Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Suntingan 61.5.28.61 (Pembicaraan) dikembalikan ke versi terakhir oleh Borgx |
|||
Baris 4:
==Sejarah==
LPHAM yang didirikan oleh [[Poncke Princen|H. J. C. Princen]] dan [[Yap Thiam Hien]] pada [[29 April]] [[1966]] sebenarnya dipersiapkan untuk menghadang upaya sporadik pemerintah orde baru yang melakukan pembunuhan, penangkapan dan tindakan kejahatan HAM lainnya terhadap simpatisan anggota [[PKI]] dan mereka yang dituduh PKI. Salah satu dari kerja besar LPHAM dalam mengkoreksi tindakan merendahkan manusia itu antara lain desakan untuk menghentikan pembunuhan massal di [[Purwodadi]], [[Jawa Tengah]] yang di instruksikan Presiden [[Soeharto]], [[M. Panggabean]] dan Surono tahun [[1968]]. Walaupun protes ini berujung pada penangkapan, Direktur LPHAM, Princen, oleh [[Kopkamtib]] dengan tuduhan komunis, namun aksi pembantaian tersebut dihentikan.
Di tahun yang sama LPHAM bersama [[Goenawan Muhammad]], seorang wartawan menginvestigasi dan membuat laporan tentang pelanggaran HAM di [[Pulau Buru]]. Laporan tersebut akhirnya menjadi bahan tulisan [[Amnesty Internasional]]. Selanjutnya untuk menangani para korban PKI yang mengalami trauma kejiwaannya, di tahun 1967, LPHAM menggagas berdirinya P3HB (Panitia Pusat Pemulihan Hidup Baru) yang dikelola Yap Thiam Hien.
Sempat berganti 2 hingga 3 kali pengurus, lembaga yang membidani lahirnya [[YLBHI]] (1970), [[INFIGHT]] (''Indonesian Front for Defence of Human Rights'', 1990), [[KontraS]] (1998) dan beberapa lembaga advokasi lain, akhirnya dibadanhukumkan sekitar tahun 1988 seiring dengan keinginan pemerintah mengendalikan LSM dengan mengeluarkan [[UU Ormas 1985]].
Dalam perjalanan aktifitasnya, LPHAM merespon dan hampir terlibat seluruh isu dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dalam kasus [[Timor Timur]] ditahun 1990, advokasi LPHAM membawa Princen untuk menjadi tamu kehormatan Presiden [[Portugal]] [[Mario Soares]] dengan topik pembicaraan seputar 7 orang pemuda Tim-tim yang mencari suaka dan masa depan Timor Timur. LPHAM juga melobi [[Y.P. Pronk]], Ketua [[IGGI]] untuk menghentikan hutang luar negeri yang cenderung disalahgunakan pemerintahan Soeharto. Tak terelakan lagi, LPHAM tumbuh menjadi organisasi yang merekam hampir seluruh kejahatan kemanusiaan rezim orde baru. Dari kasus tanah (1987-1996), buruh (1989-1990-an) hingga penangkapan mahasiswa (1988). Dari kasus [[Papua]] (1975), Timtim (1975), Aceh (1989) hingga mendampingi para korban [[Peristiwa Priok]] yang di adili (1984-1986).
==Perkembangan==
| |||