|
Hingga tahun 1848, gubernur jenderal diangkat langsung oleh raja Belanda, dan pada tahun-tahun berikutnya melalui Kerajaan dan atas saran kabinet metropolitan Belanda. Selama dua periode (1815–1835 dan 1854–1925) gubernur jenderal memerintah bersama dengan dewan penasehat yang disebut ''Raad van Indie'' (Dewan Hindia). Kebijakan dan strategi kolonial menjadi tanggung jawab Kementerian Koloni yang berbasis di Den Haag. Dari tahun 1815 sampai 1848 kementerian berada di bawah kekuasaan langsung raja Belanda. Pada abad ke-20, koloni ini secara bertahap berkembang menjadi negara yang berbeda dari metropolis Belanda dengan perbendaharaannya dipisahkan pada tahun 1903, pinjaman publik dikontrak oleh koloni sejak tahun 1913, dan hubungan kuasi-diplomatik dibangun dengan Arabia untuk mengelola ibadah Haji dari Hindia Belanda. Pada tahun 1922 Hindia Belanda berdiri sejajar dengan Belanda dalam konstitusi Belanda, walaupun tetap berada di bawah Kementerian Koloni.<ref>R.B. Cribb and A. Kahin, pp. 87, 295</ref>
Gubernur jenderal memimpin hirarki pejabat Belanda; lalu diikuti oleh residen, asisten residen, dan pejabat distrik atau yang sering disebut ''controllers''. Penguasa tradisional yang selamat dari penaklukan Belanda dilantik sebagai bupati dan aristokrat pribumi menjadi pegawai negeri pribumi. SementaraMeskipun secara de facto mereka kehilangan kontrol nyatakekuasaan, kekayaan dan kemegahan mereka di bawah pemerintahan Belanda tumbuhsemakin bertambah.[35] <ref Aturanname="Reid 1974, p. 1"/> Pemerintahan tidak langsung bagi pribumi ini tidak mengganggu kaum tani dan hemat biaya bagi Belanda; pada tahun 1900, hanya 250 orangpegawai negeri Eropa dan 1.500 pegawai negeri pribumi, danserta 16.000 perwira dan prajurit Belanda serta 26.000 tentara sewaanbayaran pribumi, diharuskanyang diwajibkan untuk memerintah 35 juta pendudukwarga kolonial.[65] <ref>Vickers (2005), p. 15</ref> Sejak tahun 1910, Belanda menciptakan kekuasaan negara yang paling terpusattrsentralisasi di [[Asia Tenggara.[30] ].<ref name="Friend p21"/> Secara politis, struktur kekuasaan yang sangat terpusat yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda, termasuk kekuasaan pengasingan dan penyensoran yang sangat tinggi,[66]<ref>Cribb, R.B., Kahin, pp. 140 & 405</ref> dibawa ke dalam republik Indonesia yang baru.[30]<ref name="Friend p21"/>
Dewan Rakyat yang disebut ''[[Volksraad]]'' untuk Hindia Belanda dimulai pada tahun 1918. Volksraad terbatas pada peran penasehatpenasihat dan hanya sebagian kecil penduduk pribumi yang dapat memilih anggotanya. Dewan tersebut terdiri dari 30 anggota pribumi, 25 orang Eropa dan lima orang Tionghoa dan penduduk lainnya, dan dibentukdipilih kembali setiap empat tahun. Pada tahun 1925 ''Volksraad'' dijadikan badan semilegislatifsemi-legislatif; meskipun keputusan masih dibuat oleh pemerintah Belanda, gubernur jenderal diharapkan untuk berkonsultasi dengan ''Volksraad'' mengenai masalah-masalah besar. ''Volksraad'' dibubarkan pada tahun 1942 selama pendudukan Jepang.[67]<ref>Harry J. Benda, S.L. van der Wal, "De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indië: The Peoples Council and the political development of the Netherlands-Indies." (With an introduction and survey of the documents in English). (Publisher: J.B. Wolters, Leiden, 1965.)</ref>
Sistem hukum dibagi oleh tiga kelompok etnis utama yang diklasifikasikan di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Orang Eropa, Orang Timur Asing Timur (Arab dan Cina) dan pribumi; ketiga kelompok ini tunduk pada sistem hukum mereka sendiri, yang semuanya berlaku secara bersamaan.[68]<ref>{{Cite book |last=Tagliacozzo |first=Eric |url=https://books.google.com/books?id=S3nlvRJyjUEC |title=Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement, and the Longue Durée |publisher=NUS Press |year=2009 |isbn=978-9971-69-424-1 |pages=177 |language=en |access-date=16 September 2022 |archive-date=16 November 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/20231116064831/https://books.google.com/books?id=S3nlvRJyjUEC |url-status=live }}</ref>
[[File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_'Het_Hooggerechtshof_en_het_Paleis_van_Daendels_het_'Grote_Huis'_aan_het_Waterlooplein_te_Batavia'_TMnr_10015231.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_'Het_Hooggerechtshof_en_het_Paleis_van_Daendels_het_'Grote_Huis'_aan_het_Waterlooplein_te_Batavia'_TMnr_10015231.jpg|ka|jmpl|Gedung Mahkamah Agung, Batavia]]
Pemerintah Belanda mengadaptasi kitab undang-undang Belanda di daerah jajahannya. Pengadilan hukum tertinggi, Mahkamah Agung di Batavia, menangani banding dan memantau hakim dan pengadilan di seluruh koloni. Enam dewan keadilan (''Raad van Justitie'') sebagian besar menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kelas hukum Eropa[69] dan hanya secara tidak langsung menangani penduduk pribumi. Dewan pertanahan (''Landraden'') berurusan dengan masalah perdata dan pelanggaran ringan seperti perceraian harta benda, dan perselisihan pernikahan. Penduduk pribumiasli tunduk pada hukum adat mereka masing-masing dan bupatitunduk pribumipada sertabupati dan pengadilan negeri adat, kecuali jika kasuskasusnya diajukandibawa ke hadapan hakim Belanda.<ref name="Virtueel Indi">{{cite web |url=http://www.virtueelindie.nl/index.php?pagina=virtueelindie&locatie=7 |title=Virtueel Indi |access-date=25 August 2011 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120331060935/http://www.virtueelindie.nl/index.php?pagina=virtueelindie&locatie=7 |archive-date=31 March 2012 |url-status=live |df=dmy-all}}</ref><ref group="note">Note: Komunitas hukum adat secara formal didirikan di seluruh nusantara, contohnya di [70][71Orang Minangkabau|Minangkabau] ]. See: Cribb, R.B., Kahin, p. 140</ref> Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Belanda diadopsi dan secara bertahap sistem hukum nasional yang didasarkan pada ajaran hukum dan keadilan Indonesia didirikan.[72]<ref>http://alterisk.ru/lj/IndonesiaLegalOverview.pdf{{Dead link|date=July 2018 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}, 2002 version:
{{Citation |last=Tabalujan |first=Benny S. |title=Features – The Indonesian Legal System: An Overview |date=2002-12-02 |url=https://www.llrx.com/2002/12/features-the-indonesian-legal-system-an-overview/ |publisher=LLRX |access-date=17 January 2023 |archive-date=17 January 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230117145438/https://www.llrx.com/2002/12/features-the-indonesian-legal-system-an-overview/ |url-status=live}}</ref>
Pada tahun 1920 Belanda telah mendirikan 350 penjara di seluruh koloni. Penjara Meester Cornelis di Batavia memenjarakan narapidana yang paling bandel. Di penjara Sawahlunto di Sumatra para tahanan harus melakukan kerja kasar di tambang batu bara. Penjara terpisah dibangun untuk remaja (Jawa Barat) dan untuk wanita. Di Lapas Wanita Bulu Semarang, para napi mendapat kesempatan belajar profesi selama di tahanan, seperti menjahit, menenun, dan membatik. Pelatihan ini dijunjung tinggi dan membantu mensosialisasikan kembali perempuan setelah mereka berada di luar lembaga pemasyarakatan.[70][73] Menanggapi pemberontakan komunis tahun 1926, kamp penjara Boven-Digoel didirikan di New Guinea. Sejak tahun 1927, para tahanan politik, termasuk penduduk asli Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, 'diasingkan' ke pulau-pulau terluar.[74] ▼
▲Pada tahun 1920 Belanda telah mendirikan 350 penjara di seluruh koloni. Penjara [[Jatinegara|Meester Cornelis ]] di Batavia memenjarakan narapidana yang paling bandelsulit diatur. Di penjara [[Sawahlunto ]] di SumatraSumatera para tahanan harus melakukan kerja kasar di tambang batu bara. Penjara terpisah dibangun untuk remaja (Jawa Barat) dan untuk wanita. Di Lapas Wanita Bulu di [[Semarang ]], para napi mendapat kesempatan belajar profesi selama di tahanan, seperti menjahit, menenun, dan membatik. Pelatihan ini dijunjung tinggi dan membantu mensosialisasikan kembali perempuan setelah mereka berada di luar lembaga pemasyarakatan. [70][73] <ref name="Virtueel Indi"/><ref group="note">Note: Penjara perempuan Bulu di Semarang, yang menampung perempuan Eropa dan pribumi, memiliki kamar tidur terpisah dengan dipan dan kelambu untuk perempuan elit pribumi dan perempuan kelas hukum Eropa. Tidur di lantai seperti perempuan petani dianggap sebagai sanksi hukum yang tidak dapat ditoleransi. See: Baudet, H., Brugmans I.J. ''Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië.'' (Publisher: Van Gorcum, Assen, 1984)</ref> Menanggapi pemberontakan komunis tahun 1926, kamp penjara Boven-Digoel didirikan di New Guinea. Sejak tahun 1927, para tahanan politik, termasuk penduduk asli Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, 'diasingkan' ke pulau-pulau terluar. [74]<ref>Baudet, H., Brugmans I.J. ''Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië.'' (Publisher: Van Gorcum, Assen, 1984) P.76, 121, 130</ref>
=== Pembagian administratif ===
|
