan kepulauan di Indonesia. Program ini sebagai pendukung utama menjalankan bisnis TIME (Telecommunication, Information, Media dan Edutainment)[[8]]
- APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dideklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000 [[9]]
Sebuah wadah kerjasama pemerintah kabupaten dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah berlomba-lomba membuat situs Web di internet, contoh www.banyumas.go.id/, www.garut.go.id/, dan lain sebagainya. Bertujuan untuk mempromosikan potensi daerahnya untuk meningkatkan pencitraan daerah dalam rangka menghadapi persaingan di tingkat global. Pendeklarasian tersebut dilakukan oleh 26 anggota yang mewakili 26 Provinsi pada saat itu dengan jumlah Kabupaten 246.
- WARINTEK (Warung Informasi Teknologi) dibentuk tahun 2001[[10]].
Suatu system basis data Ilmu PEngetahuan dan Teknologi (Iptek) terpadu untuk mendorong program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berwawasan informasi dengan memberikan kemudahan, layanan dan pendidikan pada masyarakat dalam mengakses informasi. Merupakan salah satu program nasiional dari Menteri Negara Riset (MMNRT) dan Teknologi yang dikoordinasikan oleh Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek bekerjasama dengan PT. Myohdotcom Indonesia Tbk dan HP Indonesia, sebagai implementasi INPRES 2/2001 dengan penggunaan komputer dengan aplikasi berbahasa Indonesia.
- SISFONAS (Sistem Informasi Nasional) dicetuskan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi pada pertengahan 2001.
Berawal dari isu Millenium bug yang muncul di akhir 1999 dan terlihat tidak terakturnya irama pembangan dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangan di Indonesia. Jutaan dolar uang dibelanjakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mengatasi ketakutan kesalahan sistem akibat kesalahan pemrograman. Ide dasar awal untuk mewujudkan cita-cita yang merupakan amanah dari UU No.22/1999 tentang Pemerintah daerah dan PP No.25/2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom dan Keppres No.1010/2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara.Visi yang ingin diraih dengan menggelar konsep Sistem Informasi Nasional adealah terwujudnya masyarakat berbudaya informasi menuju bangsa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Informasi Nasional merupakan tulang punggung implementasi E-Government.