Tionghoa Filipina

Revisi sejak 16 Agustus 2015 15.38 oleh Cun Cun (bicara | kontrib)

Tionghoa Filipina (Hanzi sederhana: 华菲; Hanzi tradisional: 華菲; Pinyin: Huáfēi; Hokkien: Huâ-hui; Kanton: Wàhfèi; Tagalog/Filipina: Intsik (dibaca [ɪntʃɪk]) (atau "Tsinoy", dibaca [tʃɪnoɪ]) adalah orang Filipina keturunan Tionghoa, yang umumnya lahir dan tinggal di Filipina.

Tionghoa Filipina
華菲人
Intsik
Tsinoy
Daerah dengan populasi signifikan
Metro Manila, Metro Cebu, Angeles
Baguio, Bacolod, Davao, Iligan, Iloilo, Laguna
Lucena, Sulu, Tarlac, Vigan, Zamboanga
Bahasa
Hokkien, Mandarin, Cantonese, Teochew (Chao Chow), bahasa Filipina, Inggris
Min Chinese, Yue Chinese, Hakka
various other Chinese dialects
Agama
Katolik Roman, Protestantisme, Buddhisme, Daoisme
Kelompok etnik terkait
Sangley, Tionghoa Selatan
Tionghoa perantauan

Tionghoa Filipina adalah salah satu kelompok keturunan Tionghoa terbesar di Asia Tenggara. Sangley - orang Filipina yang memiliki darah Tionghoa, meliputi 18-27% dari jumlah penduduk di Filipina. [1] Terdapat sekitar 1.5 juta orang Filipina dengan keturunan Tionghoa murni, atau 1.6% dari jumlah penduduk negara tersebut.[2]

Tionghoa Mestizo dan totok

Orang Tionghoa yang telah menikahi penduduk asli Filipina telah berasimilasi dengan budaya setempat selama beberapa generasi. Golongan ini disebut mestizo. Golongan ini berpartisipasi aktif dalam politik.

Sedangkan, imigran Tionghoa totok yang datang belakangan serta keturunan mereka, kurang berpartisipasi dalam politik dan banyak yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Kebijakan asimilasi tahun 1975 diterapkan pemerintah Filipina untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Kebijakan asimilasi

Filipina mendefinisikan "Bangsa Filipina" berdasarkan kebudayaan. "Ras Filipina" tidak berlaku. Tionghoa mestizos (keturunan campuran) dianggap sebagai warga negara, begitu juga dengan Tionghoa totok. Akulturasi etnis Tionghoa Filipina adalah yang paling baik di Asia Tenggara di sampinhg etnis Tionghoa Thailand.

Presiden Ferdinand Marcos mengeluarkan kebijakan asimilasi dengan meliberalisasikan undang-undang kewarganegaraan Filipina pada tahun 1975. Hal ini memungkinkan orang Tionghoa di Filipina menjadi warga negara tanpa banyak kesulitan. Pendidikan nasional juga dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan asimilasi orang Tionghoa dengan orang Filipina. Beberapa hal yang berubah sejak tahun 1976 antara lain adanya kebijakan pemerintah menetapkan sekolah Tionghoa menjadi sekolah nasional yang dikelola warga negara sendiri. Bahasa kurikulum yang menggunakan Bahasa Tionghoa diganti menjadi Bahasa Inggris dan Tagalog. Bahasa Tionghoa cukup sebagai mata pelajaran.

Referensi

Pranala luar