Kabupaten Puncak

kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia


Kabupaten Puncak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Mendagri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008.[1]

Kabupaten Puncak
Daerah tingkat II
Peta
Peta
Kabupaten Puncak di Maluku dan Papua
Kabupaten Puncak
Kabupaten Puncak
Peta
Kabupaten Puncak di Indonesia
Kabupaten Puncak
Kabupaten Puncak
Kabupaten Puncak (Indonesia)
Koordinat: 4°08′31″S 137°05′49″E / 4.14204°S 137.09702°E / -4.14204; 137.09702
Negara Indonesia
ProvinsiPapua
Tanggal berdiri-
Ibu kotaKota Gome
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: -
  • Kelurahan: -
Pemerintahan
 • BupatiWillem Wandik
 • Wakil BupatiRepinus Telenggen
Luas
 • Total8.055 km2 (3,110 sq mi)
Populasi
 • Total60.294
 • Kepadatan7/km2 (20/sq mi)
Demografi
Zona waktuUTC+09:00 (WIT)
Kode BPS
9433 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon-
Kode Kemendagri94.05 Edit nilai pada Wikidata
DAURp. 624.649.053.000.-

Kabupaten Puncak adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya.

Batas Wilayah

Utara Waropen Atas
Timur Kuyawage, Fawi, Mewoluk dan Mulia
Selatan Mimika Baru dan Agimuga
Barat Sugapa dan Agisiga

Daftar Distrik

Berkas:Peta Infrastruktur Kabupaten Puncak (2012).gif
 
Peta Kabupaten Puncak

Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 2008, Kabupaten Puncak terdiri dari 8 distrik, yaitu:

  1. Agadugume
  2. Beoga
  3. Doufo
  4. Gome
  5. Ilaga
  6. Pogoma
  7. Sinak
  8. Wangbe

Infrastruktur (Fasilitas umum)

Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, adalah kabupaten yang berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Hanya ada dua cara menuju kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Puncak Jaya yang diresmikan pada 2008 itu, yakni berjalan kaki berjam-jam atau menggunakan pesawat dari Timika di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Saat ini, tak ada akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Puncak dengan wilayah lain.

Di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, harga barang dan kebutuhan pokok sangat tinggi. Bahkan, bisa dibilang fantastis jika dibandingkan dengan harga di Jakarta, ibu kota RI.

Di Jakarta, harga bensin RON 88 Rp 6.600 per liter dan harga solar Rp 6.400 per liter. Di Ilaga, harga bensin RON 88 dan solar masing-masing Rp 50.000 per liter.

Mari kita bandingkan dengan harga di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, sebagaimana ditulis dalam laman Kementerian Perdagangan. Di Jayapura, harga minyak goreng Rp 12.333 per liter, cabai Rp 25.000 per kilogram (kg), dan beras Rp 13.000 per kg.

Di Ilaga, harga minyak goreng Rp 50.000 per liter dan cabai Rp 150.000 per kg. Adapun harga satu karung beras isi 15 kg Rp 500.000 atau lebih dari Rp 33.000 per kg.

Barang-barang di Ilaga umumnya didatangkan dari Timika yang diangkut menggunakan pesawat baling-baling. Setiap orang, termasuk barang maksimal seberat 10 kg, membayar Rp 500.000 untuk perjalanan 30 menit dari Timika ke Ilaga.

Untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari Timika ke Ilaga, pedagang di Ilaga menggunakan pesawat. Satu pesawat Cessna Grand Caravan bisa mengangkut tujuh drum BBM dengan kapasitas total 1.400 liter. Ongkos sewa satu pesawat sekitar Rp 30 juta. Ditambah ongkos membongkar muatan dan membawa angkutan dari bandara Ilaga ke tengah Distrik Ilaga Rp 2 juta.

Hal lain yang tak kalah penting adalah listrik. Penduduk Kabupaten Puncak yang sekitar 167.000 jiwa tersebar di wilayah seluas 8.055 kilometer persegi. Selama ini, sekitar 20 persen yang terjangkau jaringan listrik. Itu pun listrik dari generator yang hanya menyala setiap hari mulai pukul 18.00 hingga pukul 06.00. Untuk kebutuhan listrik itu, perlu 400 liter solar per hari.

Pada pertengahan Februari 2015, proyek pembangkit listrik mikrohidro yang menghasilkan daya 700 kilowatt jam (kWh), dimulai. Jika dua tahun lagi proyek itu selesai, listrik untuk sebagian wilayah di Kabupaten Puncak bisa terpenuhi.

Keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi membuat Kabupaten Puncak diliputi tingkat kemahalan luar biasa. Ekonomi biaya tinggi itu menekan masyarakat yang mata pencariannya berkebun, yakni menanam kol dan wortel.

Rujukan

  1. ^ Gatra Daring Mendagri resmikan enam kabupaten baru. Diakses 20 Juni 2008