Hukum internasional: Perbedaan antara revisi

'''Hukum internasional''' adalah bagian [[hukum]] yang mengatur aktivitas [[entitas]] berskala [[internasional]]. Pada awalnya, Hukumhukum Internasionalinternasional hanya diartikan sebagai [[perilaku]] dan hubungan antarnegaraantar namunnegara. Namun, dalam perkembangan pola [[hubungan internasional yang]] semakin kompleks pengertianpengertiannya. ini kemudian meluas sehingga hukumHukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, [[perusahaan multinasional]] dan [[individu]]. Yang disebut '''hukum internasional''' ini mengatur '''hubungan''' antar negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka dan juga memuat ketentuan untuk situasi [[konflik]] dan [[perang]]. Ia juga dikenal sebagai '''hukum internasional''' dan '''hukum internasional''' '''publik''', dan juga berlaku untuk [[Organisasi internasional|organisasi '''internasional''']] dan '''badan politik'''.

[[Hukum Internasionalinternasional umum|Hukum internasional]] publik berbeda dengan [[Hukum perdata|Hukum Perdata]] Internasional. [[Hukum perdata internasional|Hukum Perdata Internasional]] ialah keseluruhan kaedahkaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada [[hukum perdata]] (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas [[negara]] ([[hubungan internasional]]) yang bukan bersifat perdata.

Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur [[hubungan internasional]] atau persoalan yang melintasi batas negara ([[internasional]]). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknyaobjeknya).

Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu :

;Hukum Internasional Regional : Hukum Internasional yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum Internasional [[Amerika]] / [[Amerika Latin]], seperti konsep landasan kontinen (''Continental Shelf'') dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (''conservation of the living resources of the sea'') yang mula-mula tumbuh di Benuabenua [[Amerika (disambiguasi)|Amerika]] sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

;Hukum Internasional Khusus : Hukum Internasional dalam bentuk kaedahkaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|Konvensi Eropa]] mengenai [[HAM]] sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat [[integritas]] yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedahkaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:

# negaraNegara dengan negara

# negaraNegara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyeksubjek hukum bukan negara satu sama lain.

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya [[masyarakat internasional]] yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawahdi bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan [[Hukum tata negara|Hukum Tata Negara]] (''constitusional law''), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara [[hierarki]] berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.

# Adanya suatu masyarakat Internasional. Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional, karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olahraga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama yang merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara [[hubungan Internasionalinternasional]] inilah dibutuhkan hukum dunia yang menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Masyarakat Internasional pada hakekatnyahakikatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin denganterjalin erat.

# Asas hukum yang bersamaanbersama sebagai unsur masyarakat hukum internasional. Suatu kumpulan bangsa untuk dapat benar-benar dikatakan suatu masyarakat Hukum Internasional harus ada unsur pengikat, yaitu adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini. Betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara, tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa merupakan hukum alam (naturerech''naturerecht'') yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (ratiorasio) dan naluri untuk mempertahankan jenisnya.

* Kedaulatan Negara : HakekatHakikat dan Fungsinya Dalamdalam Masyarakat Internasional.

Negara dikatakan berdaulat (''sovereian'') karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya:

# Kekuasaan itu berakhir dimanadi mana kekuasaan suatu negara lain mulai.

* Masyarakat Internasional dalam peralihan : perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi dan struktur masyarakat internasional.

Perkembangan golongan ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara dan adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu. Kedua gejala ini menunjukkan bahwa disampingdi samping mulai terlaksananya suatu masyarakat internasional dalam arti yang benar dan efektif berdasarkan asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara sehingga dengan demikian terjelma Hukum Internasional sebagai hukum koordinasi, timbul suatu komplekkompleks kaedahkaidah yang lebih memperlihatkan ciri-ciri hukum subordinasi.

Dalam lingkungan kebudayaan [[India]] Kuno telah terdapat kaedahkaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjce, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. [[Pujangga]] yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawahdi bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan [[Hukum Tatatata Negara (constitusional law)negara]], hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi. Dalam hukum kuno mereka antara lain Kitab Perjanjian Lama, mengenal ketentuan mengenai perjanjian, diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Dalam hukum perang masih dibedakan (dalam hukum perang Yahudi ini) perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.

Sumbangan yang berharga untuk Hukum Internasional waktu itu ialah konsep hukum alam yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapundi manapun juga dan yang berasal dari rasionrasio atau akal manusia.

Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan [[Romawi Kuno|Romawi]]. Sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti ''occupatio servitut'' dan ''bona fides''. Juga asas “pacta''pacta sunt servanda”servanda'' merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.

Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlaianan yaitu [[Kekaisaran Byzantium]] dan [[Dunia Islam]]. Kekaisaran Byzantium sedang menurun mempraktikanmempraktikkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya praktik Diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan Hukum Internasional dan Dunia Islam terletak di bidang Hukum Perang.

Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah :

# Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa .

Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam [[Perjanjian Utrecht|Perjanjian Utrech]] yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.

# Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearahke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

== Tokoh Hukum Internasional ==

* [[Hugo Grotius]] mendasarkan sistem hukum Internasional atas berlakunya hukum alam. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian negara sebagai [[sumber hukum internasional]] di samping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia, sehingga disebut Bapak Hukum Internasional.

* Fransisco Suarez (Yesuit) menulis De legibius ae Deo legislatore (on laws and God as legislator) mengemukakan adanya suatu hukum atau kaedahkaidah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.

{{hukum-stub}}