Pemerintah Republik Tiongkok: Perbedaan antara revisi

'''Pemerintahan Republik Tiongkok''' resmi berdiri pada 1912 di [[Nanking]], dengan [[Sun Yat-sen]] sebagai Presiden [[Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok (1912)|Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok]] di bawah [[Konstitusi Sementara Republik Tiongkok]]. Pemerintahannya berpindah ke [[Beijing]] pada tahun yang sama dengan [[Yuan Shikai]] sebagai Presiden, dan masih berada di bawah para penerusnya sebagai pemerintahan [[Tiongkok]] yang disahkan internasional sampai tahun 1928. Dalam [[sejarah Republik Tiongkok|periode Republikan]], terdapat serangkaian pemerintahan, yang terkadang bersaing satu sama lain. [[Pemerintahan Nasionalis]], pimpinan [[Kuomintang|Kuomintang (KMT)]], awalnya dibentuk sebagai pemerintahan militer saingan di bawah naungan Sun Yat-sen di [[Guangzhou]] pada 1917. Setelah Sun wafat pada 1925, [[Chiang Kai-shek]] memimpin [[Ekspedisi Utara (1926–1927)|Ekspedisi Utara]] (1926–1928) untuk menyatukan negara tersebut dan mendirikan ibukotaibu kota di Nanjing. Pemerintahan tersebut meraih pengakuan diplomatik namun tak mengkontrol seluruh kawasan [[dinasti Qing]]. Pemerintahan satu partai dicanangkan berdasarkan pada [[Tiga Prinsip Rakyat]] buatan Sun, yang disediakan untuk masa peralihan "pengawasan", namuntetapi meraih lebih banyak partai politik, termasuk [[Partai Komunis Tiongkok]] dalam sebuah [[Front Bersatu Kedua|Front Bersatu]] pada masa [[Perang Tiongkok-Jepang Kedua]] (1937-1945). Konstitusi Pengawasan tahun 1931 dihantikan oleh [[Konstitusi Republik Tiongkok]] pada 1947.<ref>Ch'ien Tuan-Sheng (Qian Duansheng)''The Government and Politics of China, 1912-1949.'' (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950).</ref>

Pemerintahan konstitusional baru tersebut berpindah ke [[Taipei]], [[Taiwan]], pada 1949 karena kehilangan militernya dalam [[Perang Saudara TIongkok]]. Pemerintahan tersebut menetap di Taiwan dan memegang kontrol atas kepulauan lainnya yang meliputi [[Kawasan Taiwan|Penghu, Quemoy, Matsu, Itu Aba, dan Pratas]]. Kontrol pemerintah telah lama didominasi oleh Kuomintang, namuntetapi keadaannya berubah saat Republik Tiongkok berubah menjadi demokrasi multi-partai.