Agama negara: Perbedaan antara revisi

* {{flag|Indonesia}} secara resmi adalah [[sistem presidensial]] dan [[negara kesatuan]] yang tidak mendeklarasikan atau menunjuk agama resmi negara. [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah indonesia]] hanya mengakui enam agama: [[Islam di Indonesia|Islam]], [[Protestanisme di Indonesia|Protestan]], [[Gereja Katolik di Indonesia|Katolik]], [[Buddhisme di Indonesia|Budha]], [[Hindu di Indonesia|Hindu]], dan [[Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia|Konghucu]]. [[Pancasila]] berasal dari [[Piagam Jakarta]] yang pasal pertamanya diubah dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, untuk menghormati agama lain. [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Konstitusi Indonesia]] menjamin kebebasan beragama dan praktik agama dan kepercayaan lain, termasuk kepercayaan animisme tradisional. Orang Indonesia yang mempraktikkan agama lain yang tidak dikenal seperti [[Sikhisme|Sikh]] dan [[Jainisme|Jain]] sering dianggap sebagai "Hindu", sedangkan orang Indonesia yang mempraktikkan [[Gereja Ortodoks Timur|Ortodoks]] sering dianggap sebagai "Kristen" untuk tujuan pemerintahan. [butuh referensi] [[Tidak beragama di Indonesia|Ateisme]], meski tidak dituntut, dihalangi oleh ideologi negara '''[[Pancasila]]'''. Selain itu, [[Aceh|provinsi Aceh]] mendapat status khusus dan tingkat otonomi yang lebih tinggi, di mana ia dapat membuat undang-undang ([[Qanun (hukum Islam)|''qanun'']]) berdasarkan [[Syariat Islam|Syariah]] dan menegakkannya, terutama bagi penduduknya yang beragama Islam.