Kementerian Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''Kementerian Indonesia''' adalah [[lembaga negara|lembaga]] eksekutif dalam lingkungan [[Pemerintah Indonesia]] yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Presiden Indonesia]].

LandasanKementerian hukumNegara kementeriandiatur adalahdalam Bab V Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam [[Undang-Undang Kementerian Negara|]] yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. tentang KementerianSementara Negara]]itu, sementara ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementeriankementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). OrganisasiDalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, organisasi Kementeriankementerian Negaranegara diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2021.

|Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.