Orde Baru: Perbedaan antara revisi

|year_start = 19671966

|p1 = SejarahOrde IndonesiaLama (1959-19651959–1965)

|s1 = SejarahReformasi Indonesia (1998-sekarang1998–sekarang)

|symbol_type = [[Lambang nasionalnegara Indonesia|Lambang nasionalnegara]]

|national_anthem = ''[[Indonesia Raya]]''<br /><div style="padding-top:0.5em;">[[File:Indonesiaraya.ogg|center]] </div>

*[[Protestanisme di Indonesia|Protestan]]

|leader1 = [[Jenderal]] [[Soeharto]]

'''Orde Baru''' (sering kali disingkat '''Orba''') adalah sebutan bagi masa pemerintahan [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]] [[Jenderal]]kedua Indonesia, [[Soeharto]], di [[Indonesia]]. Orde Baruyang menggantikan [[SejarahOrde IndonesiaLama (1950-19591959–1965)|Orde Lama]] yangpresiden merujuk kepada era pemerintahansebelumnya, [[Soekarno]]. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya [[Surat Perintah Sebelas Maret|Surat Perintah 11 Maret 1966]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=2}} Orde Baru berlangsung dari tahun [[1966]] hingga [[1998]]. Dalam jangka waktu tersebut, [[ekonomi Indonesia]] berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik [[korupsi]] yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat.

Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=1}} Bahkan, setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=1}} Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan [[Demokrasi terpimpin di Indonesia|Demokrasi Terpimpin]] memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan [[Partai Komunis Indonesia]], yang kala itu berniat mempersenjatai diri.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=1}} Sebelum sempat terlaksana, peristiwa [[Gerakan 30 September]] terjadi dan mengakibatkan diberangusnya [[Partai Komunis Indonesia]] dari Indonesia.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=1}} Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=2}}

== Supersemar dan kebangkitan Soeharto ==

Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, [[Kabinet Dwikora II|Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan]] yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Di tengah-tengah acara, [[ajudan]] presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=2}} Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II [[Johannes Leimena|Dr. Johannes Leimena]] dan berangkat menuju [[Istana Bogor]], didampingi oleh Waperdam I [[Dr. Subandrio|Dr Subandrio]], dan Waperdam III [[Chaerul Saleh]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}}

Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu [[Mayor Jenderal]] [[Basuki Rachmat]], [[Brigadir Jenderal]] [[M. Yusuf]], dan [[Brigadir Jenderal]] [[Amir Machmud]] bertemu dengan [[Letnan Jenderal]] [[Soeharto]] selaku Menteri Panglima [[Angkatan Darat Indonesia|Angkatan Darat]] dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban [[Pangkopkamtib|(Pangkopkamtib)]] untuk meminta izin menghadap presiden.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa [[Angkatan BersenjayaBersenjata Republik Indonesia]], khususnya [[Angkatan Darat]], dalam kondisi siap siaga.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}}

Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu [[Mayor Jenderal]] [[Basuki Rahmat|Basuki Rachmat]], [[Brigadir Jenderal]] M. Yusuf, [[Brigadir Jenderal]] [[Amirmachmud|Amir Machmud]], dan [[Brigadir Jenderal]] [[Sabur]], Komandan Pasukan Pengawal Presiden [[Tjakrabirawa]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}}

Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, [[Letnan Jenderal]] Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi [[Partai Komunis Indonesia]] serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}} Keputusan pembubaran [[Partai Komunis Indonesia]] beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari [[Tritura]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}}

Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 19551966, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut:

* [[Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966]] tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}} Selain mengangkat Supersemar menjadi Ketetapan MPRS, Ketetapan MPRS ini menyatakan bahwa Supersemar hanya berlaku hingga "Terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum."

* [[Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966]] tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}} Ketetapan MPRS ini—yang banyak terinspirasi oleh [[Teori Hukum Murni]] [[Hans Kelsen]]—menyatakan sumber hukum RI adalah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]], [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959]], Undang-Undang Dasar 1945, dan Supersemar itu sendiri, serta memisahkan (''decoupling'') Pancasila menjadi [[Teori Hukum Murni#Norma Dasar|norma dasar]] ({{lang|de|grundnorm}}) sumber segala hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

* [[Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966]] tentang Pembubaran [[Partai Komunis Indonesia]], Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}} "Komunisme/Marxisme-Leninisme" (''[[sic]]'') dalam Penjelasan Ketetapan MPRS ini termasuk "[p]aham atau ajaran ... yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh [[Leninisme|Lenin]], [[Stalinisme|Stalin]], [[Maoisme|Mao Tse Tung]] dan lain-lain..."; namun, Ketetapan ini memperbolehkan "[pembelajaran] secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, fahampaham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila ... secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia#Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965–1966)|DPR-GR]], diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan."

Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura)Tritura, yaitu pembubaran [[Partai Komunis Indonesia]] dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur [[Partai Komunis Indonesia]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader [[Partai Komunis Indonesia]] juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau Jawa.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=33}} Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata,. namunNamun, juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=33}} Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan [[Partai Komunis Indonesia]].{{sfn|Vatikiotis|1998|p=33}} Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=34}} Sejak pertengahan dekade 1980an1980-an, pada tanggal 30 September setiap tahunnya, pemerintah menayangkan [[Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI|film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji]].{{sfn|Vatikiotis|1998|p=1}}

[[Soeharto]] kemudian memulihkan ekonomi dengan meminjam [[hutang]] kembali dan meminta untuk [[hutang]] sebelumnya untuk ditangguhkan.<ref>{{Cite news|last=Sugianto|first=Danang|title=Orde Baru Pulihkan Ekonomi Pakai Utang dari Negara Blok Barat|url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4310274/orde-baru-pulihkan-ekonomi-pakai-utang-dari-negara-blok-barat|websitework=detikFinance[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2022-05-25}}</ref>

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:{{fact}}<ref name=":0" />

Pada tahun [[1973]] setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah: <ref name=":0">{{factCite book|last=Warjio|first=|last2=Othman|first2=Muhammad Fuad|last3=Ladiqi|first3=Suyatno|date=Maret 2021|url=https://www.google.co.id/books/edition/GOOD_PARTY_GOVERNANCE/PP4kEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Penggabungan+partai-partai+politik+tersebut+tidak+didasarkan+pada+kesamaan+ideologi,+tetapi+lebih+atas+persamaan+program.+Tiga+kekuatan+sosial+politik+itu+adalah&pg=PA200&printsec=frontcover|title=Good Party Governance: Praktik Partai Politik di Indonesia dan Malaysia dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik|location=Medan|publisher=Gerhana Media Kreasi|isbn=978-623-6149-01-0|pages=200|url-status=live}}</ref>

Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|1971]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|1977]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982|1982]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987|1987]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992|1992]], dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|1997]]. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan Pemilu.<ref>{{Cite book|last=Rully Chairul Azwar|first=|date=2009|url=https://books.google.co.id/books?id=O1M0NZUhqXMC&pg=PA61&dq=%22Golkar+%22+mayoritas%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjDkNfr2qjrAhXCc30KHSKCAg0Q6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=%22Golkar%20%22%20mayoritas%22&f=false|title=Politik komunikasi Partai Golkar di tiga era: Dari partai hegemonik ke partai yang berorientasi "pasar"|location=|publisher=Grasindo|isbn=978-979-025-690-3|pages=60|language=id|url-status=live}}</ref>

Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% dengan perolehan 325 kursi di DPR.<ref>{{Cite book|last=Bacharuddin Jusuf Habibie|first=|date=2006|url=https://books.google.co.id/books?id=eRtxAAAAMAAJ&q=%2251+persen+,+sehingga+memperoleh+325+kursi+*%22&dq=%2251+persen+,+sehingga+memperoleh+325+kursi+*%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi3ibLL26jrAhXC7XMBHdVGCuYQ6AEwAHoECAEQAg|title=Detik-detik yang menentukan: jalan panjang Indonesia menuju demokrasi|location=|publisher=THC Mandiri|isbn=978-979-99386-6-4|pages=5|language=id|url-status=live}}</ref> Ini merupakan perolehan suara terbanyak Golkar dalam pemilu.<ref>{{Cite book|last=Firmanzah|first=|date=2008|url=https://books.google.co.id/books?id=RyvwaIFJJH8C&pg=PA7&dq=Golkar+1997+%22325+kursi%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8jrCr26jrAhV_7XMBHdhSB_MQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=Golkar%201997%20%22325%20kursi%22&f=false|title=Mengelola partai politik: komunikasi dan positioning ideologi politik pada era demokrasi|location=|publisher=Yayasan Obor Indonesia|isbn=978-979-461-680-2|pages=7|language=id|url-status=live}}</ref> Adapun PPP memperoleh 89 kursi dan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR.<ref>{{Cite book|last=Firmanzah|url=https://books.google.co.id/books?id=Xib3DQAAQBAJ&pg=PT78&dq=Golkar+1997+%22325+kursi%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8jrCr26jrAhV_7XMBHdhSB_MQ6AEwA3oECAYQAg#v=onepage&q=Golkar%201997%20%22325%20kursi%22&f=false|title=Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009|publisher=Yayasan Pustaka Obor Indonesia|isbn=978-602-433-321-8|language=id}}</ref>

Menurut Connie Rahakundini Bakrie, Orde Baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI.<ref>{{Cite book|last=Connie Rahakundini Bakrie|first=|date=2007|url=https://books.google.co.id/books?id=ipwN_Dg8tJUC&printsec=frontcover&dq=Pertahanan+Negara+dan+Postur+TNI+Ideal+(2007)&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiFwYn73ajrAhUk8HMBHUfCC_gQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=Militer%20di%20Indonesia%20mulai%20memiliki%20peran%20signifikan&f=false|title=Pertahanan negara dan postur TNI ideal|location=|publisher=Yayasan Obor Indonesia|isbn=978-979-461-665-9|pages=7|language=id|url-status=live}}</ref> Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu.{{fact}}

Dasar hukum pelaksanaan Dwifungsi ABRI di antaranya yakni Ketetapan MPR, yaitu sejak TAP MPR(S) No. II Tahun 1969 hingga TAP MPR No. IV Tahun 1978.<ref>{{Cite book|last=|first=|date=1978|url=https://books.google.co.id/books?id=FmlmBDUZa2IC&q=fungsi+ABRI+%22MPR+No.+IV+%22&dq=fungsi+ABRI+%22MPR+No.+IV+%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi02d6E4ajrAhWf4nMBHQdjAHMQ6AEwAHoECAAQAg|title=Dwi fungsi dan kekaryaan ABRI|location=|publisher=Departemen Pertahanan-Keamanan|isbn=|pages=8|language=id|url-status=live}}</ref> Selain itu, dasar hukumnya yakni Undang-Undang (UU) No. 15 dan 16 tahun 1969 yang diperbarui menjadi UU No. 4 dan 5 tahun 1975.<ref>{{Cite book|last=|first=|date=1979|url=https://books.google.co.id/books?id=XYT5dldcJbMC&q=%22baru+diatur+dalam+UU+No.+15+dan+16+Tahun+1969+yang+telah+dirubah+oleh+UU+No.%22&dq=%22baru+diatur+dalam+UU+No.+15+dan+16+Tahun+1969+yang+telah+dirubah+oleh+UU+No.%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwivqKWD46jrAhWQlEsFHXjICzsQ6AEwAHoECAAQAg|title=Yudhagama|location=|publisher=TNI-AD|isbn=|pages=86|language=id|url-status=live}}</ref> Pengukuhan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditegaskan  dalam UU No. 20 Tahun 1982.<ref>{{Cite book|last=Jurdi Fajlurrahman|first=|date=2019|url=https://books.google.co.id/books?id=D1e-DwAAQBAJ&pg=PA295&dq=%22selaku+dinamisator+dan+stabilisator%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwij5JTL46jrAhVP6nMBHRWrCGoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=%22selaku%20dinamisator%20dan%20stabilisator%22&f=false|title=Hukum Tata Negara Indonesia|location=|publisher=Kencana|isbn=978-623-218-050-5|pages=295|language=id|url-status=live}}</ref> Dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa prajurit ABRI dalam bidang sosial politik bertindak selaku dinamisator dan stabilisator.<ref>{{Cite book|last=Tambunan|first=Arifin Sari Sarunganlan|date=1991|url=https://books.google.co.id/books?id=TTkbAAAAIAAJ&dq=Arifin+Tambunan&focus=searchwithinvolume&q=dinamisator|title=Pejuang dan prajurit, konsepsi dan implementasi dwifungsi ABRI|location=|publisher=Pustaka Sinar Harapan|isbn=|pages=370|language=id|url-status=live}}</ref> Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah [[Gerakan 30 September]], yang melahirkankan Orde Baru.

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian [[Bangkok]]. Isi perjanjian tersebut adalah: <ref> {{citeCite webnews|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/184500369/berakhirnya-konfrontasi-indonesia-malaysia|title=Berakhirnya Konfrontasi Indonesia-Malaysia|editor-last=Nailufar|editor-first=Nibras Nada|first=Nibras Nada|last=Nailufar|work=[[Kompas.com]]}} </ref>

* Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.<ref>{{factCite web|title=MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA|url=https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1966/XXIII~MPRS~1966TAP.HTM|website=JDIH Kemenkeu|access-date=2024-01-22}}</ref>

==== '''[[Trilogi Pembangunan]]''' ====

==== '''Pelaksanaan Pembangunan Nasional''' ====

==== '''Pelita I''' ====

==== '''Pelita II''' ====

==== '''Pelita III''' ====

==== '''Pelita IV''' ====

==== '''Pelita V''' ====

==== '''Pelita VI''' ====

Periode Pelita VI dimulai 1 April [[1994]] sampai 31 Maret [[1999]]. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi karena dipandang sebagai penggerak pembangunan. Program pada sektor ekonomi dipusatkan pada bidang industri dan pertanian. Pelita VI juga mengadakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung sektor ekonomi. Pada periode ini, pemerintahan Orde Baru berakhir akibat [[krisis moneter]] dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara [[Asia Tenggara]] termasuk [[Indonesia]]. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi.<ref>{{Cite book|last=Nufus, H., dan Ishmatiika, E. N.|date=2017|url=http://elearning.fkkumj.ac.id/pluginfile.php?file=%2F8728%2Fcourse%2Foverviewfiles%2FPancasila.pdf&forcedownload=1|title=Pancasila dalam Praktik Kebidanan|publisher=Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta|isbn=978-602-6708-16-8|pages=83-84|url-status=live}}</ref>

Satu-satunya media massa berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah [[Harian Indonesia]] yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.<ref> {{cite web|url=https://tirto.id/hilangnya-identitas-orang-tionghoa-akibat-asimilasi-paksa-el92|title=Hilangnya Identitas Orang Tionghoa Akibat Asimilasi Paksa}} </ref> Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah [[ABRI]] meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya [[agama Konghucu]] kehilangan pengakuan pemerintah.

Selain itu, warga keturunan Tionghoa juga harus memiliki [[Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia |SBKRI]] sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Hal ini ditentang oleh banyak pihak karena dianggap diskriminatif. Pada akhirnya penggunaan SBKRI dihapus pada tahun 1996 dan diselesaikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.<ref> {{cite web|url=https://historia.id/politik/articles/warga-tanpa-negara-vYbOa|title=Warga Tanpa Negara}} </ref>

# Kebebasan pers sangat terbatas, [[diwarnai]] oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun [[1998]] dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "[[Indonesia: Era Reformasi|Era Reformasi]]".<ref>{{Cite webnews|last=Andryanto|first=S. Dian|date=2021-05-21|title=Kronologi Era Reformasi Ditandai dengan Presiden Soeharto Lengser|url=https://nasional.tempo.co/read/1464477/kronologi-era-reformasi-ditandai-dengan-presiden-soeharto-lengser|websitework=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2021-05-24|editor-last=Andryanto|editor-first=S. Dian}}</ref> Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".