Dewan Legislatif Hong Kong

Dewan Legislatif Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Hanzi tradisional: 香港特別行政區 立法 會; Legco) adalah badan legislatif unikameral Hong Kong, daerah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok.

Dewan Legislatif
Daerah Admnistratif Khusus
Hong Kong

香港特別行政區立法會
Dewan Legislatif ke-6
Lambang Dewan Legislatif
Jenis
Jenis
Sejarah
Didirikan26 Juni 1843 (1843-06-26) (Kolonial)
25 Januari 1997 (1997-01-25) (Sementara)
1 Juli 1998 (1998-07-01) (HKSAR)
Pimpinan
  Andrew Leung, BPA
sejak 12 Oktober 2016
Komposisi
Anggota70
Partai & kursi

Pro-Beijing (40)

Demokrat (29)
[1]

Independen Non-Blok (1)
Pemilihan
Metode sisa terbesar, Pemungutan suara preferensial dan Pemungutan suara terbanyak[2]
Pemilihan terakhir
4 September 2016
Tempat bersidang
Kompleks Dewan Legislatif, 1 Legislative Council Road, Tamar, Hong Kong
22°16′52″N 114°09′58″E / 22.281087°N 114.166127°E / 22.281087; 114.166127
Situs web
legco.gov.hk
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini
Dewan Legislatif

Kompleks Dewan Legislatif, dari tahun 2011
Hanzi tradisional: 立法會
Hanzi sederhana: 立法会
Name before 1997
Hanzi: 立法局
Gedung Dewan Legislatif (1985–2011)
Kantor Pemerintahan Pusat, markas Legco 1950-1985
Gedung Misi Prancis merupakan markas Legco pada tahun 1840-an

Badan legislatif ini adalah sebuah lembaga yang dipilih secara semidemokratis yang terdiri dari 70 anggota, 35 yang dipilih secara langsung melalui lima konstituen geografis (GCS) di bawah sistem perwakilan proporsional dengan metode sisa terbesar dan kuota sederhana, sementara 30 lainnya dipilih secara tidak langsung melalui konstituen fungsional (FCS) berbasis pertukaran dengan pemilih yang terbatas.[3] Di bawah paket reformasi konstitusi yang lolos pada tahun 2010, ada lima Dewan Distrik (Kedua) konstituen fungsional baru dicalonkan oleh Anggota Dewan Distrik dan dipilih oleh pemilih seluruh Hong Kong.

Dewan Legislatif pertama kali dibentuk pada tahun 1843 di bawah Piagam Koloni Hong Kong sebagai dewan penasihat kepada Gubernur. Wewenang dan fungsi badan legislatif diperluas sepanjang sejarah.[4] Dewasa ini fungsi utama dari Dewan Legislatif adalah menetapkan, mengamendemen atau mencabut undang-undang; memeriksa dan menyetujui anggaran, perpajakan dan belanja publik; dan mengajukan pertanyaan terhadap pekerjaan pemerintah. Selain itu, Dewan Legislatif juga diberikan wewenang untuk mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian hakim dari Pengadilan Tingkat Kasasi dan Hakim Kepala Pengadilan Tinggi, serta wewenang untuk memakzulkan Kepala Eksekutif Hong Kong.[3][4]

Sebelum penyerahan kedaulatan Hong Kong pada tahun 1996, Dewan Legislatif Sementara (DCS) dibentuk oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai perbandingan dengan badan legislatif kolonial terpilih tahun 1995. DCS tidak ada lagi dan diganti setelah pembentukan Daerah Administratif Khusus Hong Kong pada tanggal 1 Juli 1997.

Sejarah

sunting

Dewan Legislatif Hong Kong dibentuk pada tahun 1843 sebagai badan legislatif kolonial di bawah kekuasaan Inggris. Konstitusi pertama Hong Kong,[4] dalam bentuk Surat Paten Ratu Victoria (lihat Surat Paten Hong Kong), yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1843 dan berjudul Piagam Koloni Hong Kong, mengesahkan pembentukan Dewan Legislatif untuk memberikan nasihat kepada pemerintahan Gubernur Hong Kong. Dewan memiliki empat anggota resmi termasuk Gubernur yang merupakan Presiden dan Anggota ketika pertama kali dibentuk. Surat Paten tahun 1888, yang menggantikan Piagam tahun 1843, menambahkan kata-kata penting "dan persetujuan" setelah kata-kata "dengan saran".[4] Dewan Legislatif awalnya dibentuk sebagai badan penasihat kepada Gubernur, dan untuk sebagian besar waktu, terdiri atas setengah anggota resmi, yang merupakan pejabat pemerintah yang duduk di Dewan, dan setengahnya lagi anggota tidak resmi yang diangkat oleh Gubernur.

Setelah Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania ditandatangani pada tanggal 19 Desember 1984 (di mana Britania Raya setuju untuk menyerahkan kedaulatan Hong Kong kepada Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Juli 1997), pemerintah Hong Kong memutuskan untuk memulai proses demokratisasi berdasarkan dokumen konsultatif, Buku Hijau : Pengembangan Lebih Lanjut dari Pemerintah Perwakilan di Hong Kong pada tanggal 18 Juli tahun 1984.[5]

Referensi

sunting

Pranala luar

sunting