Partai Golongan Karya: Perbedaan antara revisi

Partai Golkar berkuasa dari tahun 1971 hingga 1999, di bawah kepemimpinan [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soeharto]] dan [[B.J. Habibie]]. Kemudian bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah presiden [[Abdurrahman Wahid]], [[Megawati Soekarnoputri]], dan [[Susilo Bambang Yudhoyono]]. Ketika [[Presiden Indonesia|Presiden Joko Widodo]] dari [[PDI-P]] terpilih pada tahun 2014, Partai Golongan Karya awalnya memilih untuk bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan jenderal [[Prabowo Subianto]], periodeyang inipada direncanakanakhirnya [[Pemilihankembali kepalamengalihkan daerahdukungannya dikepada IndonesiaPemerintahan yang dipimpin oleh Presiden [[Joko Widodo]] akanpada kembalitahun ke2016.<ref>{{cite sistemnews|title=Golkar tidakmenyatakan langsung,dukungan anggotauntuk Jokowi|url=http://www.pressreader.com/indonesia/the-anggotajakarta-post/20160728/281582354994806|newspaper=The Jakarta Post |via=PressReader. com|date=28 Juli 2016}}</ref>

Pada akhir tahun 2014 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Golongan Karya, yang dipimpin oleh [[Aburizal Bakrie]] hasil munas Bali dan [[Agung Laksono]] hasil munas Jakarta. Pada awal Maret 2015, [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia]] mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar yang dipimpin oleh [[Agung Laksono]]. Pada bulan April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM [[Yasonna Laoly]] yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono. Pada tanggal [[10 Juli]] [[2015]], empat hakim yang mengadili kasus tersebut, yaitu Arif Nurdu'a, Didik Andy Prastowo, Nurnaeni Manurung dan Diah Yulidar memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Munas Bali [[Aburizal Bakrie]] terkait dualisme kepengurusan partai. Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTTUN Jakarta. Dengan dibacakannya putusan PTUN itu, kepengurusan Partai Golongan Karya yang kemudian diakui oleh pengadilan adalah hasil Munas Bali yang dipimpin oleh [[Agung Laksono]] sebagai ketua umum dan [[Zainudin Amali]] sebagai sekjen.<ref>[http://www.cnnindonesia.com/politik/20150711004353-32-65821/ptun-sahkan-golkar-agung-ical-akan-ajukan-kasasi/ "PTUN Sahkan Golkar Agung, Ical akan Ajukan Kasasi", diakses [[2 September]] 2015 ]</ref><ref>[http://news.detik.com/berita/2966086/vonis-ptun-jakarta-dianulir-agung-laksono-ketum-golkar "Vonis PTUN Jakarta Dianulir, Agung Laksono Ketum Golkar", diakses [[2 September]] 2015]</ref> Namun, pada Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Partai Golongan Karya hasil Munas Bali pimpinan [[Aburizal Bakrie]]. Dualisme kepemimpinan ini mulai berakhir sejak tercapainya kesepakatan untuk rekonsiliasi yang dipimpin oleh mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya juga Wakil Presiden [[Jusuf Kalla]] pada awal tahun 2016. Kedua kubu juga sepakat untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada pertengahan tahun 2016. Dualisme kepemimpinan ini resmi berakhir pada 17 Mei 2016 dimana Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya<ref>{{Cite web