Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (bahasa Inggris: State Finance Accountability Committee) yang disingkat menjadi BAKN adalah badan yang dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan dan peneliti dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan susunan dan keanggotaan berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul fraksi pada permulaan tahun sidang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap.

Badan akuntabilitas Publik ini terdapat pula dibeberapa negara antara lain di Inggris menggunakan nama Public Accounts Committee, Australia dengan nama Joint Committee of Public Accounts and Audit atau di India bernama Committee on Public Accounts

Organisasi

Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih dari anggota mengingkuti prinsip keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Tugas

• Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  
• Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi-komisi
  
• Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan atas permintaan komisi
  
• Memberikan masukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
• Mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
• Meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
• Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

Keanggotaan periode 2009 - 2014

Ahmad Muzani
Yahya Sacawiria, S.IP., MM
Asman Abnur, SE. MSI
Nur Yasin, Ir., MBA
A. Edwin Kawilarang, Ir.
Mustofa Assegaf, M.Si
Eva Kusuma Sundari,Dra., MA, MDE
H. A. Murady Darmansjah, Drs.,
H. Ecky Awal Mucharam, SE

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Fraksi Partai Demokrat
Fraksi Partai Amanat Nasional
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Fraksi Partai Golongan Karya
Partai Persatuan Pembangunan
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Inggris

Public Accounts Committee (PAC) merupakan sebuah komite yang dipilih dari House of Commons di Inggris yang bertanggung jawab mengawasi pengeluaran pemerintah untuk memastikan efektif dan jujur.

Australia

Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) sejak pertama kali didirikan pada tahun 1913 merupakan lembaga Commonwealth untuk menjelaskan keabsahan, efisiensi dan efektivitas penggunaan uang publik.

India

Committee on Public Accounts pertama kali dibentuk pada tahun 1921 yang terdiri dari 22 anggota yang 15 anggota berasal dipilih oleh Lok Sabha dan 7 Anggota dipilih oleh Rajya Sabha bertugas mendalami pengeluaran pemerintah dan laporan dari Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal.

Pranala luar

• situs web Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
• Karya yang berkaitan dengan Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wikisource

Pustaka

• (Inggris)McGee, David (2002). The overseers: public accounts committees and public spending. Pluto Press. hlm. 115. ISBN 0745319866, 9780745319865. 
• (Inggris)Jones, Catherine Anne (1987). The origins of the Victorian Parliamentary Public Accounts Committee. University of Melbourne Press. hlm. 406.