Anwar Tjokroaminoto: Perbedaan antara revisi

 

Tahun 1952, Anwar ditunjuk menjadi Menteri Sosial dalam [[Kabinet Wilopo]].{{sfn|Feith|1962|p=229}}{{sfn|Feith|2009|p=94}} Namun, pada Mei 1953, PSII telah pecah koalisi dengan [[Partai Nasional Indonesia|PNI]] seusai [[Peristiwa 17 Oktober]], sehingga Anwar meletakkan jabatannya dan ia digantikan oleh [[Soeroso]].{{sfn|Feith|2009|p=205}} Dalam [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|pileg 1955]], Anwar memperoleh kursi DPR dari dapil [[Sumatera Selatan]].<ref name="hasil">{{cite book |last1=Parlaungan |title=Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama - 1955) di Republik Indonesia |date=1956 |publisher=C.V. Gita |location=Jakarta |page=328 |url=http://repositori.dpr.go.id/100/3/HASIL%20RAKYAT%20MEMILIH%20TOKOH-TOKOH%20PARLEMEN_3.pdf |language=id}}</ref>

Ia tidak menyetujui kebijakan luar negeri [[Soekarno]] dalam [[Kabinet Dwikora I|Kabinet Dwikora]], terutama di bawah Menlu [[Soebandrio]]. Pada 1966, Anwar berpidato dan mengkritik posisi Indonesia yang menjadi terisolasi karena [[Konfrontasi Indonesia–Malaysia]], ditambah defisit dan inflasi yang semakin parah. Ia juga mengkritik kabinet yang bersifat sementara dan meminta pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu sehingga kabinet tetap dapat ditunjuk.<ref>{{cite book |last1=[[Badan Intelijen Pusat|CIA]]|title=Daily Report, Foreign Radio Broadcasts |date=1966 |page=RRR 2-3 |url=https://books.google.com/books?id=Zz8LDxFVK7QC&pg=RA6-PA2 |language=en}}</ref>

 

Di dalam organisasi PSII sendiri, Anwar sering dikritisi karena tuduhan [[Keluarga politik|politik dinasti]], ditambah lagi hasil yang mengecewakan dalam [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|pileg 1971]], dan pada akhirnya ia dilengserkan seusai musyawarah partai pada Juni 1972.{{sfn|Subekti|2014|pp=154, 199}} PSII kemudian berpecah, dan meskipun sayap politik partai digabungkan ke [[Partai Persatuan Pembangunan]], Anwar menjadi ketua dari salah satu pecahan tersebut.{{sfn|Subekti|2014|p=204}} Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai anggota [[Dewan Pertimbangan Agung]] selama periode 1968–1973 dan 1973–1978.<ref>Ghazali, Zulfikar (1986). "[http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1216 DPA dalam Sejarah Konstitusi Republik] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200730074229/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1216 |date=2020-07-30 }}". ''Jurnal Hukum & Pembangunan''. '''16'''(5): 450–468</ref>{{rp|465–466}}

 

 

== Catatan kaki ==