Freeport Indonesia: Perbedaan antara revisi

| company_namename = PT Freeport Indonesia

| company_logologo = Freeport Indonesia logo.svg

| company_typetype = [[Perseroan terbatas]]

| location = [[Plaza 89]], [[DKI Jakarta]]<br/> [[Kuala Kencana]], [[Kabupaten Mimika|Mimika]], [[Papua Tengah]] (Pateng)

| key_people = [[Richard C. Adkerson]], Presiden <br>(Komisaris Utama)<br> [[Tony Wenas|Clayton Allen "Tony" Wenas]], Presiden <br>(Direktur Utama)

| products = Konsentrat (tembaga, [[emas]], perak)

| owner = * [[Mineral IndustriPemerintah Indonesia]] (51,23%)<ref>{{Cite web |url=https://ptfi.co.id/id/news/detail/government-secures-freeport-operation |title=Salinan arsip |access-date=2022-01-29 |archive-date=2023-01-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230119070855/https://ptfi.co.id/id/news/detail/government-secures-freeport-operation |dead-url=no }}</ref>

| homepage = {{URL|http://www.ptfi.co.id}}

'''PT Freeport Indonesia (PTFI)''' adalah sebuah perusahaan [[IndonesiaAmerika Serikat]] yang berada di [[Indonesia]] dan bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat [[tembaga]], [[emas]], dan [[perak]] di dataran tinggi [[Tembagapura]], [[Kabupaten Mimika|Mimika]], [[Provinsi Papua Tengah|Papua Tengah]]. Freeport Indonesia adalah bagiananak usaha dari ''holding''perusahaan [[Badan Usaha Milik Negara]] di sektor pertambangan, yakniAmerika [[Mineral Industri IndonesiaFreeport-McMoRan]] (MIND ID).

Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri, dimulai pada tahun 1904-1905 saat suatu lembaga swasta dari [[Belanda]] ''{{ill|Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap''|nl|Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap}} (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang konon kabarnya ada di Tanah Papua.

* 1967 – Kontrak Karya I (Freeport Indonesia Inc.) berlaku selama 30 tahun sejakdan mulai beroperasi tahun 1973. (1967-1991 24 tahun)

* 1991 – Kontrak Karya II (PT Freeport Indonesia) berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021 (1991-2021 30 tahun), serta kemungkinan perpanjangan 2x10 tahun (sampai tahun 2041 (2021-2041 20 tahun).

* 8,6 miliar dengan perkiraan tambahan investasi sebesar USD 16-18 Miliarmiliar untuk pengembangan bawah tanah ke depan.

2,52 Miliarmiliar ton bijih:

Pemerintah Indonesia mengincar kepemilikan mayoritas (51 %) di PT Freeport Indonesia (PTFI). Berbagai langkah dan upaya dilakukan agar bisa mengambil hak divestasi yang sudah tertuang dalam peraturan. Pemerintah melalui perusahaan [[Badan usaha milik negara|BUMN]], PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, akhirnya bisa memegang 51,23% saham PTFI. Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau sekitar Rp56,1 triliun.<ref>{{Cite news|url=https://www.merdeka.com/uang/kronologi-lengkap-perjanjian-pengambilalihan-saham-freeport-51-persen.html|title=Kronologi Lengkap Perjanjian Pengambilalihan Saham Freeport 51 Persen|last=|first=|date=21 Desember 2018|work=Merdeka.com|access-date=17 September 2019}}</ref>

Divestasi tahap awal berjalan mulus, 9,36% saham dibeli oleh swasta nasional PT [[Indocopper Investama Corporation]]. Perusahaan ini masih terafiliasi dengan kelompok usaha [[Bakrie Group|Bakrie]].

Tepat setahun setelah pembelian saham, tepatnya tahun 1992, PTFI justru mengakuisisi 49% saham [[Indocooper]]. Ini artinya hampir separuh saham [[Indocopper]] milik Freeport, divestasi yang semula di tangan nasional jadi setengah-setengah.

Tahun 1997, [[Bakrie]] kembali menjual sisa sahamnya di [[Indocopper]] kepada PT [[Nusamba Mineral Industri]], perusahaan milik pengusaha [[Bob Hasan]]. Beraksi serupa dengan [[Bakrie]], [[Nusamba Mineral]] pun menjual [[saham]] ini kembali ke [[PTFI]]. Alhasil PTFI kembali memiliki saham sebanyak 90,64% di [[tambang Grassberg]], Mimika, [[Papua]].

Pemerintah menerbitkan UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Dalam undang-undang ini ditegaskan berbagai ketentuan yang wajib dilaksanakan pengusaha tambang mulai dari pembangunan smelter, perubahan kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan penegasan soal kewajiban Divestasi 51%.

Pemerintahan Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] menerbitkan PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP ini diterbitkan karena pemerintah [[tak mampu]] selesaikan target renegosiasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Minerba.

Jika mengikuti ketentuan kontrak karya 1991, proses divestasi semestinya [[selesai]] pada tahun ini.

- Kewajiban pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah izinnya menjadi rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, INALUM telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. “Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk INALUM dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua,” jelas siaran pers Kementerian ESDM, Jumat (21/12) 2018.

* 1% Luar non-Papua (7)

* 90% siswaSiswa asli Papua

PT Smelting Gresik adalah Smelter tembaga pertama di Indonesia. Didirikan tahun 1996 di mana diperlukan biaya saat itu sebesar USD 750 Juta. PT Smelting Gresik dimiliki oleh PT Freeport Indonesia dan konsorsium Jepang, serta dioperasikan oleh Mitsubishi. PTFI memasok rata-rata 80% dari kebutuhan konsentrat PT Smelting. -->