Federasi

Federasi atau negara berserikat, dari bahasa Belanda, federatie dan berasal dari bahasa Latin; foeduratio yang artinya "perjanjian". Federasi pertama dari arti ini adalah "perjanjian" daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja. Di Malaysia, bentuk pemerintahan ini dikenal dengan istilah Persekutuan.

Peta negara-negara yang berbentuk federasi (berwarna hijau).

Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.

Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian "berdaulat". Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.

Perbedaan Negara Federal dan Kesatuan

Negara Kesatuan	Negara Federal	Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)	Setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri)	Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
Perda terikat dengan UU	UUD daerah tidak terikat dengan UU negara	Perda terikat dengan UU
Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum	Presiden/Raja berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah	Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum
DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR	DPRD (provinsi/negara bagian/dst) punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR	DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR
Perda dicabut pemerintah pusat	Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah	Perda dicabut pemerintah pusat
Sentralisasi	Desentralisasi	Semi sentralisasi
Bisa interversi dari kebijakan pusat	Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat	Bisa interversi dari kebijakan pusat
Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
APBN dan APBD tergabung	APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara	APBN dan APBD tergabung
Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan	Pengeluaran APBN dan APBD dihitung pembagian	Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat dan sejajar	Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
Daerah diatur pemerintah pusat	Daerah harus mandiri	Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat	Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat	Keputusan pemda diatur pemerintah pusat
Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama	Masalah daerah merupakan tanggung jawab pemda	Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama
3 kekuasaan daerah tidak diakui	3 kekuasaan daerah diakui	3 kekuasaan daerah tidak diakui
Hanya hari libur nasional diakui	Hari libur terdiri dari pusat dan daerah	Hanya hari libur nasional diakui
Bendera nasional hanya diakui	Bendera nasional serta daerah diakui dan sejajar	Bendera nasional hanya diakui
Hanya bahasa nasional diakui	Beberapa bahasa selain nasional diakui setiap daerah	Hanya bahasa nasional diakui

Jenis

Republik Federal

Tahun	Federasi	Unit Federasi	Unit Federasi mayor	Unit Federasi minor
1853	Argentina	Provinsi di Argentina	23 provinsi	1 kota otonomi
1920	Austria	Negeri di Austria	9 Länderatau Bundesländer
1995	Bosnia dan Herzegovina	Divisions of Bosnia and Herzegovina	2 entitas (out of which one is itself a federation, consisting of 10 cantons)	1 distrik
1825	Brasil	States of Brazil	26 negara bagian (Sebelumnya provinsi, ketika periode monarki pada tahun 1822 hingga 1889)	1 federal distrik and 5,561 munisipalitas
1975	Komoro		3 kepulauan
1995	Ethiopia	Regions of Ethiopia	9 regional	2 kota carteran
1949	Jerman	States of Germany	16 Länder atau Bundesländer
1950	India	States and territories of India	28 negara bagian	7 uni teritori, termasuk wilayah ibukota nasional
2005	Irak	Governorates of Iraq	18 gubernuran, termasuk daerah otonomi Kurdistan.
1821	Meksiko	States of Mexico	31 negara bagian	1 federal distrik
1979	Federasi Mikronesia		4 negara bagian
2008	Nepal	Zones of Nepal	14 zona	75 distrik
1963	Nigeria	States of Nigeria	36 negara bagian	1 teritori
1956	Pakistan	Provinces and territories of Pakistan	4 provinsi	4 federal yang wilayah termasuk wilayah ibukota federal
1992	Rusia	Federal subjects of Russia	21 republik, 46 oblast, 9 krai, 1 otonomi oblast, 4 otonomi okrug, 2 tingkat kota federal
2011	Sudan Selatan	States of South Sudan	10 negara bagian
2012	Somalia	Federal Member States of Somalia	18 negara bagian
1956	Sudan	States of Sudan	15 negara bagian
1848	Swiss	Cantons of Switzerland	20 kanton, 6 bagian kanton
1787	Amerika Serikat	States of the United States	50 negara bagian	1 federal distrik; 1 teritori tergabung, 13 teritori tidak tergabung
1863	Venezuela	States of Venezuela	23 negara bagian	1 federal distrik, 1 federal dependensi

Monarki Federal

Tahun	Federasi	Unit Feredasi	Unit Feredasi mayor	Unit Feredasi minor
1901	Australia	States and territories of Australia	6 negara bagian	10 territori
1970	Belgia	Divisions of Belgium	3 komunitas, 3 regional
1867	Kanada	Provinces and territories of Canada	10 provinsi	3 teritori
1963	Malaysia	States of Malaysia	13 negara bagian	3 federal teritori
1983	Saint Kitts dan Nevis	Islands/parishes of Saint Kitts and Nevis	2 kepulauan/14 paroki
1971	United Arab Emirates	Emirates of the UAE	7 emirat

Lihat pula

• Negara kesatuan