Layanan elektronik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 128:
Menurut Grönlund et al. (2007),<ref>Grönlund, Å., Hatakka, M. and Ask, A. (2007) ‘ Inclusion in the E-Service Society – Investigating Administrative Literacy Requirements for Using E-Services’. 6th International Conference (EGOV 2007, Regensburg, Germany), 4656</ref> untuk layanan elektronik sederhana, kebutuhan untuk pengetahuan dan keterampilan, isi dan prosedur yang lebih sedikit. Namun, dalam layanan yang rumit dibutuhkan untuk mengubah beberapa [[keterampilan]], seperti mengganti kemampuan [[verbal]] dengan keterampilan dalam mencari [[informasi]] secara [[online]] atau dalam jaringan.
 
===Pembandingan===
 
===Pembandingan===
Pembandingan ini berkaitan dengan membangun standar untuk mengukur layanan jasa atau tindakan terbaik dalam lapangan. Hal ini juga mencakup pembandingan internasional layanan elektronik pemerintah (laporan PBB, Uni Eropa laporan); para kritikus telah banyak menargetkan laporan-laporan ini menjadi tidak komprehensif dan tidak berguna. Menurut Bannister (2007) <ref>Bannister F. (2007). The curse of the benchmark: an assessment of the validity and value of e-government comparisons, International Review of Administrative Sciences, 73 (2), 171-188</ref> "... tolak ukur bukan alat yang handal untuk mengukur nyata kemajuan elektronik pemerintah. Selanjutnya, jika hal tersebut dirancang dengan buruk, itu akan berisiko ''mendistorsi'' kebijakan pemerintah negara-negara dapat mengejar ''benchmark'' daripada melihat kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional "
 
Baris 138 ⟶ 137:
===Kesiapan elektronik===
Sebagian besar laporan dan kriteria yang ditetapkan fokus pada menilai jasa dalam hal infrastruktur dan kebijakan publik mengabaikan partisipasi warga negara atau [[Kesiapan elektronik.]] Menurut oleh Shalini (2009), <ref>Shalini, R. (2009). Are Mauritians ready for e-Government services?. Government Information Quarterly 26 (2009) 536–539</ref> "hasil dari proyek penelitian mengungkapkan bahwa indeks [http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_2007_e_readiness_rankings&rf=0|e-readiness index] mungkin hanya satu negara adalah elektronik kesiapan dalam hal infrastruktur TIK dan info-struktur, institusi, kebijakan, dan komitmen politik, tetapi merupakan ukuran yang sangat miskin kesiapan e-warga. Untuk meringkas temuan, dapat dikatakan bahwa ''Mauritius'' siap tetapi ''Mauritian'' tidak "
 
<!--
 
===E-readiness===
Most of the reports and the established criteria focus on assessing the services in terms of infrastructure and public policies ignoring the citizen participation or [[e-readiness]]. According to by Shalini (2009),<ref>Shalini, R. (2009). Are Mauritians ready for e-Government services?. Government Information Quarterly 26 (2009) 536–539</ref> “the results of the research project reveal that a high [http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_2007_e_readiness_rankings&rf=0|e-readiness index] may be only indicating that a country is e-ready in terms of ICT infrastructure and info-structure, institutions, policies, and political commitment, but it is a very poor measure of the e-readiness of citizens. To summarize the findings, it can be said that Mauritius is ready but the Mauritians are not”