Pengadilan Agama: Perbedaan antara revisi

Pengadilan ialah sebuah institusi yang keberadaannya merupakan keniscayaan dalam sebuah Negara hukum. Melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses persidangan, diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan [[hakim]]. Meskipun ada paradigma yang mengatakan bahwa menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan akan berakhir dengan kenyataan “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Untuk lembaga peradilan agama khususnya dan bidang perdata umumnya, melalui Perma No. 1 tahun 2008 yang diharapkan adalah munculnya win-win solution, berakhir dengan jalan damai dan tidak ada pihak yang kalah ataupun yang menang. Sebagai milik bangsa Indonesia khususnya yang beragama [[Islam]], peradilan agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam yang ada di bumi Indonesia ini.

 

 

Salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah Peradilan Agama yang merupakan peradilan khusus, bertugas dan berwenang menerima, memutus, mempertimbangkan kronologis kejadian yang sebenarnya, bukti-bukti yang sebenarnya tampa di rekayasa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah serta ekonomi. Prof Asikin, seorang praktisi hukum yang cara berpikirnya dapat disetarakan dengan filsuf agustinus memiliki makna yang mendalam tentang keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan penyelenggaraan peradilan oleh hakim sebagai pejabat pelaksana. (Varia Peradilan, Oktober 2010; 78)

Juru Sita memiliki tugas utama yakni melakukan panggilan persidangan untuk para pihak Pengugat dan Tergugat serta menghadirkan ahli dan juga menyampaikan dokumen asli keputusan persidangan serta teguran kepada pengugat dan tergugat, Juru sita juga berperan dalam melaksanakan penyitaan barang dan melakukan eksekusi kepada para pengugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutannya, menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Juru Sita diharuskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun apabila Juru Sita tidak bersetatus PNS maka Instansi tersebut melakukan tindak Pidana melawan hukum sebagaimana diatur dengan pasal 1 ayat (1) KUHP, Juru Sita juga terikat dengan kode etik yang termuat dalam PP Nomor 14 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Juru Sita wajib menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan yang seadil-adilnya, Juru Sita sangat terlarang memberikan kesan memihak kepada salah satu Pengugat atau Tergugat yang berperkara, tupoksi Juru Sita bukanlah pekerjaan yang mudah oleh sebab itu hal ini yang wajib diarus utamakan oleh Instansi Pengadilan Agama karena apabila surat pemanggilan dan dokumen asli keputusan hakim ketua tidak tersampaikan kepada pengugat dan tergugat yang terpenting maka akan dimanpaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar pengadilan agama, hal ini salah satu yang membuat perceraian di Indonesia semakin meningkat, namun apabila sistem struktur persidangan dilaksanakan dengan prosedur yang benar maka perceraian di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin berkurang<ref>https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/berita/arsip-artikel/1171-kilas-balik-tugas-juru-sita-dan-juru-sita-pengganti-di-pengadilan-agama-pangkalan-kerinci-oleh-afrinal-dendi</ref>. Juru Sita juga bertugas untuk melakukan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT), Majelis Juru Sita juga berperan menyampaikan pengumuman informasi serta sanggahan-sanggahan dari Pengugat atau Tergugat, Juru Sita setelah mendapatkan SPT dari Hakim Ketua segera membuat Berita Acara Penyitaan (BAP) yang rangkap Salinan nya SPT dan BAP asli diberikan kepada Pengugat dan Tergugat, pihak-pihak terkait<ref>https://www.pn-tulungagung.go.id/struktur-organisasi/artikel/informasi/struktur-organisasi</ref>, pengalihan berkas dokumen pidana untuk dilakukan penyelidikan oleh [[polri]] di tingkat lidik hingga sidik sampai penyerahan dokumen perkara tersangka pidana di persidangan [[Pengadilan Negeri]] (PN).

 

 

{| class="wikitable sortable"

|-

|-

| 1

|| [[Kota Banda Aceh]]

|-

| 2

|| [[Kota Sabang]]

|-

| 3

|| [[Kabupaten Aceh Utara]]

|-

| 4

|| [[Kabupaten Aceh Timur]]

|-

| 5

|| [[Kabupaten Aceh Tamiang]]

|-

| 6

|| [[Kabupaten Gayo Lues]]

|-

| 7

|| [[Kabupaten Aceh Tenggara]]

|-

| 8

|| [[Kabupaten Simeulue]]

|-

| 9

|| [[Kabupaten Pidie Jaya]]

|-

| 10

|| [[Kabupaten Aceh Jaya]]

|-

| 11

|| [[Kabupaten Aceh Singkil]]{{·}}[[Kota Subulussalam]]

|-

| 12

|| [[Kabupaten Aceh Selatan]]{{·}}[[Kabupaten Aceh Barat Daya]]

|-

| 13

|| [[Kabupaten Pidie]]

|-

| 14

|| [[Kabupaten Bireuen]]

|-

| 15

|| [[Kota Lhokseumawe]]

|-

| 16

|| [[Kabupaten Aceh Tengah]]

|-

| 17

|| [[Kabupaten Aceh Barat]]{{·}}[[Kabupaten Nagan Raya]]

|-

| 18

|| [[Kabupaten Aceh Besar]]

|-

| 19

|| [[Kota Langsa]]

|-

| 20

|| [[Kabupaten Bener Meriah]]

|}<br />

=== Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan ===

Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum [[Pengadilan Tinggi Agama Medan]]:

|| [[Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan]]

|| [[Kota Padangsidempuan]]

|}