Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten juga menjadi masalah dalam menangani pandemi. Dalam artikel yang sama, Tri Yuni Miko Wahyono menganggap perubahan dari [[Pembatasan sosial berskala besar di Indonesia|PSBB]], [[kenormalan baru]], hingga PPKM merupakan salah satu tanda tidak konsistennya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.<ref name=":3" /> Trubus Rahardiansyah, pengamat [[kebijakan publik]], menilai pemberlakuan PPKM mikro "membingungkan dan kontraproduktif". Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang kembali menerapkan pembatasan skala [[Rukun tetangga|RT]] dan [[Rukun warga|RW]] meskipun hal itu sudah terbukti tidak efektif.<ref>{{Cite web|date=2021-02-10|title=Pemerintah Tidak Konsisten, PPKM Mikro Cuma Bikin Rakyat Bingung|url=https://www.jpnn.com/news/pemerintah-tidak-konsisten-ppkm-mikro-cuma-bikin-rakyat-bingung|website=www.jpnn.com|language=id|access-date=2021-07-14}}</ref> Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyarankan pihak kepolisian untuk bersikap adil dan konsisten dalam menegakkan aturan. Ia juga mengomentari cara penegakan aturan PPKM di sebuah warung makan di [[Kabupaten Kudus|Kudus]], [[Jawa Tengah]].<ref>{{Cite web|last=Maharani|first=Tsarina|date=2021-07-06|title=Polisi Diminta Bijaksana dan Konsisten Saat Tegakan Aturan PPKM Darurat|url=https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/21125401/polisi-diminta-bijaksana-dan-konsisten-saat-tegakan-aturan-ppkm-darurat|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2021-07-14}}</ref>

 

 

Pada Juni 2021, Kurniasih Mufidayati, anggota [[Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi IX DPR RI]] Fraksi [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]], menekankan kewajiban pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 4 undang-undang tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari "penyakit dan atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan".<ref>{{Cite web|last=Simanjuntak|first=Rico Afrido|date=2021-06-19|title=Soal Lockdown, Legislator PKS Ingatkan UU Kekarantinaan Kesehatan|url=https://nasional.sindonews.com/read/460268/15/soal-lockdown-legislator-pks-ingatkan-uu-kekarantinaan-kesehatan-1624061167|website=SINDOnews.com|language=id-ID|access-date=2021-07-14}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan|url=https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175564/UU%20Nomor%206%20Tahun%202018.pdf|journal=}}</ref> Ketua [[Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia]], Asfinawati, menilai penerapan pembatasan seperti PSBB dan PPKM merupakan salah satu opsi pemerintah untuk menghindari kewajiban pemenuhan kebutuhan pokok seperti yang diatur dalam UU Kekarantinaan. Pada kesempatan yang berbeda, Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik, juga mempertanyakan penamaan PPKM penebalan dan PPKM darurat, meskipun undang-undang menyebutnya karantina.<ref>{{Cite web|last=Alam|first=Bachtiarudin|date=2021-07-01|title=Pilih PPKM Dibanding Lockdown, Pemerintah Dinilai Mau Hindari Kewajiban Bansos|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/pilih-ppkm-dibanding-lockdown-pemerintah-dinilai-mau-hindari-kewajiban-bansos.html|website=merdeka.com|language=en|access-date=2021-07-14}}</ref>