Daftar Perdana Menteri Indonesia: Perbedaan antara revisi

| ended = {{unbulleted list|9 Juli 1959 (secara Konstitusional)|25 Juli 1966 (pengunduran diri Soekarno)}}

'''Perdana Menteri Republik Indonesia''', secara umum disebut sebagai '''Perdana Menteri Indonesia''' adalah jabatan tertinggi di [[Pemerintahan Indonesia]] pada masa [[Revolusi Nasional Indonesia|Revolusi Nasional]] hingga berakhirnya masa [[Demokrasi terpimpin di Indonesia|Demokrasi Terpimpin]]. Perdana Menteri bertugas memimpin jalannya pemerintahan dan menjadi pimpinan kabinet. Setelah disahkannya [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|Dekrit Presiden 1959]], Presiden Soekarno selaku Pemimpin Besar Revolusi memegang peranan sebagai Perdana Menteri sampai pengunduran dirinya pada 1966.

[[UUDUndang-Undang Dasar 1945]] Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dibangun di sekitar sistemmenggunakan [[sistem presidensial]] dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, tidak ada ketentuan secara [[konstitusional]] untukbahwa pemerintahan dipimpin oleh [[Perdana Menteri]]., Namunmelainkan demikian,dipegang mulaioleh tahun[[Presiden]] 1945yang juga kepala negara. Pada awal kemerdekaan, posisi Perdana Menteri dipilihjustru diadakan untuk memimpin [[Kabinet Indonesia|kabinet]] dan jalannya pemerintahan. PosisiKemudian, jabatan Perdana Menteri kemudian dijamin oleh Pasal 52 [[UUD Sementara 1950]]. [[Perdana Menteri]], dipilihditunjuk olehatas kewenangan [[Presiden]], dan ditugaskan untuk menangani bisnisanggaran rutinbelanja pemerintah dan yang bertanggung jawab atas Kabinetkabinet, yangserta bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam praktiknyapraktik pemerintahannya, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada [[Komite Nasional Indonesia Pusat|Badan Pekerja]] [[-Komite Nasional Indonesia Pusat]] ([[BP-KNIP]]) atau [[Dewan Perwakilan Rakyat Sementara]] ([[DPRS]]) dan harusperlu berkonsultasibermusyawarah dengan Presiden sebelum membuat kebijakan baru ataupun keputusan besar. JikaNamun, apabila Perdana Menteri datang ke dalam konflikbersitegang dengan BP-KNIP atau Presiden, yangmaka lembaga lain bisadapat dipilih sebagai alternatif.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa, karena ketidakmampuan [[Konstituante]] untuk mencapai mayoritas dua pertiga, [[UUD 1945]] akan diberlakukan kembali, ini dihapus landasan konstitusional bagi kantor Perdana Menteri. Namun, pada tanggal 9 Juli tahun yang sama, Sukarno mengambil jabatan Perdana Menteri selain Kepresidenan, kemudian menggunakan kalimat "Saya Menteri Presiden dan Perdana" sebagai pesan yang dominan dalam pidato-pidatonya setelah [[kudeta]] yang gagal terhadap pemerintah pada tahun 1965 dan pelepasan dokumen men[[transfer]] semua kekuatan politik untuk [[Soeharto]], [[Soekarno]] kehilangan gelar Perdana Menteri bersama-sama dengan Presiden tersebut.

| [[Kabinet Sjahrir I|14 November 1945]]

| [[Kabinet Sjahrir II|12 Maret 1946]]

| [[Kabinet Sjahrir III|2 Oktober 1946]]

| [[Kabinet Amir Sjarifuddin I|3 Juli 1947]]

| [[Kabinet Amir Sjarifuddin I|11 November 1947]]

| [[Kabinet Hatta I|29 Januari 1948]]

| [[Kabinet Darurat|19 Desember 1948]]

| [[Kabinet Hatta II|4 Agustus 1949]]

| rowspan="2"|[[Kabinet Republik Indonesia Serikat|20 Desember 1949]]

| [[Kabinet Halim|21 Januari 1950]]

| [[Kabinet Natsir|6 September 1950]]<ref>Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. hal 168</ref>

| [[Kabinet Sukiman-Suwirjo|26 April 1951]]

| [[Kabinet Wilopo|1 April 1952]]

| [[Kabinet Ali Sastroamidjojo I|30 Juli 1953]]

| [[Kabinet Burhanuddin Harahap|12 Agustus 1955]]

| [[Kabinet Ali Sastroamidjojo II|24 Maret 1956]]

| [[Kabinet Djuanda|9 April 1957]]<ref>{{cite book |last1= |first1= |last2= |first2= |last3= |first3= |last4= |first4= |title=Mimbar Penerangan |date=27 Agustus 1957 |publisher=Departemen Penerangan Republik Indonesia |page=208 |url=https://books.google.co.id/books?id=3FcdAQAAIAAJ&dq |language=id|quote=}}</ref>

| 96 Juli 1959

! style="background:#660000d3d3d3"|