Demokrasi: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi tidak terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
Perbaikan kesalahan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Membalikkan revisi 21683300 oleh 2001:448A:5020:9653:792B:1FFE:F179:2E47 (bicara) Perbaikan tidak membantu Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
||
Baris 1:
{{untuk|tugas dan kewenangan KPU|Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia}}
2|url=http://books.google.com/books?id=1HUrAAAAYAAJ}}</ref> sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporehr mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan [[monarki]]. [[Karl Popper]] mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan [[kediktatoran]] atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi masyarakat untuk mengendalikan para pemimpinnya yang tidak jujur atau tidak dapat dipercaya dan memberhentikan mereka tanpa perlu melakukan [[revolusi]].<ref>Jarvie, 2006, pp. 218–9</ref>▼
{{untuk|tujuan sendi pokok pancasila|Demokrasi Pancasila}}
[[Berkas:Election MG 3455.JPG|jmpl|ka|350px|Seorang wanita memasukkan surat suara pada putaran kedua pemilu presiden Prancis tahun 2007.]]
{{Politik}}
{{Bentuk Pemerintah}}
'''Demokrasi''' adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa<ref>http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf</ref>.
Demokrasi ialah [[bentuk pemerintahan]] di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan [[hukum]]. Demokrasi mencakup kondisi [[sosial]], [[ekonomi]], [[adat]] dan [[budaya]] yang memungkinkan adanya praktik [[kebebasan politik]] secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.<ref>Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, ''Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia'', (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008), ''hlm''. 44.</ref>Landasan demokrasi mencakup [[kebebasan berkumpul]], [[kebebasan berserikat]] dan [[kebebasan berbicara]], inklusivitas dan [[kebebasan politik]], [[kewarganegaraan]], [[persetujuan dari yang terperintah]], [[hak suara]], kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, [[kebebasan]], dan [[kaum minoritas]].
Kata ini berasal dari [[bahasa Yunani Kuno]] {{lang|grc|δημοκρατία}} (''{{lang|grc-Latn|dēmokratía}}'') "kekuasaan rakyat",<ref>[http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Ddhmokrati%2Fa δημοκρατία] in Henry George Liddell, Robert Scott, "A Greek-English Lexicon", at Perseus</ref> yang terbentuk dari δῆμος (''dêmos'') "rakyat" dan κράτος (''kratos'') "kekuatan" atau "kekuasaan" pada [[Abad ke-5]] SM untuk menyebut [[sistem politik]] negara-kota Yunani, salah satunya [[Athena Klasik]]; kata ini merupakan antonim dari [[:wikt:ἀριστοκρατία]] (''aristocratie'') "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi.<ref>Wilson, N. G. (2006). ''Encyclopedia of ancient Greece''. New York: Routledge. p. 511. ISBN 0-415-97334-1.</ref> Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara di mulai pada abad ke-19 hingga sekarang. Kata demokrasi (''democracy'') sendiri sudah ada sejak [[Abad ke-16]] se-jaman dengan sultan banten Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin, Democracy berasal dari [[bahasa Prancis Pertengahan]] dan [[bahasa Latin Pertengahan]] lama. Tahun Masehi di mulai dari [[570]] Masehi. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara [[Abad ke-4]] Sebelum Masehi sampai dengan [[Abad ke-6]] SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.<ref>Nur Sayid Santoso Kristeva, ''Manifesto Wacana Kiri'', (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), ''hlm.'' 74.</ref>
▲Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti [[monarki]]. Yang berasal dari filosofi Yunani ini<ref>{{cite book|last=Barker|first=Ernest|title=The Political Thought of Plato and Aristotle|year=1906|publisher=G. P. Putnam's Sons|location=Chapter VII, Section 2|url=http://books.google.com/books?id=1HUrAAAAYAAJ}}</ref> sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan
Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah [[demokrasi langsung]], yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; yang disebut demokrasi tidak langsung<ref>"[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157129/democracy Democracy]". Encyclopædia Britannica.</ref><ref>https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip</ref>.
| |||