Partai Islam Se-Malaysia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
hasil pemilihan DUN |
terjemahan dari bahasa Inggris dan Malaysia Tag: kemungkinan perlu dirapikan kemungkinan perlu pemeriksaan terjemahan VisualEditor |
||
Baris 61:
PAS adalah salah satu partai komponen koalisi [[Perikatan Nasional]] (PN) yang mengambil alih kekuasaan politik di [[Malaysia]] sebagai hasil dari [[Krisis politik Malaysia 2020–2022|krisis politik Malaysia 2020-2021]]. Partai ini memerintah baik secara tunggal atau sebagai mitra koalisi di negara bagian [[Kelantan]], [[Terengganu]], [[Kedah]], [[Perlis]] dan [[Sabah]]. Sebelumnya, mereka merupakan mitra koalisi di pemerintahan negara bagian [[Pulau Pinang|Penang]] dan [[Selangor]] sebagai bagian dari oposisi federal antara tahun 2008 dan 2018.
Sejak [[Pemilihan umum Malaysia 2022|pemilihan umum Malaysia tahun 2022]], partai ini memegang 43 dari 222 kursi di [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]], menjadi partai individu terbesar, dan telah memiliki anggota parlemen atau anggota dewan negara bagian terpilih di 11 dari 13 negara bagian.<ref>{{Cite book|last=Müller|first=Dominik M.|date=2014|title=Islam, Politics and Youth in Malaysia: The Pop-Islamist Reinvention of PAS|publisher=Routledge|isbn=978-1317912989|url-status=live}}</ref> Dalam [[pemilihan umum Malaysia 2022]], PAS berhasil memenangkan seluruh kursi [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]] untuk negara bagian [[Perlis]], [[Kelantan]], dan [[Terengganu]], serta hampir seluruh daerah pemilihan Dewan Rakyat di [[Kedah]], lantas pihak media menyebut kemenangan PAS sebagai fenomena "Gelombang Hijau".<ref>{{Cite web|title=Pengaruh gelombang hijau satu cabaran PH-BN di Pulau Pinang|url=https://berita.mediacorp.sg/dunia/pengaruh-gelombang-hijau-satu-cabaran-ph-bn-di-pulau-pinang-770001|website=BERITA Mediacorp|language=en|access-date=2024-04-21}}</ref> Secara internasional, PAS memiliki hubungan dekat dengan [[Ikhwanul Muslimin]].{{Politik Malaysia}}
== Sejarah ==
=== Asal muasa partai ===
Periode pasca-[[Perang Dunia II]], ketika Malaya masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, menjadi saksi munculnya gerakan politik Islam formal pertama di negara tersebut. [[Parti Kebangsaan Melayu Malaya|Partai Nasionalis Melayu]] (MNP), sebuah organisasi nasionalis sayap kiri, dibentuk pada Oktober 1945 dan dipimpin oleh [[Burhanuddin al-Hilmi]], yang kemudian menjadi presiden PAS. Dari MNP muncullah Dewan Islam Tertinggi Pan Malaya (Majlis Agama Tertinggi Sa-Malaya atau MATA) pada tahun 1947, dan MATA kemudian membentuk partai [[Partai rakyat muslim malaya|Hizbul Muslimin]] (Partai Rakyat Muslim Malaya) pada tahun 1948. Tujuan utama Hizbul Muslimin adalah berdirinya Malaya yang merdeka sebagai negara Islam.[4] Namun, partai tersebut baru bertahan setelah tahun 1948. [[Kedaruratan Malaya|Keadaan Darurat Malaya]] pada tahun itu, yang merupakan perselisihan Inggris-Komunis, menyebabkan pemerintah kolonial menangkap sejumlah pemimpin partai, dan kelompok yang baru lahir tersebut dibubarkan. Namun demikian, partai tersebut menjadi cikal bakal PAS, yang memberikan ideologi yang mendasari pembentukan PAS dan beberapa pemimpin utama PAS di tahun-tahun awalnya.<ref>{{Harvnb|Funston|1976|p=67}}</ref>
=== Deklarasi partai ===
PAS didirikan pada 24 November 1951, sebagai Persatuan Islam Se-Malaya (Persatuan Islam Pan Malaya) pada pertemuan di [[Butterworth, Penang]]. Tak lama setelah itu berganti nama menjadi Persatuan Islam sa-Tanah Melayu (Tanah Melayu berarti "Tanah Orang Melayu" dan digunakan oleh orang Melayu untuk mengartikan Malaya). Ia dikenal sebagai Partai Islam Pan Malayan (PMIP) sebelum [[Pemilihan umum malaysia 1955|pemilu tahun 1955]] karena pencatat masyarakat mengharuskannya untuk memasukkan kata "partai" ke dalam namanya.{{sfn|Liow|2009|p=25}} Akronimnya PAS, awalnya digunakan dalam bahasa Melayu tetapi diadopsi secara lebih luas pada tahun 1970an, didasarkan pada bentuk tulisan dalam bahasa Jawi (ڤاس).<ref>{{cite book|last=Welsh|first=Bridget|date=2022|url=https://books.google.com/books?id=M_KfEAAAQBAJ&pg=PT63|title=The End of Umno? Essays on Malaysia's Former Dominant Party|publisher=Strategic Information and Research Development Centre|isbn=9789672464716}}</ref>
Pembentukan partai tersebut merupakan puncak dari meningkatnya keinginan di kalangan ulama Muslim di [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|Organisasi Nasional Melayu Bersatu]] untuk meresmikan organisasi politik Islam yang terpisah. Namun, batasan antara UMNO dan partai baru pada awalnya kabur. PAS mengizinkan keanggotaan ganda di kedua partai, dan banyak dari pemimpin senior awalnya juga merupakan anggota UMNO. Presiden pertama partai tersebut adalah [[Ahmad Fuad Hassan]], seorang ulama UMNO. Dia hanya bertahan di posisi tersebut sampai tahun 1953, ketika dia tidak lagi disukai oleh partai tersebut, yang kini mengembangkan identitas yang lebih berbeda, dan kembali ke kelompok UMNO. Kepergian Fuad bertepatan dengan berakhirnya keanggotaan rangkap.<ref>{{Harvnb|Farish|2014|pp=36–43}}</ref> Partai tersebut memilih [[Abbas Alias]], seorang dokter lulusan Barat, sebagai presiden kedua, meskipun ia tidak memainkan peran aktif dalam partai tersebut dan hanya sekedar tokoh nominal.<ref>{{Harvnb|Funston|1976|p=72}}</ref>
Ujian elektoral pertama yang dialami partai ini adalah pemilu Dewan Legislatif Federal sebelum kemerdekaan tahun 1955, badan yang mendahului parlemen nasional. 52 kursi anggota tunggal siap untuk dipilih; PAS menurunkan 11 calon. Terhambat oleh kurangnya dana dan organisasi partai, PAS hanya berhasil memilih satu kandidat: [[Ahmad Tuan Hussein]], seorang guru di sebuah sekolah Islam di Kerian, Perak. Dia adalah satu-satunya anggota oposisi di dewan; 51 kursi lainnya diraih oleh anggota koalisi Aliansi antara UMNO, [[Persatuan Tionghoa Malaysia]], dan [[Kongres India Malaysia]]. Kinerja PAS dalam pemilu melemahkan pengaruhnya dalam negosiasi dengan Inggris mengenai syarat kemerdekaan Malaya. Advokasinya untuk melindungi hak-hak Melayu dan Muslim, termasuk pengakuan Islam sebagai agama resmi negara, diabaikan. Alias mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada tahun 1956, menyerahkannya secara sukarela kepada nasionalis radikal [[Burhanuddin al-Hilmi]].<ref>{{Harvnb|Farish|2014|pp=44–46}}</ref> Perubahan ini menunjukkan tren yang lebih luas di kalangan kepemimpinan PAS pada akhir tahun 1950-an: eselon atas partai secara bertahap diisi oleh kaum nasionalis dan penentang lama UMNO, menggantikan ulama UMNO yang awalnya memimpin partai tersebut.<ref>{{Harvnb|Funston|1976|p=73}}</ref>
=== Islam sayap kiri ===
[[Burhanuddin al-Hilmi]], seorang aktivis anti kolonialisme, menyetir haluan PAS menuju ke arah ideologi nasionalisme dan sosialisme. Ia mulai memperkuat struktur internal dan jangkauan geografis partai. Pada pemilu tahun 1959, yang merupakan pemilu pertama di Malaya sejak kemerdekaan, fokus partai pada daerah pemilihan pedesaan, terutama di wilayah utara, membuahkan hasil. Tiga belas kandidat PAS terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 104 orang, dan partai tersebut mengambil kendali dewan legislatif di negara-negara bagian utara seperti Kelantan dan Terengganu.<ref>{{Harvnb|Farish|2014|pp=47–56}}</ref><ref>{{Harvnb|Liow|2009|p=27}}</ref>
Namun, Pas-Islamisme sayap kiri Burhanuddin, di mana PAS mengupayakan ikatan yang lebih besar antara masyarakat Muslim di Malaya dan [[Indonesia]], segera membuat partai tersebut terpecah. [[Konfrontasi Indonesia–Malaysia]] pada tahun 1963–66 mengubah opini masyarakat Melayu terhadap Indonesia. Serangan PAS terhadap pemerintahan [[Partai Perikatan (Malaysia)|Partai Perikatan]] [[Tunku Abdul Rahman]] karena mencari bantuan Barat selama konfrontasi, dan dukungan berkelanjutan partai tersebut terhadap PAS-Islamisme Asia Tenggara, menyebabkan hilangnya dukungan pada pemilu tahun 1964. Jumlah anggota parlemen partai tersebut dikurangi menjadi sembilan.<ref>{{Harvnb|Farish|2014|pp=56–59}}</ref> Partai ini semakin terpinggirkan pada tahun berikutnya, ketika Burhanuddin ditahan tanpa diadili berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atas tuduhan bahwa ia bekerja sama dengan Indonesia.<ref>{{Harvnb|Farish|2014|p=60}}</ref>
Keadaan politik di negara ini telah berubah pada pemilu tahun 1969. Konfrontasi telah berakhir, Burhanuddin telah dibebaskan dari tahanan meskipun terlalu sakit untuk berkampanye secara aktif, dan koalisi Aliansi mengalami perpecahan internal serta ketidakpopuleran. Suara PAS meningkat menjadi lebih dari 20 persen pemilih nasional, sehingga partai tersebut memperoleh 12 kursi di Parlemen.<ref>{{Harvnb|Farish|2014|p=62}}</ref> Namun, parlemen baru bersidang pada tahun 1971 karena kerusuhan ras tanggal 13 Mei mengakibatkan diumumkannya keadaan darurat. Negara ini akan dijalankan oleh [[Majelis Gerakan Negara|Dewan Operasi Nasional]] selama dua tahun berikutnya. Sementara itu, Burhanuddin meninggal dunia pada Oktober 1969 dan digantikan sebagai presiden PAS oleh wakilnya, [[Asri Muda]].<ref>{{Harvnb|Farish|2014|p=63}}</ref>
=== Berubah poros menuju Nasionalisme ===
[[Asri Muda|Asri]] menduduki kursi kepresidenan setelah menjadi pemimpin de facto PAS selama Burhanuddin lama sakit.<ref name="Chin Tong 2007">{{Harvnb|Chin Tong|2007}}</ref> Namun hal ini tidak berarti transisi yang mulus bagi partai tersebut. Meskipun Burhanuddin bersimpati pada gerakan dan partai sayap kiri di Malaysia, Asri pada dasarnya adalah seorang nasionalis Melayu, dan memusuhi politik sayap kiri. Salah satu tindakan pertamanya sebagai Presiden PAS adalah memisahkan diri dari sekutu oposisi sayap kiri, seperti Partai Rakyat Malaysia. Secara ideologis, kepresidenan Asri akan membuat partai ini bergeser jauh dari Pas-Islamisme yang diusung Burhanuddin. Partai ini pada prinsipnya menaruh perhatian pada perlindungan dan pemajuan hak-hak etnis Melayu.<ref>{{Harvnb|Farish|2014|pp=67–70}}</ref> Aktivitas partai juga menjadi hanya terfokus pada politik partai, sebagaimana tercermin dari perubahan namanya pada tahun 1971 dari "Persatuan Islam Se-Malaysia" (Persatuan Islam Pan-Malaysia) menjadi "Parti Islam Se-Malaysia" (Pan-Malaysia). Partai Islam, tapi biasa disebut Parti Islam, atau PAS).<ref>{{Harvnb|Farish|2014|p=78}}</ref>
Namun, perubahan Asri yang paling radikal masih akan terjadi. Pada bulan Januari 1972, ia mengumumkan bahwa PAS akan bergabung dengan koalisi [[Partai Perikatan (Malaysia)|Partai Perikatan]] (yang akan segera mengubah namanya menjadi [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]]) sebagai mitra junior untuk saingan utamanya, [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|UMNO]]. Langkah ini kontroversial di dalam PAS, dan beberapa anggota serta pemimpin seniornya meninggalkan partai atau disingkirkan oleh Asri. Alasan utama Asri bergabung dengan UMNO dalam pemerintahan koalisi adalah bahwa setelah kerusuhan ras tahun 1969, persatuan Melayu adalah hal yang terpenting, dan hal ini memerlukan kemitraan antara dua partai politik etnis Melayu di negara tersebut. Asri sendiri diberi jabatan menteri di kabinet Perdana Menteri [[Abdul Razak Hussein]].<ref>{{Harvnb|Farish|2014|pp=82–84}}</ref>
=== Partisipasi unjuk rasa Anti-ICERD 2018 ===
Pada tahun 2018, setelah pengumuman Perdana Menteri [[Mahathir Mohamad]] tentang keputusan kabinet Mahathir Ketujuh agar pemerintah "meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia", termasuk [[Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial]] (ICERD) dan lima konvensi lainnya yang belum diratifikasi pada [[Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|UMNO]], PAS bersama dengan berbagai organisasi non-pemerintah, menggelar Unjuk Rasa Anti-ICERD yang diadakan di [[Dataran Merdeka]], [[Kuala Lumpur]], untuk memprotes ratifikasi Konvensi tersebut. konvensi-konvensi internasional yang relevan, karena persepsi mereka bahwa instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut bertentangan dengan posisi khusus masyarakat [[Orang Melayu di Malaysia|Melayu]], [[Bumiputera (Malaysia)|Bumiputera]] dan [[Islam]] di negara ini; semuanya tercantum dalam Konstitusi Malaysia.<ref name="malaysiakini">{{cite web|date=17 November 2018|title=PAS and Umno to hold anti-Icerd rally in KL on Dec 8 - Malaysiakini|url=https://www.malaysiakini.com/news/452368|publisher=Malaysiakini|access-date=17 November 2018}}</ref><ref name="notratify">{{cite web|title=Govt not ratifying ICERD - The Star Online|url=https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/24/govt-not-ratifying-icerd-we-will-continue-to-defend-federal-constitution-says-pms-office/|work=The Star Online|access-date=24 November 2018}}</ref>
=== Pernyataan kontroversial terhadap Sultan Selangor ===
{{Quote|text=''Hebatnya Sultan Kedah ni, bukan koman koman. Sultan tara tu angpa bayang, hang tengok Menteri (Besaq) la ni. Sultan hebat lagu tu tak akan pilih Menteri Besaq cokia macam Amir tu. Inci pun tak berapa cukup.''|author=[[Muhammad Sanusi Md Nor]]}}
{{small|Terjemahan: Betapa hebatnya Sultan Kedah, bukan (entitas/kekuasaan) biasa. Bayangkan saja Sultan yang Agung, lihat Menteri Besar (saya) saat ini. Sultan ([[Kedah]]) yang agung seperti itu tidak akan memilih Menteri Besar yang tidak berguna begitu saja seperti Amir ([[Amirudin Shari]]). Dia tidak layak untuk menjalankan tugas.}}
Pada malam tanggal 11 Juli 2023, saat pembicaraan politik di Selayang, sebuah kota di Distrik Gombak, Selangor untuk Pemilu Negara Bagian Malaysia 2023 mendatang, Direktur Pemilu PAS dan [[Daftar Menteri Besar Kedah|Menteri Besar Kedah]] [[Muhammad Sanusi Md Nor|Muhammad Sanusi Nor]] dilaporkan meremehkan dan membandingkan antara Sultan Kedah dan Selangor, dan mengatakan penguasa Kedah tidak akan menunjuk [[Amirudin Shari]] sebagai Menteri Besar. Pernyataannya telah menimbulkan kemarahan nasional, terutama di kalangan warga Selangor karena Lembaga Kerajaan Melayu harus dihormati seperti yang tertuang dalam Rukun Negara kedua. Hal ini karena para sultan Malaysia hanya memainkan peran seremonial, termasuk bertindak sebagai pemelihara Islam di negara mayoritas Muslim tersebut, dan sangat dihormati.<ref>{{Cite news|date=2023-07-18|title=Malaysia charges opposition leader with sedition over remarks on royalty|url=https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-charges-opposition-leader-with-sedition-over-remarks-royalty-2023-07-18/|work=Reuters|language=en|access-date=2023-07-18}}</ref>
Sanusi membuat perbandingan antara [[Sultan Kedah]] ([[Sallehuddin dari Kedah|Al-Aminul Karim Sultan Sallehuddin Sultan Badlishah]]) dan Sultan Selangor ([[Sharafuddin dari Selangor|Sultan Sharafuddin Idris Shah]]) dalam menunjuk [[Amirudin Shari|Amirudin]] sebagai Menteri Besar pada tahun 2018 setelah kemenangan Pakatan Harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam Pemilihan Umum ke-14. yang diberi label menggunakan dialek Kedah-Utara sebagai 'Cokia' (di bawah standar atau tidak berguna) dan tubuhnya dipermalukan sebagai 'Inci Pun Tak Berapa Nak Cupuk' (tidak layak bertugas).
Atas pernyataannya tersebut, banyak laporan polisi yang dibuat dan juga perwakilan [[Daftar Sultan Selangor|Sultan Selangor]] sendiri, Dewan Kerajaan Selangor, telah mengajukan upaya hukum untuk menganggap Sanusi sebagai masalah (kriminal) yang serius. [[Datuk Emran Abdul Kadir]], salah satu anggotanya menyatakan Sanusi harus segera meminta maaf karena telah mempermasalahkan hak prerogratif Sultan. Tokoh lain yang menentang Sanusi adalah Ketua Majelis Syuro PAS [[Hashim Jasin]] yang mengingatkan Sanusi untuk menjaga mulutnya. Sebaliknya, mantan Menteri Kesehatan [[Khairy Jamaluddin]] menyatakan menjaga mulut tidak akan mengubah citra gung-ho-nya. Kemudian, Presiden UMNO [[Ahmad Zahid Hamidi]] mengatakan kepada warga Kedah untuk tidak memilih seorang pelawak karena dia mengacu pada Sanusi pada pemilu negara bagian mendatang. Berikutnya, Menteri Komunikasi dan Digital, [[Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil|Fahmi Fadzil]] mengecam dugaan penghinaan yang dilakukan Sanusi terhadap Sultan Selangor dengan memintanya bersiap menghadapi konsekuensinya. Begitu pula dengan Menteri Dalam Negeri [[Saifuddin Nasution|Saifuddin Nasution Ismail]] yang menyampaikan kepada pers bahwa persoalan 3R (Ras, Agama, dan Sultan) mempunyai dampak negatif sehingga Sanusi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masih banyak hal lain yang harus dilakukan pemerintah. daripada melarang akun TikToknya. Setelah protes tersebut, pada tanggal 14 Juli 2023, Sanusi mengadakan konferensi pers dan mengeluarkan surat permintaan maaf resmi kepada Sultan dan mengatakan kepada pers bahwa perkataannya diambil di luar konteks. Sanusi pun membenarkan telah memberikan keterangannya kepada polisi untuk menuntaskan penyidikan atas laporan yang dilancarkan Pemuda PKR dan partai politik lainnya. Ia diberitahu oleh Kantor Kerajaan Selangor bahwa Sultan telah membalas suratnya dan ia menolak untuk mengungkapkan isi surat balasan tersebut karena menghormati kebangsawanan Lembaga Kerajaan Selangor.<ref>{{Cite web|last=Povera|first=Adib|date=15 July 2023|title=Sanusi Apologises Sultan Selangor|url=https://www.nst.com.my/news/politics/2023/07/931187/sanusi-apologises-sultan-selangor|website=New Straits Times}}</ref>
Menanggapi hal tersebut, Menteri Besar [[Amirudin Shari|Amiruddin Shari]] sangat marah atas pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa Sanusi harus bertanggung jawab atas komentar tersebut dan harus bertindak lebih bertanggung jawab sesuai dengan posisinya. Ia mendesak Sanusi untuk belajar darinya tentang cara mengembangkan [[Kedah]] dan berhenti berbohong kepada pemilih dan masyarakat. Dia juga bingung dengan permintaan maafnya dan mengingatkan masyarakat Malaysia untuk fokus pada fakta dan data untuk membantu membangun negara bagian dan negaranya masing-masing. Pada tanggal 17 Juli 2023, Komisaris PAS Selangor, [[Ahmad Yunus Hairi]] dan Kapolsek Selangor, [[Dato Hussein Omar Khan]] telah melakukan audiensi dengan [[Sharafuddin dari Selangor|Sultan Sharafuddin]] untuk membicarakan hal tersebut. Oleh karena itu, Kantor Kerajaan Selangor telah mengeluarkan Keputusan Kerajaan bahwa 'masalah ini belum terselesaikan'.
Meskipun telah melakukan klarifikasi dan permintaan maaf, Sanusi ditahan dan ditahan oleh [[Kepolisian Kerajaan Malaysia]] (PDRM) pada dini hari tanggal 18 Juli 2023 setelah Rapat Dewan Tertinggi [[Perikatan Nasional]] yang diadakan di kantor pusat mereka di Solaris Dutamas, Segambut, Kuala Lumpur.<ref>{{Cite news|date=18 July 2023|title=Sanusi Arrested Mont Kiara Early Morning|url=https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2023/07/932039/sanusi-arrested-mont-kiara-early-morning|work=New Straits Times}}</ref> Harian Metro melaporkan, Sanusi ditangkap di kamar hotelnya di Mont Kiara oleh 20 petugas dari Departemen Reserse Kriminal Rahasia (USJT) dan Divisi Anti Kejahatan, Perjudian, dan Masyarakat Rahasia (D7) Bukit Aman. Mereka menyuruhnya keluar dari kamarnya, dan membawanya ke mobil Toyota Fortuner roda empat menuju ke Mapolres Gombak (IPD). Ia dikawal ketat dengan Kendaraan Kontingen Reserse Kriminal (JSJ) PDRM Selangor.<ref>{{Cite web|last=Nawawi|first=Muhaamad Hafis|date=18 July 2023|title=Sanusi Ditahan Polis|url=https://www.hmetro.com.my/utama/2023/07/988896/sanusi-ditahan-polis|website=Harian Metro}}</ref>
== Ideologi ==
Menurut [[Farish A. Noor]], seorang akademikus yang menulis sejarah lengkap Partai Islam Se-Malaysia:<blockquote>Sejak PAS dibentuk pada bulan November 1951, tujuan jangka panjang pembentukan negara Islam di Malaysia telah menjadi mercusuar yang mendorong generasi pemimpin dan anggota PAS untuk terus maju. Yang berubah adalah makna dan isi penanda 'Negara Islam'<ref>{{Harvnb|Farish|2014|p=224}}</ref></blockquote>Dari waktu ke waktu, upaya PAS untuk mendirikan "negara Islam" melibatkan upaya untuk membuat undang-undang [[Hudud|''hudud'']]—sistem peradilan pidana Islam—di negara bagian yang dikuasainya.<ref>{{cite news|author1=Al-Zaquan Amer Hamzah|author2=Praveen Menon|author3=Trinna Leong|author4=John Chalmers|author5=Mark Bendeich|date=16 April 2015|title=Islamic law debate puts more pressure on Malaysia PM|url=https://www.reuters.com/article/us-malaysia-politics-islam/islamic-law-debate-puts-more-pressure-on-malaysia-pm-idUSKBN0N70BH20150416|work=Reuters|access-date=15 December 2017}}
{{*}} {{cite web|date=16 April 2015|title=Opinions divided in Kelantan over hudud law debate|url=http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/opinions-divided-in-kelantan-over-hudud-law-debate|publisher=The Malay Mail|access-date=15 December 2017|agency=Reuters}}
{{*}} {{cite web|author=Zan Azlee|date=31 May 2016|title=Push for hudud law raises tensions in Malaysia|url=http://edition.cnn.com/2016/05/31/asia/malaysia-hudud-bill/|publisher=CNN|access-date=15 December 2017}}</ref> Hukum seperti itu akan berlaku bagi seluruh umat Islam dan tidak berlaku bagi non-Muslim. Dewan negara bagian yang didominasi PAS di Kelantan dan Terengganu mengesahkan undang-undang ''hudud'' masing-masing pada awal tahun 1990an dan awal tahun 2000an, meskipun keduanya tidak pernah diterapkan karena adanya tentangan dari pemerintah federal.<ref>{{Harvnb|Liow|2009|pp=61–64}}</ref> PAS kembali menerapkan undang-undang ''hudud'' setelah [[Pemilihan umum Malaysia 2013|pemilu tahun 2013]], yang menandakan bahwa mereka akan mengajukan rancangan undang-undang di Parlemen federal agar undang-undang tersebut, yang masih tercantum dalam undang-undang di Kelantan, dapat ditegakkan. RUU tersebut memerlukan dua pertiga mayoritas di Parlemen karena melibatkan amandemen konstitusi.<ref>{{cite web|date=16 November 2014|title=Kelantan to consider 'smaller' guillotine for thieves under hudud law, says report|url=https://my.news.yahoo.com/kelantan-consider-smaller-guillotine-thieves-under-hudud-law-024326655.html|work=The Malaysian Insider|publisher=Yahoo! News|archive-url=https://web.archive.org/web/20141129092113/https://my.news.yahoo.com/kelantan-consider-smaller-guillotine-thieves-under-hudud-law-024326655.html|archive-date=29 November 2014|access-date=22 November 2014|url-status=dead}}</ref>
Setelah kekalahan PAS dalam pemilu tahun 2004, partai tersebut berupaya memperluas kebijakannya di luar Islamisme. Antara lain, partai tersebut fokus pada seruan peningkatan kebebasan sipil dan hubungan ras. Namun, perubahan kebijakan ini terbukti kontroversial di dalam partai; Kelompok konservatif menganggap hal ini sebagai bagian dari melemahnya komitmen PAS terhadap negara Islam.<ref>{{cite book|last1=Liow|first1=Joseph Chinyong|last2=Pasuni|first2=Afif|year=2014|title=Routledge Handbook of Contemporary Malaysia|publisher=Routledge|isbn=978-1317629597|editor1-last=Weiss|editor1-first=Meredith|page=54|chapter=Islam, the state and politics in Malaysia}}</ref><ref>{{cite web|date=7 January 2004|title=Dress code ruling draws flak|url=https://www.thestar.com.my/news/nation/2004/01/07/dress-code-ruling-draws-flak/|work=The Star|access-date=15 December 2017}}
{{*}} {{cite web|date=7 January 2004|title=Malaysia: New PAS Terengganu dress code for women sparks furore|url=http://www.weldd.org/our-voices/malaysia-new-pas-terengganu-dress-code-women-sparks-furore|publisher=Weldd|archive-url=https://web.archive.org/web/20171215221351/http://www.weldd.org/our-voices/malaysia-new-pas-terengganu-dress-code-women-sparks-furore|archive-date=15 December 2017|access-date=15 December 2017|url-status=dead}}
{{*}} {{cite web|date=12 January 2004|title=PAS violating rights with dress code|url=https://www.thestar.com.my/opinion/letters/2004/01/12/pas-violating-rights-with-dress-code/|work=The Star|access-date=15 December 2017}}</ref>
Ketika PAS dikalahkan di [[Terengganu]], penegakan aturan berpakaian bagi perempuan dikurangi. Pemerintah negara bagian PAS di Kelantan melarang teater tari tradisional Melayu, melarang iklan yang menggambarkan perempuan yang tidak berpakaian lengkap, dan mewajibkan penggunaan jilbab, meskipun mereka mengizinkan bioskop dan konser yang dipisahkan berdasarkan gender. Beberapa badan yang dikendalikan pemerintah menekan non-Muslim untuk juga mengenakan jilbab, dan semua mahasiswa Universitas Islam Internasional Malaysia dan petugas wanita di Kepolisian Kerajaan Malaysia diwajibkan mengenakan jilbab dalam upacara-upacara publik.<ref>{{cite web|year=2007|title=International Religious Freedom Report [Archived Content]|url=https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90143.htm|publisher=US Department of State|access-date=22 November 2014}}</ref>
Partai PAS menginginkan hukuman mati diberlakukan bagi umat Islam yang mencoba pindah agama, sebagai bagian dari keinginan utama mereka untuk mengubah Malaysia menjadi negara Islam. Partai ini juga menentang gelombang penganiayaan Anti-Syiah yang didukung pemerintah.<ref>{{cite news|last=Osman|first=Salim|date=23 August 2013|title=Clampdown on Shi'ism in Malaysia a cause for concern|url=https://www.thejakartapost.com/news/2013/08/23/clampdown-shiism-malaysia-a-cause-concern.html|publisher=The Jakarta Post|quote=Politics is yet another reason for Malaysia's hardening stance towards the Shi'ites. A small Shi'ite community has emerged in several Kedah districts, upsetting Umno as the Shi'ites support the Islamic Parti Islam SeMalaysia (or Pas-Malaysian Islamic Party, PAS). Word has spread that PAS has been infiltrated by Shi'ites, and that even some top leaders have become believers. Hence, the current witch hunt in PAS. But PAS and its Kelantan state government are opposed to the anti-Shi'ite campaign.}}</ref>
== Hubungan Internasional ==▼
Presiden PAS, [[Abdul Hadi Awang]] beserta Syed Azman bin Syed Ahmad Nawawi (Ketua Internasional), Ahmad Samsuri bin Mokhtar (Sekretaris Politik Presiden), dan Mohammad Faiz bin Md Nawi (Sekretaris Internasional) berkunjung ke Kantor DPP [[Partai Keadilan Sejahtera]] (PKS) pada 19 Desember 2013.<ref>{{Cite news|last=Malau|first=Srihandriatmo|date=20 Desember 2013|title=Presiden PAS Malaysia Kunjung Markas PKS|url=https://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/20/presiden-pas-malaysia-kunjung-markas-pks
== Kontroversi ==
=== Insiden parade milisi ===
Polisi Terengganu telah mengumumkan penyelidikan terhadap parade kontroversial yang diselenggarakan oleh kelompok Pemuda PAS setempat, yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2023. Polisi awalnya diberitahu tentang pawai tersebut, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa beberapa pendukung akan membawa replika senjata, menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok tertentu. DCP Datuk Rohaimi Md Isa, kepala polisi, telah menyatakan bahwa penyelidikan awal akan dilakukan untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan selama acara tersebut, dan tindakan yang tepat akan diambil. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan anggota Pemuda PAS Terengganu mengenakan pakaian perang Islam abad pertengahan dan memegang pedang, tombak, dan perisai palsu. Pawai tersebut dilaporkan sebagai bagian dari pertemuan dua hari yang disebut "Himpunan Pemuda Islam Terengganu" (Himpit), yang diadakan di sebuah resor di Setiu, Terengganu. Menteri Agama Datuk Dr. Mohd Na’im Mokhtar mengkritik parade tersebut, dengan menyatakan bahwa parade tersebut menampilkan gambaran Islam yang tidak pantas, dan menekankan pentingnya mempromosikan perdamaian dan persatuan dalam masyarakat. Dia juga meminta pihak berwenang untuk menyelidiki potensi pelanggaran hukum. Foto-foto di media sosial juga menggambarkan sebuah truk pickup membawa pedang palsu berukuran besar, dengan para pemuda yang mengenakan kostum militan berdiri di atas bak kargo saat truk tersebut sedang bergerak.<ref>{{cite news|date=February 19, 2023|title=Terengganu police investigating PAS Youth's controversial parade|url=https://www.thestar.com.my/news/nation/2023/02/19/terengganu-police-investigating-pas-youths-controversial-parade|newspaper=The Star}}</ref><ref>{{cite news|date=February 19, 2023|title=PAS militia cosplay: PAS thanks police for clarification|url=https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2023/02/882024/pas-militia-cosplay-pas-thanks-police-clarification|newspaper=New Straits Times (NST)}}</ref>
=== Amandemen hukum Syariah Kelantan yang tidak konstitusional ===
Sisters in Islam telah mengkritik PAS karena pemberlakuan Syariah yang inkonstitusional pada pembaruan hukum syariah KUHP Kelantan baru-baru ini termasuk:
* mencoba [[Apostasi dalam Islam|keluar dari Islam]]
* distorsi terhadap ajaran Islam
* tidak menghormati bulan [[Ramadan|Ramadhan]]
* menghancurkan rumah ibadah
* tidak mematuhi orang tua
* tato
* menjalani operasi plastik.
Hal ini memicu kontroversi lain dimana hukumannya termasuk hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun dan denda hingga RM5.000 atau enam pukulan tongkat, dan hukuman tersebut dikategorikan dalam ta'zir (kejahatan dengan hukuman diskresi). dan tidak berdasarkan hudud (KUHP Islam).<ref>{{cite web|date=2 November 2021|title=Kelantan's new syariah laws criminalizes tattooing and plastic surgery|url=https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/11/02/new-syariah-laws-in-kelantan-include-forbidding-sexual-intercourse-with-corpses|work=[[The Star (Malaysia)|The Star]]}}</ref><ref>{{cite web|date=2 November 2021|title=Sisters in Islam questions Kelantan Shariah enactment|url=https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/11/02/sisters-in-islam-questions-kelantan-shariah-enactment/}}</ref>
=== Kritik penggunaan bahasa Inggris ===
Presiden PAS [[Abdul Hadi bin Awang|Abdul Hadi Awang]] mengklaim bahwa orang-orang yang menganjurkan pengajaran bahasa Inggris di Malaysia "terjebak dalam pola pikir kolonial". Lebih jauh mengenai hal ini, ia mengatakan bahwa orang-orang Malaysia tampaknya malu menggunakan bahasa nasional mereka (Melayu) dan lebih mementingkan bahasa Inggris. Di surat kabar partai PAS Harakah Hadi menulis artikel berjudul "Abaikan suara-suara mengigau yang mencoba mengurangi pentingnya bahasa Melayu" yang di dalamnya ia menyatakan bahwa para pendukung tersebut "berperilaku seperti budak mantan tuan kolonial meskipun telah dibebaskan. dari cengkeraman mereka". Selain itu, dalam artikel yang sama ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa "iklan di toko-toko dan pasar serta nama kota dan jalan diberi nama dalam bahasa Inggris meskipun sebagian besar target audiensnya tidak bisa berbahasa Inggris, pada saat yang sama, mereka tidak peduli apakah penontonnya terdiri dari orang Malaysia yang tidak bisa berbahasa Inggris”.<ref>{{cite web|date=3 July 2022|title=Those who prefer English are trapped in a colonial mindset, says PAS|url=https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/07/03/those-who-prefer-english-are-trapped-in-colonial-mindset-says-pas}}</ref><ref>{{cite web|date=3 July 2022|title=Those pushing for English stuck in colonial mindset, says Hadi|url=https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/07/03/those-pushing-for-english-stuck-in-colonial-mindset-says-hadi/}}</ref><ref>{{cite web|date=6 July 2022|title=M'sians Who Prioritize English Language Are Stuck In Colonial Mindset, According To PAS President|url=https://worldofbuzz.com/msians-who-prioritize-english-language-are-stuck-in-colonial-mindset-according-to-pas-president/}}</ref>
== Pimpinan ==
Baris 201 ⟶ 285:
}}
{{Officeholder table end}}
▲== Hubungan Internasional ==
▲==== Partai Keadilan Sejahtera ====
▲Presiden PAS, [[Abdul Hadi Awang]] beserta Syed Azman bin Syed Ahmad Nawawi (Ketua Internasional), Ahmad Samsuri bin Mokhtar (Sekretaris Politik Presiden), dan Mohammad Faiz bin Md Nawi (Sekretaris Internasional) berkunjung ke Kantor DPP [[Partai Keadilan Sejahtera]] (PKS) pada 19 Desember 2013.<ref>{{Cite news|url=https://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/20/presiden-pas-malaysia-kunjung-markas-pks|title=Presiden PAS Malaysia Kunjung Markas PKS|last=Malau|first=Srihandriatmo|date=20 Desember 2013|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|access-date=20 November 2020}}</ref> Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden PKS, [[Anis Matta]] beserta para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Dalam pertemuan ini kedua partai saling bertukar pengalaman mengenai koalisi atau kerja sama politik yang dilakukan sebagai sesama partai politik berbasis Islam.
== Hasil pemilu umum ==
Baris 436 ⟶ 513:
== Lihat pula ==
* [[Politik Malaysia]]
* [[Partai Amanah Negara (Malaysia)|Partai Amanah Negara]]
* [[Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia]]
| |||