Hindia Belanda: Perbedaan antara revisi

Hingga tahun 1848, gubernur jenderal diangkat langsung oleh raja Belanda, dan dipada tahun-tahun berikutnya melalui Kerajaan dan atas nasihatsaran kabinet metropolitan Belanda.  Selama dua periode (1815–1835 dan 1854–1925) gubernur jenderal memerintah bersama dengan dewan penasehat yang disebut ''Raad van Indie'' (Dewan Hindia).  Kebijakan dan strategi kolonial menjadi tanggung jawab Kementerian Koloni yang berbasis di Den Haag.  Dari tahun 1815 sampai 1848 kementerian berada di bawah kekuasaan langsung raja Belanda.  Pada abad ke-20, koloni ini secara bertahap berkembang sebagaimenjadi negara yang berbeda dari metropolis Belanda dengan perbendaharaanperbendaharaannya dipisahkan pada tahun 1903, pinjaman publik dikontrak oleh koloni darisejak tahun 1913, dan hubungan kuasi -diplomatik didirikandibangun dengan ArabArabia untuk mengelola hajiibadah Haji dari Hindia Belanda.  .  Pada tahun 1922 koloniHindia ituBelanda berdiri sejajar dengan Belanda dalam konstitusi Belanda, sementarawalaupun tetap berada di bawah Kementerian Koloni.[64]<ref>R.B. Cribb and A. Kahin, pp. 87, 295</ref>

Gubernur jenderal memimpin hirarki pejabat Belanda;  wargalalu diikuti oleh residen, asisten residen, dan petugaspejabat distrik memanggilatau pengawasyang sering disebut ''controllers''.  Penguasa tradisional yang selamat dari pemindahan oleh penaklukan Belanda dilantik sebagai bupati dan aristokrasiaristokrat pribumi menjadi pegawai negeri pribumi.  Sementara mereka kehilangan kontrol nyata, kekayaan dan kemegahan mereka di bawah Belanda tumbuh.[35]  Aturan tidak langsung ini tidak mengganggu kaum tani dan hemat biaya bagi Belanda;  pada tahun 1900, hanya 250 orang Eropa dan 1.500 pegawai negeri pribumi, dan 16.000 perwira dan prajurit Belanda serta 26.000 tentara sewaan pribumi, diharuskan untuk memerintah 35 juta penduduk kolonial.[65]  Sejak tahun 1910, Belanda menciptakan kekuasaan negara yang paling terpusat di Asia Tenggara.[30]  Secara politis, struktur kekuasaan yang sangat terpusat yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda, termasuk kekuasaan pengasingan dan penyensoran yang sangat tinggi,[66] dibawa ke dalam republik Indonesia yang baru.[30]