Kabupaten Bandung: Perbedaan antara revisi

| settlement_type = Kabupaten

| nama = Kabupaten Bandung

| nama lain =

| translit_lang1_type1 = [[Aksara Sunda]]

| translit_lang1_info1 = {{sund|ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ}}

|peta bendera = Regency = MapFlag of West Java highlighting Bandung Regency.svg

|ibukota pushpin_label = [[Soreang,Kabupaten Bandung|Soreang]]

|flora pad =

'''Kabupaten Bandung''' ({{Lang-su|[[aksara Sunda]]: {{sund|ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ}}}}) adalah sebuah wilayah [[kabupaten]] yang terletak di provinsi [[Jawa Barat|Provinsi Jawa Barat]], [[Indonesia]]. [[Ibu kota kabupaten]] ini terletak di kecamatan [[Soreang, Bandung|Kecamatan Soreang]]. Tahun [[2021]], penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.633723.437179 jiwa dengan kepadatan 2.055100 jiwa/km².<ref name="DUKCAPIL"/> Kabupaten Bandung merupakan "induk" dari wilayah [[Bandung Raya]] yang kemudian dimekarkan menjadi wilayah [[Kota Bandung]], [[Kota Cimahi]] dan [[Kabupaten Bandung Barat]]. Wilayahnya didominasi oleh wilayah pegunungan yang sejuk, menjadikan tempat wisata alam di Kabupaten Bandung sangatlah beragam. Kabupaten Bandung juga menjadi tempat dari hulu [[Citarum|Sungai Citarum]].

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Grafhuis met de graven van regenten Bandoeng TMnr 10016724.jpg|jmpl|300px220px|ki|Makam para bupati Bandung (tahun 1918)]]

Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung dikenal dengan sebutan "Tatar Ukur". Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah termasuk daerah Kerajaan Timbanganten dengan ibukota Tegalluar. Kerajaan itu berada dibawah dominasi [[Kerajaan Sunda|Kerajaan Sunda-Pajajaran]]. Sejak pertengahan abad ke-15, Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan [[Dipati Ukur]]. Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan suatu wilayah yang cukup luas, mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat, terdiri atas sembilan daerah yang disebut "Ukur Sasanga".

Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Raden Aria Suradiwangsa menjadi Bupati Wedana (Bupati Kepala) di Priangan (1620-1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol I. Tahun 1624 Sultan agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura). Karenanya, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I pangeran Dipati Rangga Gede. Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati Wedana, Sumedang diserang oleh Pasukan Banten. Karena sebagian Pasukan Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Akibatnya, ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat ia harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni. Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia. Akan tetapi serangan itu mengalami kegagalan. Dipati Ukur menyadari bahwa sebagai konsekwensikonsekuensi dari kegagalan itu ia akan mendapat hukuman seperti yang diterima oleh Pangeran Dipati Rangga Gede, atau hukuman yang lebih berat lagi. Oleh karena itu Dipati Ukur beserta para pengikutnya membangkang terhadap Mataram. Setelah penyerangan terhadap Kompeni gagal, mereka tidak datang ke Mataram melaporkan kegagalan tugasnya. Tindakan Dipati Ukur itu dianggap oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap penguasa Kerajaan Mataram.{{cn}}

[[File:Adipati Ukur Picture.jpg|thumb|220px|ki|Lukisan Adipati Ukur]]

Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakanmuncang dan [[Kabupaten Tasikmalaya|Kabupaten Sukapura]] dengan cara mengangkat tiga kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur. Ketiga orang kepala daerah dimaksud adalah Ki Astamanggala, umbul Cihaurbeuti diangkat menjadi mantri agung (bupati) Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, Tanubaya sebagai bupati Parakanmuncang dan Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan "Piagem Sultan Agung", yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 9 Muharam Tahun Alip (penanggalan Jawa). Dengan demikian, tanggal 9 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan hari jadi Kabupaten Bandung tetapi sekaligus sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakanmuncang.

Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajararan kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan status administrativeadministratif yang jelas, yaitu Kabupaten. Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing. Sajarah Bandung (naskah) menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumeggung Wiraangunangun beserta pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama kali mereka datang ke Timbanganten. Di sana bupati Bandung mendapatkan 200 cacah. Selanjutnya Tumenggung Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungat[[Sungai Citarum|Ci Tarum]] dekat muara Sungai[[Ci CikapundungKapundung]], (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian Selatan) sebagai ibukota Kabupaten. Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, [[Dayeuhkolot, Bandung|Krapyak dan daerah sekitarnya]] disebut Bumi Tatar Ukur Gede.

Wilayah administrativeadministratif Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram (hingga akhir abad ke-17), belum diketahui secara pasti, karena sumber akurat yang memuat data tentang hal itu tidak/belum ditemukan. Menurut sumber pribumi, data tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kahuripan, Sagaraherang, dan sebagian Tanah medang.

Boleh jadi, daerah Priangan di luar Wilayah Kabupaten Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura dan Galuh, yang semula merupakan wilayah Tatar Ukur (Ukur Sasanga) pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah administrative Kabupaten Bandung waktu itu. Bila dugaan ini benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibukota Karapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, [[Banjaran, Bandung|Banjaran]], [[Cipeujeuh, Pacet, Bandung|Cipeujeuh]], [[Majalaya, Bandung|Majalaya]], [[Cisondari, Pasirjambu, Bandung|Cisondari]], [[Rongga, Bandung Barat|Rongga]], [[Kopo, Kutawaringin, Bandung|Kopo]], [[Ujungberung, Bandung|Ujungberung]] dan lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagaraherang dan Tanahmedang.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten yang dibentuk Pemerintah KerajaanKesultanan Mataram, dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki sistem pemerintahan Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis symbolsimbol kebesaran, pengawal khusus dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh Bupati atas rakyatnya. Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dmiliki oleh raja. Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, hak memungut pajak dalam bentuk uang dan barang, hak memperoleh tenaga kerja (ngawula), hak berburu dan menangkap ikan dan hak mengadili.

Kabupaten Bandung berada dibawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun 1677. Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ketanganke tangan Kompeni. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram–Kompeni (perjanjian pertama) tanggal 19-20 Oktober 1677. Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), Bupati Bandung dan Bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di Kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni. Sistem pemerintahan Kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan, karena Kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Kompeni, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Dalam hal ini bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan bupati wedana dihilangkan. Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat [[Kepangeranan Kacirebonan|Pangeran Aria Cirebon]] sebagai pengawas (opzigter) daerah Cirebon–Priangan (Cheribonsche Preangerlandan).

Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni–VOC akhir tahun 1779, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun temurun oleh enam orang bupati. Tumenggung Wiraangunangun (merupakan bupati pertama) angkatan Mataram yang memerintah sampai tahun 1681. Lima bupati lainnya adalah bupati angkatan Kompeni yakni Tumenggung Ardikusumah yang memerintah tahun 1681-1704, Tumenggung Anggadireja I (1704-1747), Tumenggung Anggadireja II (1747-1763), R. Anggadireja III dengan gelar R.A. Wiranatakusumah I (1763-1794) dan R.A. Wiranatakusumah II yang memerintah dari tahun 1794 hingga tahun 1829. Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah II, ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak ke Kota Bandung.{{cn}}

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM De regent van Bandoeng met zijn gevolg. TMnr 60002173.jpg|jmpl|300px220px|Raden Aria Adipati Wiranatakusumah IV (masa jabatan 1846-1874) dan pengikutnya (sekitar tahun 1870)]]

1846-1874) dan pengikutnya (sekitar tahun 1870)]]Setelah kepala pemerintahan dipegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV ([[1846]]-[[1874]]), ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan dia dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar ''master plan'' Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Masjid Agung. Kemudian dia memprakarsai pembangunan Sekolah Raja (Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung di segala bidang dia mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda berupa Bintang Jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang.

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM R.A.A. Wiranatakoesoema gedelegeerde van de Volksraad en regent van Bandung in het Comité van Actie van het in 1929 in Surakarta gehouden Congres van Praijaji-Bond TMnr 10001427.jpg|jmpl|300px220px|R. A. A. [[Wiranatakoesoema V]] (Dalem Haji, masa jabatan 1912-1931 dan 1935-1945) sebagai wakil ''[[Volksraad]]'' di Congres van Prijaji-Bond (Kongres Perhimpunan Priyayi) di Surakarta tahun 1929]]

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Selanjutnya bupati ke-15 adalah R.T.E. Suriaputra ([[1945]]-[[1947]]) dan penggantinya adalah R.T.M. Wiranatakusumah VI alias Aom Male ([[1948]]-[[1956]]), kemudian diganti oleh R. [[Apandi WiriadipuraWiradiputra|Apandi Wiriadiputra]] sebagai bupati ke-17 yang dijabatnya hanya 1 tahun ([[1956]]-[[1957]]).

Bupati berikutnya adalah Letkol. R. Memet Ardiwilaga ([[1960]]-[[1967]]). Kemudian pada masa transisi ([[Orde Lama]] ke [[Orde Baru]]) dilanjutkan oleh Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah [[Baleendah, Bandung|Baleendah]]. Peletakan batu pertamanya pada tanggal [[20 April]] [[1974]], yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. [[Sani Lupias Abdurachman]] ([[1980]]-[[1985]]).

Atas pertimbangan secara fisik geografis, daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten karena sering dilanda banjir, maka ketika jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi ([[1985]]-[[1990]]), ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu [[Soreang, Bandung|Soreang]]. Di tepi Jalan Raya Soreang, tepatnya di Desa [[Pamekaran, Soreang, Bandung|Pamekaran]] inilah dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektare, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel [[Hatta Djatipermana|H.U. Djatipermana]], sehingga pembangunan tersebut memerlukan waktu sejak tahun [[1990]] hingga [[1992]].

[[File:Kamojang Hill Bridge.jpg|thumb|220px|ki|Jembatan Kamojang, Cukang Monteng Ibun]]

Tanggal 5 Desember 2005, Obar Sobarna menjabat Bupati Bandung untuk kali kedua didampingi oleh H. [[Yadi Srimulyadi|Yadi Srimulyad]]<nowiki/>i sebagai Wakil Bupati, melalui proses pemilihan langsung. Pada masa pemerintahan yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis terbentuklah [[Kabupaten Bandung Barat]] bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Bandung Barat terletak di Kecamatan [[Ngamprah, Bandung Barat|Ngamprah]]). Bupati Bandung Barat masa jabatan 2008-2013 adalah Abubakar.<ref name="bupati2008">{{cite web |url= http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=204807 |title= Abubakar Dilantik Jadi Bupati Bandung Barat |publisher= Suara Karya Online |accessdate= 2011-03-24 |archive-date= 2018-09-12 |archive-url= https://web.archive.org/web/20180912144416/http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=204807 |dead-url= yes }}</ref>

=== Daftar Bupati ===

Jumlah penduduk kabupaten berdasarkan [[Kementerian Dalam Negeri]] data catatan sipil per tanggal 30 Juni [[2022]] sebanyak 3.655.878 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini Kabupaten Bandung merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah [[Kabupaten Bogor]]. Sebelumnya [[Kota Cimahi]] dan [[Kabupaten Bandung Barat]] merupakan bagian dari kabupaten Bandung. [[Kota Cimahi]] dimekarkan pada tahun 2001, sementara [[Kabupaten Bandung Barat]] dimekarkan pada tahun 2007.<ref>{{cite web|url=https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s.d-Tahun-2014-2.pdf|title=Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014|website=www.otda.kemendagri.go.id|accessdate=17 September 2022|archive-date=2019-07-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20190712121648/http://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s.d-Tahun-2014-2.pdf|dead-url=yes}}</ref> Sebelum dimekarkan, jumlah penduduk kabupaten pada tahun [[2000]] sebanyak 4.151.894 jiwa. Jumlah migrasi penduduk Indonesia ke kabupaten Bandung pada tahun 2000 sebanyak 142.943 jiwa.<ref name="SUKU"/>

Catatan [[BKKBN]] menyebutkan bahwa Kabupaten Bandung, bersama dengan [[Cianjur]], [[Kota Cirebon]], dan [[Garut]], di tahun 2022, menjadi daerah berstatus darurat [[Hambatan pertumbuhan|stunting]]. Hal ini disebabkan persentase stunting pada anak berusia di bawah 12 tahun {{butuh rujukan | date = Agustus 2022}} mencapai lebih dari 30%.<ref name = PR-19-AUG-DEPAN>{{cite news | first1 = Bambang | last1 = Arifianto | first2 = Eva | last2 = Fahas | first3 = Novianti | last3 = Nurulliah | first4 = Yulistyne | last4 = Kasumaningrum | date = 19 Agustus 2022 | title = Jabar Masih Harus Terus Berbenah | newspaper = [[Pikiran Rakyat]] | location = [[Bandung]] | pp = 1 <!---- jangan masukkan access-date karena ini adalah koran cetak ---->}}</ref>

* [[Banjaran]]–[[Tegallega|Tegalega]]

* [[Sayati, MargahayuBanjaran, Bandung|Desa SayatiBanjaran]]–[[PalasariBaros, Arjasari, Bandung|Baros]]

* [[MajalayaSayati, Margahayu, Bandung|MajalayaSayati]]–Sayang––[[GedebagePalasari]]

* [[Dayeuhkolot, Bandung|Dayeuhkolot]]–[[Buahbatu, Bandung|Buahbatu]]

* [[Kereta apiCepat Cikuray|KA CikurayJakarta-Bandung]]

** {{KAIC symbol|CR||size=20}} [[Stasiun PasarsenenHSR Tegalluar|Pasar SenenTegalluar]]-–[[Stasiun GarutHSR Halim|GarutHalim]]

== OlahragaGaleri ==

{{reflist|2}}