Perang Diponegoro: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Perang Diponegoro merupakan salah satu konflik paling signifikan dalam sejarah Indonesia yang terjadi antara tahun 1825 dan 1830. Konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan Diponegoro terhadap kebijakan kolonial Belanda yang melanggar hak-hak dan kepentingan rakyat Jawa, termasuk penindasan, eksploitasi ekonomi, dan campur tangan dalam urusan pemerintahan tradisional. Diponegoro, seorang pemimpin Jawa yang karismatik dan berpengaruh, memimpin pemberontakan melawan Belanda dengan dukungan luas dari be Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (8 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 4:
|caption=Lukisan Peristiwa Penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh
|place=[[Yogyakarta]], [[Surakarta]], [[Jawa Tengah]], dan [[Jawa Timur]]
|date=21 Juli [[1825]] - 9 Februari [[1830
|casus=Jalan yang dibangun Belanda melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro 6
|result=*Kemenangan Belanda
*Penangkapan dan pengasingan Pangeran [[Diponegoro]]
|combatant1={{ubl|[[Imperium Belanda|Belanda]]|[[Kesultanan Yogyakarta]]|[[Pasukan Tulungan]]}}
|combatant2={{ubl|Pasukan Jawa/Diponegoro}}
Baris 16:
|casualties1=15.000
|casualties2='''Serdadu Jawa''':<br>20,000 tewas dalam perang<ref>Clodfelter, Michael, Warfare and Armed Conflict: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1618-1991</ref>
|casualties3='''Milisi dan sipil''':<br />200.000 korban jiwa
|}}
Baris 42:
Menindaklanjuti pengamatan Van der Graaf pada tahun 1821 yang melihat para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman, van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Keraton Yogyakarta terancam bangkrut karena tanah yang disewa adalah milik keraton sehingga Pangeran Diponegoro terpaksa meminjam uang kepada Kapitan Tionghoa di Yogyakarta pada masa itu. Smissaert berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahuys atas perkebunan di Bedoyo sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Putusnya hubungan tersebut terutama disebabkan tindakan Ratu Ageng (ibu tiri pangeran) dan Patih Danurejo yang pro kepada Belanda. Pada 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan di rumahnya yang berada di Tegalrejo untuk membahas mengenai kemungkinan pemberontakan pada pertengahan Agustus. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak ''Puwasa'' agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan.<ref name=carey/>
===
Pada pertengahan bulan [[Mei]] [[1825]], Smissaert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari [[Yogyakarta]] ke [[Magelang]] melewati [[Muntilan]] dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pemasangan patok-patok menyebabkan ketidaknyamanan bagi Diponegoro dan mengganggu orang-orang yang bekerja di tanah miliknya.{{Sfn|Carey|2017|p=292}}
Patih [[Danurejo IV (III)|Danurejo IV]] tidak memberitahu keputusan Smissaert sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurejo sehingga memuncak pada bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang.<ref name="carey" /> Diponegoro lalu mengungsikan keluarga dan para pekerja yang lebih tua dan membekali mereka dengan uang dan barang barharga untuk membiayai perang. Diponegoro juga mulai membawa keris kesayangannya, Kiai Abijoyo.{{Sfn|Carey|2017|p=293}}
Pada hari Rabu, [[20 Juli]] [[1825]], pihak istana mengutus dua bupati keraton senior [[Raden Tumenggung Sindunegoro II]] dan [[Mas Ario Manduro]] yang memimpin pasukan Jawa-Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah, pasukan ini diperkuat dengan satu pasukan keraton gabungan Belanda dan Jawa berupa 50 pasukan berkuda (25 ''dragonder'' dari keraton dan 25 ''hussar'') serta 50 serdadu infanteri yang dibentuk oleh Asisten Residen Chevallier. Tampaknya, Chevallier berharap dapat memenjarakan Diponegoro maupun Mangkubumi dan dengan demikian dapat mengakhiri pergolakan yang siap pecah dengan kata lain mengakhiri Perang Jawa yang bahkan belum dimulai.{{Sfn|Carey|2017|p=294}}
Tibanya pasukan itu memicu perkelahian sengit, permukiman Pangeran jatuh ke tangan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Chevallier dan Letnan Kavaleri Jean Nicolaas de Thierry, lalu langsung dibakar. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Mereka beranggapan pangeran berhasil lolos bersama sebagian besar pendukung mereka dengan mengambil jalan setapak sawah-sawah yang senantiasa berisi air, mereka dengan cepat mendahului pasukan yang mengejar. Selain itu pengerahan pasukan oleh pasukan gabungan ternyata telah diketahui oleh sang Pangeran karena telah diperingatkan sebelumnya oleh para pandai besi di Yogyakarta yang telah membantu memasang ladam kuda-kuda kavaleri dan persiapan senjata.<ref name=":0">{{Cite book|last=Carey|first=Peter|date=2022|title=Percakapan Dengan Diponegoro|location=Jakarta|publisher=KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)|pages=61|url-status=live}}</ref> Pelukis Belgia , Antoine Auguste Joseph Payen, menerima laporan lengkap tentang operasi mliter yang gagal itu dari kawan sekaligus teman sebangsanya dari Walloon (pasca-1830, Belgia) De Thierry:
Baris 71:
Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan [[hujan|penghujan]]. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding, karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit [[malaria]], [[disentri]], dan sebagainya merupakan "musuh yang tak tampak", melemahkan moral dan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak di desa dan kota; menghasut, memecah belah dan bahkan menekan anggota keluarga para pengeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda.
Selain sosok Pangeran Diponegoro,
Pada tahun [[1827]], Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga Pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun [[1829]], [[Kyai Madja|Kyai Mojo]], pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran [[Mangkubumi]] dan panglima utamanya [[Sentot Prawirodirdjo|Alibasah Sentot Prawirodirjo]] menyerah kepada Belanda. Setelah perang terus berkelanjutan, akhirnya
▲Pada tahun [[1827]], Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga Pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun [[1829]], [[Kyai Madja|Kyai Mojo]], pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran [[Mangkubumi]] dan panglima utamanya [[Sentot Prawirodirdjo|Alibasah Sentot Prawirodirjo]] menyerah kepada Belanda. Setelah perang terus berkelanjutan, akhirnya pada tanggal [[28 Maret]] [[1830]], Jenderal De Kock mengundang Diponegoro untuk melakukan perundingan di Wisma Karesidenan Magelang. Namun Diponegoro justru ditangkap, dan De Kock menghianati kode etik perundingan. Pangeran Diponegoro lalu diasingkan ke [[Manado]], kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal [[8 Januari]] [[1855]].
[[Berkas:Gevecht bij Ploentaran.jpg|jmpl|Pertempuran di Pluntaran.]]
Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban dipihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 [[pribumi]], dan 200.000 orang Jawa.<ref name="Ricklefs">M.C. Ricklefs: ''A History of modern Indonesia since 1300'', p. 117.</ref> Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya.▼
Karena bagi sebagian orang Keraton Yogyakarta Diponegoro dianggap pemberontak, konon keturunan Diponegoro tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton hingga [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]] memberi amnesti bagi keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Diponegoro kala itu. Kini anak cucu Diponegoro dapat bebas masuk keraton, terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka, tanpa rasa takut akan diusir.▼
=== Peran kaum santri ===
Diponegoro menjalin hubungan erat dengan kaum santri melalui hubungan kekerabatan dan pernikahan. Nenek buyut Diponegoro, Ratu Ageng, yang mengasuhnya di Tegalrejo cenderung dekat dengan komunitas santri dan alim ulama di Yogyakarta dan sekitarnya. Didikan nenek buyutnya dan ulama yang mengajari agama Islam menjadikan Diponegoro muslim yang taat. Istri pertama Diponegoro yang dinikahi pada 1803 adalah [[Raden Ayu Madubrongto]], putri [[Kyai Gede Dadapan]], ulama terkemuka dari Desa Dadapan.{{Sfn|Carey|2017|p=26}}
Baris 96 ⟶ 89:
Perempuan kedua yang diwaspadai Belanda adalah Raden Ayu Yudokusumo, putri Sultan Hamengkubuwana I dan istri bupati Grobogan-Wirasari, wilayah ''mancanegara'' Yogyakarta. Ia dideskripsikan sebagai "seorang perempuan dengan tingkat kecerdasan tinggi, dan kecerdikan siasat yang melebihi lelaki." Ia adalah dalang di balik penyerangan terhadap komunitas Tionghoa di Ngawi pada 17 September 1825. Selama perang, RA Yudokusumo diangkat menjadi komandan kavaleri senior di ''mancanegara'' timur dan bergabung dengan pemberontakan Raden Sosrodilogo pada 1827-1828. Ketika ia menyerah pada Belanda, ia mencukur habis rambutnya sebagai tanda dedikasinya atas perang sabil melawan Belanda dan orang Jawa murtad.{{Sfn|Carey|2017|p=308-309}}{{Sfn|Carey|2008|p=614-615}}
Selain kalangan bangsawan Jawa, kaum perempuan dari masyarakat biasa juga turut andil dalam perang. Misalnya, salah seorang perempuan peranakan Tionghoa membentuk pasukan keamanan setelah mengetahui tindakan RA Yudokusumo. Tak hanya itu, di pedesaan sekitar Yogya perempuan dilibatkan untuk menyiapkan bubuk mesiu. Perempuan bahkan mengenakan baju prajurit (''prajuritan'') selama penjarahan Yogya pada Agustus 1825. Istri-istri pangeran dan pejabat juga mendapat tugas untuk membawa barang berharga seperti perhiasan dan menukarkannya untuk membiayai perang. Hal ini juga mencerminkan peran mereka dalam masyarakat Jawa sebelum Perang Diponegoro maupun pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia.{{Sfn|Carey|2008|p=616}}{{Sfn|Carey|2017|p=308-310}}
=== Taktik Belanda ===
Belanda awalnya kesulitan dalam mengatasi pasukan Diponegoro yang menggunakan taktik dan strategi bervariasi serta mendapat dukungan luas dari masyarakat. Belanda setidaknya membutuhkan waktu dua tahun untuk menemukan straetgi yang tepat, yakni kombinasi sistem benteng darurat (''bentengstelsel'') dengan pasukan gerak cepat dalam jumlah besar. Sistem benteng ini diperkenalkan oleh Cochius sejak awal perang. Pada dasarnya, pasukan Belanda akan membangun bangunan sementara di atas bukit atau tempat terlindung lainnya, membentenginya dengan batang kelapa dan dudukan senjata yang ditinggikan. Dengan sistem ini, pihak Belanda dapat meninggalkannya dengan mudah dan membangun bangunan baru di tempat yang lebih membutuhkan. Hingga akhir perang setidaknya ada 258 benteng yang didirikan, 90 di antaranya dibangun pada 1828. Sistem benteng dan dukungan pasukan gerak cepat menjadi kunci sukses Belanda mengalahkan pasukan Diponegoro.{{Sfn|Carey|2017|p=326-331}}
== Penangkapan dan pengasingan Diponegoro ==
Pada September 1829 terlihat jelas bahwa pasukan Diponegoro akan menderita kekalahan. Diponegoro pun bercerita ke Mangkubumi bahwa tak ada pilihan lain selain menjadi martir. Sebagian komandannya sudah menyerah atau ditangkap oleh pihak Belanda, sehingga hanya tersisa sedikit pengikutnya yang setia.
Namun, sang pangeran dan pengikutnya tidak menyerah begitu saja. Pangeran terus bergerilya selama 3 bulan sejak November 1829, keluar masuk hutan, menghindari kejaran Belanda. Belanda bahkan rela membayar 20 ribu gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Meski demikian, Diponegoro dan pengikutnya selalu berhasil lolos. Belanda tak kehabisan akal, salah satu perwira Belanda, Kolonel Cleerens mendekati orang-orang kepercayaan Diponegoro untuk berunding. Di bulan Februari hingga Maret 1830 Diponegoro mulai terbuka terhadap negosiasi dengan pihak Belanda.
Mengenai penangkapannya ini, Diponegoro merasa dikhianati oleh pihak Belanda, terutama Kolonel Cleerens dan Letnan Jenderal De Kock. Diponegoro sebenarnya sudah menduga penangkapannya akan terjadi. Namun, ia merasa kecewa dengan sikap pihak Belanda yang awalnya bersedia memenuhi tuntutan-tuntutannya, tetapi malah berbalik arah menangkapnya. Ia datang ke Magelang dengan maksud untuk berunding dan ia seharusnya diberi kebebasan penuh untuk pergi jika tidak mencapai kesepakatan. Nyatanya, Belanda sebenarnya tidak pernah bermaksud membiarkan Pangeran Diponegoro lolos karena ia telah menjadi sumber ancaman besar bagi Belanda selama 5 tahun perang.{{Sfn|Carey|2017|p=362-368}}
== Dampak perang ==▼
Setelah perang Diponegoro, pada tahun 1832 seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III, justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota karesidenan Madiun dan di jawa tengah seperti Wonogori, karanganyar yang banyak di huni oleh Warok<ref>{{Cite web|date=2014-05-11|title=Warok Ponorogo, dari rebutan gemblak lalu merebut kemerdekaan|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/warok-ponorogo-dari-rebutan-gemblak-lalu-merebut-kemerdekaan.html|website=merdeka.com|language=en|access-date=2022-08-31}}</ref>.▼
▲== Dampak perang dan Kesimpulan ==
▲Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban
▲Setelah perang Diponegoro, pada tahun 1832 seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III, justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota karesidenan Madiun dan di jawa tengah seperti Wonogori, karanganyar yang banyak di huni oleh Warok<ref>{{Cite web|date=2014-05-11|title=Warok Ponorogo, dari rebutan gemblak lalu merebut kemerdekaan|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/warok-ponorogo-dari-rebutan-gemblak-lalu-merebut-kemerdekaan.html|website=merdeka.com|language=en|access-date=2022-08-31}}</ref>.Dalam catatan Belanda, para Warok yang memiliki kemampuan berperang sangat tangguh bagi pasukan Belanda. Maka dari itu untuk menghindari yang merugikan pihak Belanda, terjadi sebuah kesepakatan untuk di buatkanlah kantor Bupati di pusat Kota Ponorogo, serta fasilatas penunjang seperti jalan beraspal, rel kereta api, kendaran langsung dari Eropa seperti Mobil, motor hingga sepeda angin berbagai merek, maka tidak heran hingga saat ini kota dengan jumlah sepeda tua terbanyak berada di Ponorogo yang kala itu di gunakan oleh para Warok juga.<ref>{{Cite web|title=Ponorogo Tempatnya Sepeda Onthel Kuno|url=https://www.tribunnews.com/regional/2014/06/10/ponorogo-tempatnya-sepeda-onthel-kuno|website=Tribunnews.com|language=id-ID|access-date=2022-08-31}}</ref>
▲Karena bagi sebagian orang Keraton Yogyakarta Diponegoro dianggap pemberontak, konon keturunan Diponegoro tidak diperbolehkan
=== Tanam paksa ===
Salah satu dampak langsung perang adalah kebijakan [[Cultuurstelsel|tanam paksa]] (''cultuurstelsel'') (1830-1870) yang diinisiasi oleh Gubernur Jenderal van den Bosch untuk menutup biaya perang. Sistem tanam paksa ini menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat dari kerugian akibat perang, yakni sebesar 832 juta gulden atau setara dengan 11 triliun dollar AS selama 1831 hingga 1877.{{Sfn|Carey|2017|p=xl}} Hal ini meneguhkan kekuasaan Belanda di Jawa hingga puluhan tahun kemudian.
=== Perubahan hubungan Jawa-Eropa ===
Meski hubungan keraton-keraton Jawa dengan bangsa Eropa telah berubah sejak setidaknya era Daendels dan Raffles, tetapi perang ini semakin memperkuat posisi pemerintah kolonial Hindia-Belanda di Jawa. Jika di era VOC (1602-1799), status keraton diakui sebagai negara yang berdaulat yang memiliki posisi setara dengan negeri Belanda, maka di era baru ini posisi keraton menjadi subordinat atau bawahan pemerintah kolonial. Keraton tak lagi memiliki kedaulatan dan kewenangan penuh dalam urusan internal dan eksternalnya karena harus melalui persetujuan atau konsultasi dengan para pejabat Belanda.{{Sfn|Carey|2017|p=xl}}
=== Perang Padri II ===
Baris 125 ⟶ 131:
Penyerangan terhadap etnis Tionghoa di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi semenjak awal peperangan. Catatan Payen, seorang arsitek di Yogyakarta, menyebutkan bahwa komunitas Tionghoa di Yogyakarta dibantai tanpa mempedulikan wanita maupun anak-anak. Komunitas Tionghoa di Bagelen sempat bertahan hingga tahun 1827 sebelum akhirnya diungsikan ke Wonosobo. Meskipun demikian, masyarakat Tionghoa di pesisir pantai utara (sekitar Tuban dan Lasem) ikut memasok pasukan Diponegoro dengan senjata, uang, dan opium (pada masa tersebut penduduk Jawa banyak yang kecanduan opium, termasuk pasukan Diponegoro). Setelah perang berakhir, kerukunan antara komunitas Tionghoa dan masyarakat lain di Jawa tidak dapat kembali seperti semula karena timbulnya rasa saling curiga akibat trauma selama perang, misalnya peristiwa di [[Bagelen, Purworejo|Bagelen]] saat penduduk Jawa lokal meminta komunitas Tionghoa yang mengungsi agar kembali.<ref name=carey/>
Perang Diponegoro merupakan salah satu konflik paling signifikan dalam sejarah Indonesia yang terjadi antara tahun 1825 dan 1830. Konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan Diponegoro terhadap kebijakan kolonial Belanda yang melanggar hak-hak dan kepentingan rakyat Jawa, termasuk penindasan, eksploitasi ekonomi, dan campur tangan dalam urusan pemerintahan tradisional. Diponegoro, seorang pemimpin Jawa yang karismatik dan berpengaruh, memimpin pemberontakan melawan Belanda dengan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat Jawa.
Perang Diponegoro tidak hanya sekadar konflik militer, tetapi juga merupakan pertempuran ideologi, identitas, dan kebangsaan. Diponegoro mewakili semangat perlawanan terhadap penjajahan dan keinginan untuk mempertahankan kedaulatan dan kebudayaan Jawa. Sementara itu, Belanda mewakili kekuatan kolonial yang mencari untuk memperluas dominasinya dan mengamankan sumber daya ekonomi di wilayah jajahannya.
Perang Diponegoro adalah kekalahan pasukan Diponegoro oleh Belanda. Meskipun Diponegoro dan pasukannya berhasil mempertahankan beberapa wilayah untuk waktu yang cukup lama, keunggulan teknologi dan sumber daya militer Belanda pada akhirnya mengatasi perlawanan mereka. Pasukan Diponegoro mengalami kekurangan persediaan, dukungan politik, dan koordinasi strategis yang memadai, sementara Belanda memanfaatkan keunggulan mereka dalam hal persenjataan modern, logistik, dan pasukan kolonial yang terlatih.
Setelah kekalahan Diponegoro pada tahun 1830 dan penangkapannya oleh Belanda, perang tersebut berakhir. Konsekuensinya adalah penaklukan Jawa oleh Belanda, yang memperkuat kedudukan mereka sebagai penguasa kolonial di wilayah tersebut. Perang Diponegoro tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik dan emosional bagi masyarakat Jawa, tetapi juga berdampak besar terhadap politik, sosial, dan budaya di Indonesia. Konflik ini memperkuat identitas nasionalisme Indonesia dan menjadi titik awal bagi perlawanan lebih lanjut terhadap penjajahan kolonial Belanda.{{commons category|Java War}}
{{portal|Indonesia}}
| |||