Partai Keadilan Rakyat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Ideologi PKR |
→Sejarah: Penerjemahan dari halaman wikipedia yang sama dalam bahasa Inggris |
||
Baris 51:
'''Partai Keadilan Rakyat''' ([[Singkatan|disingkat]]: '''PKR''' atau dengan akronim '''KEADILAN''') adalah [[Daftar partai politik di Malaysia|partai politik di Malaysia]] yang merupakan hasil gabungan Partai Keadilan Nasional (KeADILan) dan [[Partai Rakyat Malaysia]] (PRM).<ref>Ejaan untuk "partai" di Malaysia adalah "parti" (bahasa Melayu) dan "party" (bahasa Inggris)</ref> PKR seringkali menyerukan [[Reformasi (Malaysia)|Reformasi]] yang digaung-gaungkan oleh seorang mantan anggota [[Organisasi Nasional Melayu Bersatu]] (UMNO), [[Anwar Ibrahim]] pada 1998.
Dalam pemilihan umum pertama yang diikuti oleh partai tersebut pada tahun 1999, partai tersebut memenangkan lima kursi di [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]]. Kebangkitan koalisi [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] yang berkuasa pada [[Pemilihan umum Malaysia 2004|pemilihan umum tahun 2004]] mengurangi partai tersebut menjadi hanya satu kursi. Namun, gelombang pemilu pada [[Pemilihan umum Malaysia 2008|pemilu 2008]] yang memihak oposisi meningkatkan keterwakilan partai di parlemen menjadi 31 kursi, serta memungkinkan mereka membentuk pemerintahan di 5 [[Negara bagian dan wilayah federal di Malaysia|negara bagian]]. Hal ini memicu pengunduran diri Perdana Menteri [[Abdullah Ahmad Badawi]] dan pencabutan larangan berpolitik selama lima tahun yang dikenakan pada [[Anwar Ibrahim]] pada 14 April 2008.
Koalisi [[Pakatan Harapan]] mengalahkan [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]], yang telah memerintah negara itu selama 60 tahun sejak kemerdekaan, pada [[Pemilihan umum Malaysia 2018|pemilihan umum tahun 2018]], sehingga memungkinkan koalisi tersebut untuk membentuk pemerintahan. Namun, pembelotan dari dalam PKR serta keluarnya [[Partai Pribumi Bersatu Malaysia]] (BERSATU) dari koalisi menyebabkan runtuhnya pemerintahan PH setelah hanya 22 bulan berkuasa, yang berpuncak pada [[Krisis politik Malaysia 2020–2022|krisis politik Malaysia tahun 2020]] yang mengakibatkan bangkitnya kekuasaan. pemerintahan [[Perikatan Nasional]] dengan sekutu yang berubah menjadi musuh, [[Muhyiddin Yassin]] sebagai pemimpinnya. Koalisi PH kembali berkuasa setelah [[Pemilihan umum Malaysia 2022|pemilu 2022]]. Pemilu tersebut menghasilkan [[Parlemen gantung|parlemen yang digantung]] untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut, namun persekutuan dengan koalisi lain memungkinkan [[Anwar Ibrahim]] menjadi [[Perdana Menteri Malaysia]] ke-10 melalui pemerintahan persatuan dengan saingan politiknya di [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] serta koalisi politik lainnya seperti [[Gabungan Partai Sarawak]] dan partai-partai pendukung lainnya untuk mencapai dua pertiga mayoritas di [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]].
Partai ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara perkotaan seperti [[Selangor]], [[Pulau Pinang|Penang]], [[Perak (negara bagian)|Perak]], [[Negeri Sembilan]] dan [[Johor]], serta ibu kota [[Kuala Lumpur]]. Hal ini mempromosikan agenda dengan penekanan kuat pada [[keadilan sosial]] dan antikorupsi, serta mengadopsi platform yang berupaya menghapuskan Kebijakan Ekonomi Baru untuk menggantikannya dengan kebijakan ekonomi yang mengambil pendekatan non-etnis dalam pemberantasan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian. ketidakseimbangan.
== Sejarah ==
=== Awal Berdiri ===
Partai Keadilan Nasional merupakan sebuah [[partai-partai politik Malaysia|partai politik Malaysia]] yang lahir dari gelombang [[Reformasi]] yang melanda negara tersebut setelah pemecatan [[Anwar Ibrahim]] dari [[Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu|UMNO]] pada 2 September 1998. Sejumlah [[LSM]] dan partai oposisi kemudian mendirikan [[Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia]] (GERAK). Pendukung reformasi kemudiannya mendirikan [[Pergerakan Keadilan Sosial]] (ADIL) untuk memberi platform kepada perjuangan mereka.
Setelah itu, usaha mendirikan partai politik menghadapi jalan buntu disebabkan oleh [[Pendaftar Pertubuhan]] ''(Registry of Societies)''. Maka gerakan Reformasi memutuskan untuk mengambil alih sebuah partai kecil yang telah terdaftar iaitu [[Ikatan Masyarakat Islam Malaysia]] yang didirikan pada 1990. Peluncuran Partai Keadilan Nasional diadakan pada 4 [[April]] 1999.
=== Langkah Kajang ===
Pada tahun 2014, Direktur Strategi Partai yang saat itu menjabat Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal, [[Rafizi Ramli]] memprakarsai Gerakan Kajang yang gagal dalam upaya untuk menggulingkan Menteri Besar Selangor ke-14, [[Abdul Khalid Ibrahim]], dan melantik pemimpin de facto partai tersebut, [[Anwar Ibrahim]]. sebagai penggantinya. Manuver politik tersebut mengakibatkan krisis politik selama sembilan bulan di negara bagian Selangor dan koalisi [[Pakatan Rakyat]], yang juga melibatkan [[Daftar Sultan Selangor|istana Selangor]], pemilihan sela yang menghabiskan uang pembayar pajak sebesar RM1,6 juta, dan partai tersebut kehilangan satu kursi di majelis Selangor dan Parlemen Malaysia. PKR juga akhirnya tidak mendapatkan Menteri Besar yang diinginkannya.<ref>{{Cite web|date=2014-11-29|title=2 out of 3 Kajang Move aims met with the last on the way, says PKR’s Rafizi - The Malaysian Insider|url=https://web.archive.org/web/20141129212354/http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/2-out-of-3-kajang-move-aims-met-with-the-last-on-the-way-says-pkrs-rafizi|website=web.archive.org|access-date=2024-01-20}}</ref> Krisis ini diakhiri dengan penunjukan Wakil Presiden PKR, [[Mohamed Azmin Ali|Azmin Ali]], sebagai Menteri Besar Selangor ke-15.<ref>{{Cite web|date=2014-11-29|title=2 out of 3 Kajang Move aims met with the last on the way, says PKR’s Rafizi - The Malaysian Insider|url=https://web.archive.org/web/20141129212354/http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/2-out-of-3-kajang-move-aims-met-with-the-last-on-the-way-says-pkrs-rafizi|website=web.archive.org|access-date=2024-01-20}}</ref> Banyak analis politik menilai Langkah Kajang yang dilakukan oleh PKR sebagai kegagalan besar.<ref>{{Cite web|date=2014-09-25|title=With Azmin as MB, the failure of PKR’s Kajang Move, say analysts - The Malaysian Insider|url=https://web.archive.org/web/20140925073208/http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/with-azmin-as-mb-the-failure-of-pkrs-kajang-move-say-analysts|website=web.archive.org|access-date=2024-01-20}}</ref>
=== Langkah Port Dickson ===
Pada 12 September 2018, anggota petahana dari [[Port Dickson]] Danyal Balagopal Abdullah mengundurkan diri sebagai Anggota Parlemen Port Dickson untuk mengizinkan [[Anwar Ibrahim]], yang telah diberikan pengampunan kerajaan oleh kepala negara Malaysia, [[Yang di-Pertuan Agong]] untuk masuk kembali ke parlemen setelah absen selama 3 tahun . Pengunduran diri tersebut menyebabkan pemilihan sela Port Dickson pada tahun 2018 dan dijuluki 'Langkah PD'. Anwar memenangkan kursi tersebut dengan peningkatan mayoritas dibandingkan enam kandidat lainnya.
== Ideologi ==
| |||