Kedaulatan Westphalia

Kedaulatan Westfalen adalah konsep kedaulatan negara-bangsa di teritorinya sendiri tanpa campur tangan agen asing dalam struktur domestiknya.

Para pakar hubungan internasional menyebut sistem internasional negara, perusahaan multinasional, dan organisasi modern yang berorientasi Barat bermula di Perdamaian Westfalen tahun 1648. Baik dasar maupun kesimpulan pandangan ini dikritik oleh sejumlah akademisi dan politikus revisionis. Para revisionis mempertanyakan pentingnya perjanjian damai Westfalen tersebut. Sejumlah komentator dan politikus menyerang sistem negara-bangsa berdaulat Westfalen.

Pandangan tradisional

Penganut konsep sistem Westfalen merujuk pada Perdamaian Westfalen yang ditandatangani tahun 1648 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun. Waktu itu sebagian besar negara Eropa (Kekaisaran Romawi Suci, Spanyol, Perancis, Swedia, dan Republik Belanda) sepakat untuk menghormati prinsip integritas wilayah. Dalam sistem Westfalen, kepentingan nasional dan tujuan negara (serta negara-bangsa) secara luas dianggap melampaui kepentingan dan tujuan warga negara atau penguasa manapun. Negara menjadi agen institusional utama dalam sistem hubungan antarnegara. Perdamaian Westfalen kabarnya berhasil mengakhiri upaya penerapan kewenangan supranasional terhadap negara-negara Eropa. Doktrin "Westfalen" yang menyebutkan negara sebagai agen merdeka dipertegas oleh perkembangan pola pikir nasionalisme pada abad ke-19. Pola pikir nasionalisme menganggap negara yang sah punya kaitannya dengan bangsa, yaitu sekumpulan masyarakat yang disatukan oleh bahasa dan budaya.

Sistem Westfalen mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19. Meski pertimbangan praktisnya masih mendorong negara-negara kuat berusaha memengaruhi urusan negara lain, intervensi paksa oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lainnya semakin berkurang antara 1850 dan 1900, berbeda dengan periode sebelumnya (Leurdijk 1986).

Perdamaian Westfalen penting dipelajari dalam teori hubungan internasional modern dan sering ditetapkan sebagai awal sistem internasional yang dibahas dalam disiplin ilmu ini.

Beberapa teoriwan hubungan internasional mengidentifikasi sejumlah prinsip utama dalam Perdamaian Westfalen yang menjelaskan pentingnya Perdamaian tersebut dan damaknya terhadap dunia masa kini:

1. Prinsip kedaulatan negara dan hak asasi penentuan nasib politik
2. Prinsip kesetaraan hukum antarnegara
3. Prinsip non-intervensi suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lainnya

Prinsip-prinsip tersebut dianut oleh paradigma hubungan internasional "realis" masa kini, sehingga semakin jelas alasannya sistem negara disebut sebagai "Sistem Westfalen".

Baik ide kedaulatan Westfalen dan penerapannya telah dipertanyakan sejak pertengahan abad ke-20 sampai seterusnya dari berbagai sudut pandang. Sebagian besar perdebatan membahas ide internasionalisme dan globalisasi yang tampaknya bertentangan dengan kedaulatan Westfalen dilihat dari sejumlah interpretasi.

Globalisasi

Selama 1980-an dan awal 1990-an, literatur globalisasi masih berfokus pada pengikisan kedaulatan ketergantungan dan kedaulatan Westfalen. Kebanyakan literatur tersebut mengkritik model politik internasional realis yang menganggap tafsiran negara Westfalen selaku agen kesatuan sebagai sesuatu yang aksiomatis (Camilleri and Falk 1992).

Konsep berbagi kedaulatan yang dianut Uni Eropa juga agak bertentangan dengan pandangan historis kedaulatan Westfalen, karena Uni Eropa mengizinkan agen asing ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara.

Dalam artikel tahun 2008, Phil Williams mengaitkan kebangkitan terorisme dan aktor non-negara keras lainnya (VNSA; violent non-state actor) dengan globalisasi. Terorisme dan VNSA dianggap mengancam kedaulatan negara Westfalen.

Intervensi

Intervensi militer

Sejak akhir abad ke-20, ide kedaulatan Westfalen semakin dipertanyakan setelah terjadi serangkaian rencana maupun aksi intervensi militer di bekas Yugoslavia, Afghanistan, Irak, Sudan, dan lainnya.

Negara gagal=

Kritik lain yang dilontarkan terhadap kedaulatan Westfalen berkaitan dengan negara yang diduga gagal. Afghanistan (sebelum invasi AS tahun 2001) sering dianggap contoh negara gagal. Dalam hal ini, kedaulatan dianggap tidak ada dan intervensi internasional diizinkan atas dasar kemanusiaan serta ancaman yang dimiliki negara gagal tersebut terhadap negara tetangganya dan seluruh dunia.

Perdebatan seputar sistem kedaulatan Westfalen juga mengacu pada sitausi yang terjadi di Somalia.

Lihat pula

• Hubungan internasional
• Perdamaian Westfalen
• Globalisasi

Bacaan lanjutan

• Camilleri, J. and Falk, J. (1992), The End of Sovereignty?: The Politics of a Shrinking and Fragmenting World, Edward Elgar, Aldershot.
• Leurdijk, J. (1986), Intervention in International Politics, Eisma BV, Leeuwarden, Netherlands.
• Phil Williams: Violent Non-State Actors and National and International Security, ISN, 2008.