Djaelani Naro: Perbedaan antara revisi

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR selama dua periode, Wakil Ketua [[Dewan Pertimbangan Agung]] (DPA) dan Ketua Umum [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) pada masa [[Orde Baru]].<ref name="Liputan 6">[http://news.liputan6.com/read/2885/pagi-ini-pemakaman-naro-di-makam-pahlawan "Pagi Ini Pemakaman Naro di Makam Pahlawan"] ''[[Liputan6.com]]''. 29-10-2000. Diakses 6-11-2014.</ref>

 

Naro lahir di Palembang, Sumatera Selatan, sebagai anak dari Haji Datoek Naro, mantan pegawai Departemen Pertanian.<ref name=PDAT>{{cite web|url=https://ahmad.web.id/sites/apa_dan_siapa_tempo/profil/J/20030620-37-J_2.html|title=Apa dan Siapa: JAILANI Naro|author=PDAT|year=2004|website=Ahmad|access-date=23 May 2019}}{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

 

Semasa mudanya, ia menjadi anggota [[Tentara Pelajar]] di Sumatera Selatan. Setelah pengakuan Indonesia, ia berangkat ke [[Yogyakarta]] untuk kuliah di [[Universitas Gadjah Mada]]. Akhirnya, dia tidak menyelesaikan studinya dan pergi ke [[Jakarta]] untuk belajar hukum di [[Universitas Indonesia]]. Ia juga bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMD) dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia.<ref name=PDAT/>

 

 

* Sarjana Muda Hukum [[Universitas Gadjah Mada]],

* Doctor (HC) Ilmu Hukum dan Politik China Academy, Taipei.

 

Setelah meraih gelarnya, Naro melamar kerja di Kejaksaan Negeri. Setelah beberapa tahun, ia menjadi Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri [[Denpasar]] pada tahun 1962.<ref name=PDAT/>

 

Naro masuk [[Parmusi]] pada tahun 1968, pada saat pembentukan partai. Ia menjadi salah satu ketua urusan partai, mewakili Jamiatul [[Al Washliyah|al-Washliyah]]. Ia menjadi ketua umum partai setelah bekerja sama dengan [[Imron Kadir]] untuk mengambil alih kepemimpinan partai dari [[Djarnawi Hadikusuma]]. Setelah menjadi orang nomor satu di partai itu, ia mengeluarkan Djarnawi dari partai. Pemerintah menanggapi pada tahun 1970 dengan menurunkan Naro dari ketua menjadi wakil ketua dan menempatkan [[Mohammad Syafa'at Mintaredja|H.M.S. Mintaredja]] di kursi ketua partai.<ref name="PDAT" />

 

Tiga tahun kemudian, Parmusi bergabung dengan [[Partai Persatuan Pembangunan]], dan H.M.S. Mintaredja menjadi ketua pertama partai. Naro mengikuti jejak Mintaredja, dan menjadi salah satu petinggi partai.<ref name=PDAT/>

 

[[Berkas:Chairman and Vice Chairman of DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977, p12.jpg|jmpl|Naro berfoto sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naro berada di urutan kedua dari kiri.]]

 

Tahun-tahun pertama partai ini diwarnai oleh konflik internal antara bekas parpol yang sempat melebur ke dalam partai. Naro dan lainnya yang berasal dari Parmusi, menyebut dirinya sebagai Fraksi Muslimin Indonesia (MI) di Partai Persatuan Pembangunan.<ref>{{harvnb|Aziz|2006|pp=92–93}}</ref> Belakangan, MI menjadi salah satu fraksi terbesar di partai yang kerap berselisih dengan [[Nahdlatul Ulama|NU]] (Nahdlatul Ulama).<ref name="Romli 2006 64–67">{{harvnb|Romli|2006|pp=64–67}}</ref>

 

 

==== Muktamar Pertama Partai Persatuan Pembangunan ====

 

Pada 1980-an, [[Soeharto]] mendorong partai politik untuk menerima [[Pancasila]] sebagai satu-satunya ideologi, menciptakan konsep asas tunggal. Konsep ini pertama kali disampaikan pada pidato Soeharto di rapat [[ABRI]] 27 Maret 1980 dan pada HUT [[Kopassus]] pada 16 April 1980. Konsep tersebut secara resmi disampaikan pada tahun 1983, dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1985. Semua partai politik dan ormas harus memegang Pancasila sebagai ideologi dan satu-satunya prinsip, mengesampingkan ideologi lain yang dipegang sebelumnya.<ref>{{harvnb|Aziz|2006|pp=5}}</ref>

 

Meski Naro didukung oleh pemerintah dan pihaknya menerima prinsip tunggal, Naro menolak konsep tersebut. Ia menolak perubahan lambang partai, dari Ka'bah menjadi bintang. Penolakan ini digunakan oleh faksi Soedardji, oposisi internal pemerintahan Naro, untuk mendelegitimasi dia. Soedardji gagal menggulingkan Naro dari ketuanya, dan Soedardji membentuk Dewan Pimpinan Pusat yang baru, menyebabkan dualisme di dalam partai.<ref name="Romli 2006 64–67"/> Soedardji menuntut Naro mengadakan muktamar luar biasa untuk mengakhiri konflik di partai.<ref name=PDAT/>

 

[[Berkas:DPR Members 1987 Sworn In.jpg|jmpl|Sidang umum Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1987.]]

 

Sebagai protes atas tekanan Soeharto kepada Naro, [[Sarwo Edhie Wibowo]], mantan jenderal yang bersekutu dengan Soeharto, mundur dari kursi legislatif Itu adalah satu-satunya waktu dalam sejarah Orde Baru terjadi perbedaan pendapat tentang pemilihan wakil presiden serta mematahkan konsep Soeharto tentang "[[Musyawarah mufakat|musyawarah untuk mencapai mufakat]]".<ref>{{Cite news|last=Sumardi|first=Edi|url=http://makassar.tribunnews.com/2016/03/22/senjakala-ppp-partai-kakbah-yang-terancam-jadi-paria?page=all|title='Senjakala PPP, Partai Kakbah yang Terancam Jadi Paria'|date=22 March 2016|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|access-date=24 May 2019|language=id}}</ref>

 

Setelah reformasi di Indonesia, Naro mendirikan partai baru pada 3 Januari 1999, [[Partai Persatuan]]. Ia mendirikannya setelah dikecewakan dengan hasil muktamar ketiga PPP. Partai Persatuan diisi dengan kader PPP yang keluar dari partai setelah reformasi.<ref name=Kompas>{{cite web|url=http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/34pp.htm|title=Nomor 34: PARTAI PERSATUAN (PP)|author=SEAsite|year=1999|website=seasite.niu.edu|access-date=24 May 2019|archive-date=2012-01-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20120125233014/http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/34pp.htm|dead-url=yes}}</ref>

 

[[File:Jailani Naro and Wife.jpg|thumb|Jailani Naro bersama istrinya.]]

Djaelani Naro menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Andalia Tirtaamidjaja S.H., dosen [[Fakultas Hukum Universitas Indonesia]]. Pernikahan tersebut menghasilkan tiga orang anak, Muhammad Husein, Nandalia Herlanggawati, dan Wulan Sari.<ref name=PDAT/>