Wikipedia

Perang Tiongkok-Jepang Pertama

artikel daftar Wikimedia
Revisi sejak 7 Februari 2024 09.54 oleh 114.79.6.108 (bicara)

Perang Tiongkok-Jepang Pertama (中日甲午战争/中日甲午戰爭 - Zhōngrì Jiǎwǔ Zhànzhēng); (日清戦争 Romaji: Nisshin Sensō) (1 Agustus 1894–17 April 1895) adalah sebuah perang antara Dinasti Qing Tiongkok dan Meiji Jepang dalam perebutan kendali atas Korea. Perang Tiongkok-Jepang merupakan simbol kemerosotan Dinasti Qing dan juga menunjukkan kesuksesan modernisasi Jepang sejak Restorasi Meiji dibandingkan dengan Gerakan Penguatan Diri di Tiongkok.Keberhasilan modernisasi Jepang pasca Restorasi Meiji tidak lepas dari semangat kuat setiap orang, mulai dari perdana menteri hingga masyarakat umum, setia kepada negara dan melakukan modernisasi secepat mungkin. Bahkan ada orang-orang di eselon atas angkatan laut yang rela bunuh diri demi mendapatkan dua kapal perang tambahan.

Perang Tiongkok-Jepang Pertama
Perang Tiongkok-Jepang Pertama, peperangan besar dan pergerakan tentara
Perang Tiongkok-Jepang Pertama, peperangan besar dan pergerakan tentara
Tanggal1 Agustus 1894–17 April 1895
LokasiKorea, Manchuria, Taiwan, Laut Kuning
Hasil

kemenangan Jepang

Perubahan
wilayah		 Tiongkok Qing kehilangan kendali atas Semenanjung Korea oleh Jepang.
Dinasti Qing Tiongkok menyerahkan Taiwan, Pescadores, dan Semenanjung Liaodong kepada Jepang
Pihak terlibat
Dinasti Qing Dinasti Qing (Tiongkok) Kekaisaran Jepang Kekaisaran Jepang
Tokoh dan pemimpin
Dinasti Qing Kaisar Guangxu
Dinasti Qing Li Hongzhang
Dinasti Qing Yuan Shikai		 Kekaisaran Jepang Kaisar Meiji
Kekaisaran Jepang Yamagata Aritomo
Kekuatan
630.000 men
Tentara Beiyang
Armada Beiyang		 240.000 men
Tentara Jepang
Angkatan Laut Jepang
Korban
35.000 meninggal atau terluka 13.823 meninggal,
3.973 terluka

Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Dinasti Qing dan penandatanganan Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895 yang berakibat pada ganti rugi 30 juta tael kepada Jepang.

Pengaruh selanjutnya dari perang ini adalah pergantian dominansi regional Asia dari Tiongkok kepada Jepang dan merupakan pukulan telak untuk Dinasti Qing dan tradisi Tiongkok kuno. Kehilangan yang memalukan atas lepasnya Korea sebagai Negara pembayar upeti yang terhadap Tiongkok, memicu terjadinya kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Didalam negeri sendiri, kekalahan Tiongkok mendorong terjadinya beberapa pergolakan politik yang dipimpin oleh Sun Yat-Sen dan Kang Youwei. Revolusi Xinhai menjadi puncaknya pada tahun 1911.

Latar belakang

Setelah lebih dari dua abad menerapkan kebijakan mengasingkan diri dibawah pemerintahan Keshogunan, Jepang akhirnya mebuka perdagangan luar negeri, dengan disetujuinya Persetujuan Kanagawa pada tahun 1854. Kejatuhan Keshogunan yang diikuti dengan Restorasi Meiji, membuat pemerintahan Meiji yang baru dibentuk, bisa memulai reformasi untuk menjadikan jepang negara yang terpusat dan modern.[3] Jepang juga mengirimkan beberapa delegasi dan pelajar-pelajar Jepang ke seluruh dunia, untuk mempelajari dan menerima budaya dan ilmu pengetahuan bangsa barat, dengan tujuan untuk memajukan dan mebuat Jepang sejajar dengan kekuatan Barat.[4] Reformasi ini membuat Jepang yang tadinya masyarakat feodal, menjadi negara industri yang modern.

Dinasti Qing di tiongkok juga mulai menerapkan reformasi politik dan militer, tetapi masih sangat jauh dari kesuksesan.

Selanjutnya, sebelum perang ini, Dinasti Qing mengunjungi Jepang dengan beberapa kapal perang untuk tujuan pemaksaan, dan Heihachiro Togo yang diundang naik kapal tersebut menyerahkan Kode Hukum Internasional kepada Ding Ruchang, Laksamana Angkatan Laut Tiongkok.

Politik Korea

Pada bulan Januari 1864, Raja Cheoljong meninggal tanpa ahli waris laki-laki, dan melalui protokol suksesi Korea, Raja Gojong naik takhta pada usia 12 tahun. Namun, karena Raja Gojong masih terlalu muda untuk memerintah, ayah raja yang baru, Yi Ha-ŭng, menjadi Daewongun atau penguasa istana besar, dan memerintah Korea atas nama putranya sebagai bupati.[5] Awalnya istilah Daewongun mengacu pada setiap orang yang sebenarnya bukan raja namun putranya naik takhta. Dengan kekuasaannya, Daewongun memulai serangkaian reformasi yang dirancang untuk memperkuat monarki dengan mengorbankan kelas Yangban. Ia juga menjalankan kebijakan isolasionis dan bertekad untuk membersihkan kerajaan dari ide-ide asing yang telah menyusup ke negaranya.[6] Dalam sejarah Korea, mertua raja mempunyai kekuasaan yang besar, akibatnya Daewongun sadar bahwa calon menantu perempuan mana pun dapat mengancam kekuasaannya. Oleh karena itu, ia berusaha mencegah kemungkinan ancaman terhadap pemerintahannya dengan memilih seorang gadis yatim piatu dari klan Yehoung Min, yang tidak memiliki koneksi politik yang kuat, sebagai ratu baru untuk putranya. Saat Ratu Min menjadi menantunya dan permaisuri kerajaan, Daewongun merasa aman dengan kekuasaannya. Namun, setelah ia menjadi ratu, Min merekrut seluruh kerabatnya dan mengangkat mereka ke posisi berpengaruh atas nama raja. Ratu juga bersekutu dengan musuh-musuh politik Daewongun, sehingga pada akhir tahun 1873 ia telah mengerahkan cukup pengaruh untuk menggulingkannya dari kekuasaan. Pada bulan Oktober 1873, ketika sarjana Konfusianisme Choe Ik-hyeon menyerahkan peringatan kepada Raja Gojong yang mendesaknya untuk memerintah dengan haknya sendiri, Ratu Min memanfaatkan kesempatan untuk memaksa ayah mertuanya pensiun sebagai wali. Kepergian Daewongun menyebabkan Korea meninggalkan kebijakan isolasionisnya.[7]

Pembukaan Korea

Pada tanggal 26 Februari 1876, setelah konfrontasi antara Jepang dan Korea, Perjanjian Ganghwa yang membuka Korea untuk perdagangan Jepang ditandatangani. Pada tahun 1880, Raja mengirimkan misi ke Jepang yang dipimpin oleh Kim Hong-jip, seorang pengamat yang antusias terhadap reformasi yang terjadi di sana. Saat berada di Jepang, diplomat Tiongkok Huang Zunxian memberinya sebuah penelitian berjudul "Strategi untuk Korea". Penelitan itu memperingatkan akan ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia terhadap Korea dan merekomendasikan agar Korea menjaga hubungan persahabatan dengan Jepang, yang pada saat itu terlalu lemah secara ekonomi untuk menjadi ancaman langsung, bekerja sama dengan Tiongkok, dan mencari aliansi dengan Amerika Serikat sebagai penyeimbang bagi Rusia. Setelah kembali ke Korea, Kim menyerahkan dokumen tersebut kepada Raja Gojong, yang sangat terkesan dengan dokumen tersebut sehingga ia membuat salinannya dan membagikannya kepada para pejabatnya.[8]

Pada tahun 1880, mengikuti saran Tiongkok dan melanggar tradisi, Raja Gojong memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.[13] Setelah negosiasi melalui mediasi Tiongkok di Tianjin, Perjanjian Shufeldt yang berisi tentang perjanjian perdamaian, persahabatan, perdagangan, dan navigasi secara resmi ditandatangani antara Amerika Serikat dan Korea di Incheon pada tanggal 22 Mei 1882. Namun, ada dua masalah penting yang diangkat dalam perjanjian tersebut. Masalah pertama berkaitan dengan status Korea sebagai negara merdeka. Selama pembicaraan dengan Amerika, Tiongkok bersikeras bahwa perjanjian tersebut berisi sebuah artikel yang menyatakan bahwa Korea adalah bagian dari Tiongkok dan berpendapat bahwa negara tersebut telah lama menjadi negara "anak sungai" Tiongkok. Namun Amerika dengan tegas menentang pasal tersebut, dengan alasan bahwa perjanjian dengan Korea harus didasarkan pada Perjanjian Ganghwa, yang menetapkan bahwa Korea adalah negara merdeka. Sebuah kompromi akhirnya tercapai saat Shufeldt dan Li Hongzhang setuju bahwa Raja Korea akan memberi tahu presiden AS melalui surat bahwa Korea memiliki status khusus sebagai negara "anak sungai" Tiongkok. Perjanjian antara pemerintah Korea dan Amerika Serikat menjadi model bagi semua perjanjian antara pemerintah Korea dan negara-negara Barat lainnya. Korea kemudian menandatangani perjanjian perdagangan dan perdagangan serupa dengan Inggris Raya dan Jerman pada tahun 1883, dengan Italia dan Rusia pada tahun 1884, dan dengan Perancis pada tahun 1886. Selanjutnya, perjanjian komersial dibuat dengan negara-negara Eropa lainnya.[9]

Reformasi Korea

Setelah tahun 1879, hubungan Tiongkok dengan Korea berada di bawah wewenang Li Hongzhang, yang muncul sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Tiongkok setelah memainkan peran penting selama Pemberontakan Taiping, dan juga merupakan pendukung Gerakan Penguatan Diri. Pada tahun 1879, Li diangkat sebagai gubernur jenderal Provinsi Zhili dan komisaris kekaisaran untuk pelabuhan utara. Dia bertanggung jawab atas kebijakan Tiongkok terhadap Korea dan mendesak para pejabat Korea untuk mengadopsi program Penguatan Diri Tiongkok untuk memperkuat negara mereka dalam menghadapi ancaman asing, yang akhirnya diterima oleh Raja Gojong. Pemerintah Korea, segera setelah membuka negaranya terhadap dunia luar, menerapkan kebijakan pencerahan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran nasional dan kekuatan militer melalui doktrin tongdo sŏgi (cara Timur dan mesin Barat). Untuk memodernisasi negaranya, masyarakat Korea berusaha secara selektif menerima dan menguasai teknologi Barat dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan warisan negaranya.[9]

Pada bulan Januari 1881, pemerintah meluncurkan reformasi administrasi dan mendirikan T'ongni kimu amun (Kantor Urusan Luar Biasa Negara) yang mencontoh struktur administrasi Tiongkok. Di bawah organisasi menyeluruh ini, dua belas sa atau lembaga dibentuk. Pada tahun 1881, sebuah misi teknis dikirim ke Jepang untuk mensurvei fasilitas modernnya. Para pejabat melakukan perjalanan ke seluruh Jepang untuk memeriksa fasilitas administrasi, militer, pendidikan, dan industri.[10] Pada bulan Oktober, kelompok kecil lainnya pergi ke Tianjin untuk mempelajari pembuatan senjata modern, dan teknisi Tiongkok diundang untuk membuat senjata di Seoul.

Kegelisahan Jepang

Selama tahun 1880-an, diskusi di Jepang mengenai keamanan nasional terfokus pada isu reformasi Korea. Wacana politik kedua negara saling terkait; seperti yang dinyatakan oleh penasihat militer Jerman Mayor Jacob Meckel, Korea adalah "belati yang diarahkan ke jantung Jepang".[20] Apa yang membuat Korea menjadi perhatian strategis bukan hanya kedekatannya dengan Jepang tetapi juga ketidakmampuannya mempertahankan diri dari pihak luar. Jika Korea benar-benar merdeka, hal ini tidak akan menimbulkan masalah strategis bagi keamanan nasional Jepang, namun jika negara tersebut tidak berkembang maka negara tersebut akan tetap lemah dan akibatnya akan mengundang mangsa dominasi asing. Konsensus politik di Jepang adalah bahwa kemerdekaan Korea, seperti halnya Jepang Meiji, terletak melalui masuknya "peradaban" dari Barat.[20] Korea memerlukan program penguatan diri seperti reformasi pasca-Restorasi yang diberlakukan di Jepang. Kepentingan Jepang terhadap reformasi Korea tidak semata-mata bersifat altruistik. Reformasi ini tidak hanya akan memungkinkan Korea untuk menolak campur tangan asing, yang merupakan kepentingan langsung Jepang, namun dengan menjadi saluran perubahan, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang lebih besar di semenanjung tersebut.

Jepang pada awal tahun 1880-an dalam kondisi lemah, akibat pemberontakan petani dan samurai pada dekade sebelumnya. Negara ini juga mengalami kesulitan finansial, dengan inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor internal ini. Selanjutnya, pemerintahan Meiji mengadopsi kebijakan pasif, mendorong monarki Korea untuk mengikuti model Jepang tetapi hanya menawarkan sedikit bantuan nyata kecuali pengiriman misi militer kecil yang dipimpin oleh Letnan Horimoto Reizo untuk melatih Pyŏlgigun. Hal yang mengkhawatirkan Jepang adalah Tiongkok, yang telah melonggarkan kekuasaannya atas Korea pada tahun 1876 ketika Jepang berhasil menetapkan dasar hukum kemerdekaan Korea dengan mengakhiri status "anak sungainya". Tindakan Tiongkok tampaknya menggagalkan kekuatan reformasi di Korea dan menegaskan kembali pengaruh mereka terhadap negara tersebut.[11]

Krisis 1882

 
Ukiran yang menggambarkan delegasi Jepang yang melarikan diri dari Korea, tahun 1882

Pada tahun 1882, Semenanjung Korea mengalami kekeringan parah yang menyebabkan kekurangan pangan, menyebabkan banyak kesulitan dan perselisihan di antara penduduknya. Korea berada di ambang kebangkrutan, bahkan mengalami keterlambatan pembayaran militer selama berbulan-bulan, sehingga menyebabkan kebencian yang mendalam di kalangan tentara. Ada juga kebencian terhadap Pyŏlgigun di pihak prajurit reguler Korea, karena formasi tersebut dilengkapi dan dirawat dengan lebih baik. Selain itu, lebih dari 1.000 tentara telah diberhentikan dalam proses perombakan angkatan bersenjata; kebanyakan dari mereka sudah tua atau cacat, dan sisanya belum menerima gaji berupa beras selama tiga belas bulan.

Pada bulan Juni tahun itu, Raja Gojong, yang diberitahu mengenai situasi tersebut, memerintahkan agar tunjangan beras selama satu bulan diberikan kepada para prajurit.[12] Ia mengarahkan Min Gyeom-ho, pengawas keuangan pemerintah dan keponakan Ratu Min,[13] untuk menangani masalah ini. Min kemudian menyerahkan masalah itu kepada pelayannya yang menyelewengkan tugasnya dengen menjual beras yang bagus dan menggunakan uang itu untuk membeli millet yang dicampur dengan pasir dan dedak. Akibatnya nasi menjadi busuk dan tidak bisa dimakan. Pembagian beras palsu tersebut membuat geram para prajurit. Pada tanggal 23 Juli, pemberontakan dan kerusuhan militer terjadi di Seoul. Tentara yang marah menuju kediaman Min Gyeom-ho, yang mereka curigai telah melakukan korupsi terhadap beras mereka. Min, setelah mendengar kabar pemberontakan, memerintahkan polisi untuk menangkap beberapa pemimpin kelompok dan mengumumkan bahwa mereka akan dieksekusi keesokan paginya. Dia berasumsi bahwa ini akan menjadi peringatan bagi para penghasut lainnya. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi, para perusuh masuk ke rumah Min untuk membalas dendam; karena dia tidak berada di kediamannya, para perusuh melampiaskan rasa frustrasi mereka dengan menghancurkan perabotan dan harta benda lainnya.[12]

Para perusuh kemudian pindah ke gudang senjata tempat mereka mencuri senjata dan amunisi, dan kemudian menuju penjara. Setelah mengalahkan para penjaga, mereka tidak hanya membebaskan orang-orang yang ditangkap hari itu oleh Min Gyeom-ho tetapi juga banyak tahanan politik.[12] Min kemudian memanggil tentara untuk memadamkan pemberontakan tetapi sudah terlambat untuk menekan pemberontakan tersebut. Jumlah asli para pemberontak telah bertambah karena warga kota yang miskin dan tidak terpengaruh; juga ikut serta melakukan pemberontakan.[12] Para perusuh kini mengalihkan perhatian mereka ke Jepang. Satu kelompok menuju ke tempat tinggal Letnan Horimoto dan membunuhnya. Kelompok lain yang beranggotakan sekitar 3.000 orang, menuju kedutaan Jepang, tempat tinggal dari Hanabusa Yoshitada, menteri Korea dan dua puluh tujuh anggota kedutaan. Massa mengepung kedutaan sambil meneriakkan niat mereka untuk membunuh semua orang Jepang di dalamnya. Hanabusa memberi perintah untuk membakar kedutaan dan dokumen penting. Saat api menyebar dengan cepat, para anggota kedutaan melarikan diri melalui gerbang belakang, lalu mereka melarikan diri ke pelabuhan dan menaiki perahu yang membawa mereka menyusuri Sungai Han menuju Chemulpo. Mereka berlindung pada komandan Incheon, kemudian mereka kembali terpaksa melarikan diri setelah tersiar kabar tentang kejadian di Seoul dan sikap warga lokal yang berubah. Mereka melarikan diri ke pelabuhan saat hujan lebat dan dikejar oleh tentara Korea. Enam orang Jepang tewas, sementara lima lainnya luka berat. Para penyintas yang membawa korban luka kemudian menaiki perahu kecil dan menuju laut terbuka dimana tiga hari kemudian mereka diselamatkan oleh kapal survei Inggris, HMS Flying Fish,[14] yang membawa mereka ke Nagasaki. Keesokan harinya, setelah penyerangan terhadap kedutaan Jepang, para perusuh memaksa masuk ke istana kerajaan di mana mereka menemukan dan membunuh Min Gyeom-ho, serta selusin perwira tinggi lainnya.[14] Mereka juga mencari Ratu Min. Namun sang ratu lolos, dengan berpakaian seperti nyonya istana biasa dan digendong di punggung seorang penjaga setia yang mengaku bahwa dia adalah saudara perempuannya.[14] Daewongun menggunakan insiden itu untuk menegaskan kembali kekuasaannya.

Tiongkok kemudian mengerahkan sekitar 4.500 tentara ke Korea, di bawah Jenderal Wu Changqing, yang secara efektif dapat memulihkan ketertiban dan memadamkan pemberontakan.[15] Sebagai tanggapan, Jepang juga mengirimkan empat kapal perang dan satu batalion pasukan ke Seoul untuk menjaga kepentingan Jepang dan menuntut reparasi. Namun, ketegangan mereda dengan Perjanjian Chemulpo yang ditandatangani pada malam tanggal 30 Agustus 1882. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa para konspirator Korea akan dihukum dan ¥50.000 dan akan dibayarkan kepada keluarga orang Jepang yang terbunuh. Pemerintah Jepang juga akan menerima ¥500.000 sebagai permintaan maaf resmi, dan izin untuk menempatkan pasukan di kedutaan diplomatik mereka di Seoul. Setelah pemberontakan, Daewongun dituduh mengobarkan pemberontakan dan kekerasan, dan ditangkap oleh Tiongkok untuk dibawa ke Tianjin. Dia kemudian dibawa ke sebuah kota sekitar enam puluh mil barat daya Beijing, di mana selama tiga tahun dia dikurung di satu ruangan dan diawasi dengan ketat.[16]

Kudeta Gapsin

Dalam dua tahun sebelum insiden Imo, anggota Gaehwadang, partai reformis yang baru terbentuk di Korea, gagal mendapatkan jabatan penting di pemerintahan dan tidak mampu melaksanakan rencana reformasi mereka. Sebagai konsekuensinya mereka siap merebut kekuasaan dengan cara apa pun yang diperlukan. Pada tahun 1884, muncul peluang untuk merebut kekuasaan dengan melancarkan kudeta terhadap Sadaedang, partai konservatif yang lebih pro terhadap reformasi ala Tiongkok. Pada bulan Agustus, ketika permusuhan antara Prancis dan Tiongkok meletus terkait Annam (wilayah Vietnam), setengah dari pasukan Tiongkok yang ditempatkan di Korea ditarik.[17] Pada tanggal 4 Desember 1884, dengan bantuan menteri Jepang Takezoe Shinichiro yang berjanji akan memobilisasi penjaga kedutaan Jepang untuk memberikan bantuan, para reformis melancarkan kudeta dengan kedok jamuan makan yang diselenggarakan oleh Hong Yeong-sik, direktur Administrasi Pos Umum. Perjamuan itu untuk merayakan pembukaan kantor pos nasional yang baru. Raja Gojong diperkirakan akan hadir bersama beberapa diplomat asing dan pejabat tinggi, yang sebagian besar adalah anggota faksi Sadaedang yang pro-Tiongkok. Kim Ok-gyun dan rekan-rekannya mendekati Raja Gojong dengan berbohong dengan menyatakan bahwa pasukan Tiongkok telah menciptakan gangguan dan mengantarnya ke Istana Gyoengu kecil, di mana mereka menempatkan sang raja di tahanan penjaga kedutaan Jepang. Mereka kemudian membunuh dan melukai beberapa petinggi Fraksi Sadaedang.[17]

Setelah kudeta, anggota Gaehwadang membentuk pemerintahan baru dan merancang program reformasi. Proposal reformasi radikal yang terdiri dari 14 poin menyatakan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi: diakhirinya hubungan upeti Korea dengan Tiongkok; penghapusan hak istimewa kelas penguasa dan penetapan persamaan hak bagi semua; reorganisasi pemerintahan menjadi monarki konstitusional; revisi undang-undang perpajakan bumi; pembatalan sistem pinjaman gandum; penyatuan seluruh administrasi fiskal internal di bawah yurisdiksi Ho-jo; penindasan terhadap pedagang istimewa dan pengembangan perdagangan bebas dan perdagangan, penciptaan sistem kepolisian modern termasuk patroli polisi dan pengawal kerajaan; dan hukuman berat bagi pejabat yang korup.[17]

Namun, pemerintahan baru hanya bertahan tidak lebih dari beberapa hari.[17] Hal ini mungkin tidak dapat dihindari, karena para reformis didukung oleh tidak lebih dari 140 tentara Jepang yang menghadapi setidaknya 1.500 tentara Tiongkok yang ditempatkan di Seoul, di bawah komando Jenderal Yuan Shikai. Karena langkah-langkah reformasi menjadi ancaman terhadap kekuasaan klannya, Ratu Min diam-diam meminta intervensi militer dari Tiongkok. Akibatnya, dalam waktu tiga hari, bahkan sebelum langkah-langkah reformasi diumumkan, kudeta berhasil dipadamkan oleh pasukan Tiongkok yang menyerang dan mengalahkan pasukan Jepang dan mengembalikan kekuasaan ke faksi Sadaedang yang pro-Tiongkok. Dalam huru-hara berikutnya Hong Yeong-sik terbunuh, gedung kedutaan Jepang dibakar dan empat puluh orang Jepang tewas. Para pemimpin kudeta Korea yang masih hidup termasuk Kim Ok-gyun melarikan diri ke pelabuhan Chemulpo di bawah pengawalan menteri Jepang Takezoe. Dari sana mereka menaiki kapal Jepang untuk diasingkan di Jepang.[18]

Perdana Menteri Jepang Ito Hirobumi dalam upaya mengatasi posisi Jepang yang tidak menguntungkan di Korea Serta diikuti dengan kudeta yang gagal, mengunjungi Tiongkok untuk membahas masalah tersebut dengan mitranya dari Tiongkok, Li Hongzhang. Kedua pihak berhasil menyelesaikan Konvensi Tianjin pada tanggal 31 Mei 1885. Mereka juga berjanji untuk menarik pasukannya dari Korea dalam waktu empat bulan. Setelah kedua negara menarik pasukannya, mereka meninggalkan keseimbangan kekuatan yang genting di Semenanjung Korea antara kedua negara.[19] Sementara itu, Yuan Shikai tetap di Seoul, ditunjuk sebagai Residen Tiongkok, dan terus mencampuri politik dalam negeri Korea.[19] Kegagalan kudeta juga menandai penurunan drastis pengaruh Jepang terhadap Korea.[20]

Insiden Nagasaki

Peristiwa Nagasaki merupakan kerusuhan yang terjadi di kota pelabuhan Nagasaki Jepang pada tahun 1886. Empat kapal perang angkatan laut Kekaisaran Qing, Armada Beiyang, singgah di Nagasaki untuk melakukan perbaikan. Beberapa pelaut Tiongkok menimbulkan masalah di kota dan memulai kerusuhan. Beberapa polisi Jepang yang menghadapi para perusuh tewas. Pemerintah Qing tidak meminta maaf setelah kejadian tersebut, yang mengakibatkan gelombang sentimen anti-Tiongkok di Jepang.

Pendahuluan Perang

Peristiwa Kim Ok-gyun

 
Potret Kim Ok-gyun di Nagasaki tahun 1882. Pembunuhannya di Tiongkok akan menjadi salah satu pemicu meletusnya Perang Tiongkok-Jepang.

Pada tanggal 28 Maret 1894, seorang revolusioner Korea pro-Jepang, Kim Ok-gyun, dibunuh di Shanghai. Kim telah melarikan diri ke Jepang setelah keterlibatannya dalam kudeta tahun 1884, dan Jepang telah menolak tuntutan Korea agar dia diekstradisi.[21] Banyak aktivis Jepang melihat potensi perannya di masa depan dalam modernisasi Korea; namun, para pemimpin pemerintahan Meiji lebih berhati-hati. Setelah beberapa keberatan, mereka mengasingkannya ke Kepulauan Bonin (Ogasawara). Pada akhirnya, dia dibujuk ke Shanghai, di mana dia dibunuh oleh seorang Korea, Hong Jong-u, di kamarnya di sebuah penginapan Jepang di Permukiman Internasional Shanghai. Setelah ragu-ragu, pihak berwenang Inggris di Shanghai menyimpulkan bahwa peraturan yang melarang ekstradisi tidak berlaku terhadap korban dan menyerahkan jenazahnya kepada pihak berwenang Tiongkok. Jenazahnya kemudian dibawa ke kapal perang Tiongkok dan dikirim kembali ke Korea, di mana ia dipotong-potong oleh pihak berwenang Korea, ditempatkan dan dipajang di semua provinsi di Korea sebagai peringatan bagi pemberontak dan pengkhianat lainnya.[21][22]

Di Tokyo, pemerintah Jepang menganggap hal itu sebagai penghinaan yang keterlaluan.[21] Pembunuhan brutal Kim Ok-gyun digambarkan sebagai pengkhianatan oleh Li Hongzhang dan kemunduran bagi martabat dan harga diri Jepang.[21] Pihak berwenang Tiongkok menolak untuk mengajukan tuntutan terhadap si pembunuh, ia bahkan diizinkan untuk menemani jenazah Kim yang dimutilasi kembali ke Korea, di mana dia diberi hadiah dan kehormatan. Meskipun pemerintah Jepang dapat segera memanfaatkan pembunuhan Kim untuk keuntungannya, pemerintah Jepang menyimpulkan bahwa karena Kim meninggal di wilayah Tiongkok, perlakuan terhadap jenazah berada di luar kewenangannya.[23] Namun, pembunuhan mengejutkan terhadap orang Korea mengobarkan opini Jepang karena banyak orang Jepang menganggap tindakan yang didukung Tiongkok juga ditujukan terhadap Jepang. Bagi Jepang, Tiongkok juga menunjukkan penghinaan mereka terhadap hukum internasional ketika mereka membebaskan tersangka yang telah ditangkap oleh otoritas Inggris di Shanghai. Sesuai hukum yang berlaku, seharusnya tersangka yang diserahkan kepada Tiongkok harus diadili. Kelompok-kelompok nasionalis segera mulai menyerukan perang dengan Tiongkok.[23]

Pemberontakan Donghak

Ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Jepang walaupun kemarahan di Jepang atas pembunuhan Kim mulai mereda. Namun, pada akhir April, Pemberontakan Donghak meletus di Korea. Para petani Korea bangkit dalam pemberontakan terbuka melawan penindasan perpajakan dan administrasi keuangan pemerintahan Joseon yang tidak kompeten. Ini merupakan pemberontakan petani terbesar dalam sejarah Korea.[24] Namun, pada tanggal 1 Juni, desas-desus sampai ke Donghak bahwa Tiongkok dan Jepang hampir mengirim pasukan sehingga para pemberontak menyetujui gencatan senjata untuk menghilangkan segala alasan bagi intervensi asing.[24]

Pada tanggal 2 Juni, kabinet Jepang memutuskan untuk mengirim pasukan ke Korea jika Tiongkok melakukan hal yang sama. Pada bulan Mei, Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan mobilisasi pasukan mereka di Provinsi Zhili, Shandong dan Manchuria sebagai akibat dari situasi tegang di Semenanjung Korea.[25] Namun, aksi tersebut lebih direncanakan sebagai demonstrasi bersenjata untuk memperkuat posisi Tiongkok di Korea daripada sebagai persiapan perang melawan Jepang. Pada tanggal 3 Juni, Raja Gojong, atas rekomendasi klan Min dan atas desakan Yuan Shikai, meminta bantuan dari pemerintah Tiongkok dalam menumpas Pemberontakan Donghak. Meskipun pemberontakan tersebut tidak seserius yang terlihat pada awalnya sehingga pasukan Tiongkok tidak diperlukan, akhirnya diputuskan untuk mengirim 2.500 orang di bawah komando Jenderal Ye Zhichao ke pelabuhan Asan, sekitar 70 km (43 mil) dari seoul. Pasukan yang menuju Korea berlayar dengan tiga kapal uap milik Inggris yang disewa oleh pemerintah Tiongkok, tiba di Asan pada tanggal 9 Juni. Pada tanggal 25 Juni, 400 tentara lainnya telah tiba. Akhirnya, pada akhir Juni, Ye Zhichao memiliki sekitar 2.800-2.900 tentara di bawah komandonya di Asan.[25][26]

Dengan mengamati dengan cermat kejadian-kejadian di semenanjung tersebut, pemerintah Jepang dengan cepat menjadi yakin bahwa pemberontakan tersebut akan menyebabkan intervensi Tiongkok di Korea. Akibatnya, segera setelah mengetahui permintaan bantuan militer Tiongkok dari pemerintah Korea, seluruh kapal perang Jepang di sekitarnya segera diperintahkan ke Pusan ​​dan Chemulpo.[25] Pada tanggal 9 Juni, kapal perang Jepang berturut-turut singgah di Chemulpo dan Pusan.[27] Formasi yang terdiri dari 420 pelaut, dipilih dari awak kapal perang yang berlabuh di Chempulo, segera dikirim ke Seoul, di mana mereka bertugas sebagai penyeimbang sementara pasukan Tiongkok yang berkemah di Asan.[28] Pada saat yang sama, brigade yang diperkuat yang terdiri dari sekitar 8.000 tentara (Brigade Komposit Oshima), di bawah komando Jenderal Ōshima Yoshimasa, juga dikirim ke Chemulpo pada tanggal 27 Juni.[28]

Menurut Jepang, pemerintah Tiongkok telah melanggar Konvensi Tientsin dengan tidak memberi tahu pemerintah Jepang tentang keputusannya mengirim pasukan, namun Tiongkok menyatakan bahwa Jepang telah menyetujui keputusan tersebut.[43] Jepang membalas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi ke Korea. Sekitar 400 tentara pertama tiba pada 9 Juni dalam perjalanan ke Seoul, dan 3.000 mendarat di Incheon pada 12 Juni.[29]

Namun, para pejabat Jepang membantah adanya niat untuk campur tangan. Akibatnya, raja muda Qing, Li Hongzhang, "terbujuk untuk percaya bahwa Jepang tidak akan berperang, namun Jepang sepenuhnya siap untuk bertindak". Pemerintah Qing menolak saran Jepang agar Jepang dan Tiongkok bekerja sama dalam mereformasi pemerintahan Korea. Ketika Korea menuntut Jepang menarik pasukannya dari Korea, Jepang menolak.

Pada bulan Juli 1894, 8.000 tentara Jepang menangkap Raja Korea Gojong dan menduduki Gyeongbokgung di Seoul. Pada tanggal 25 Juli, mereka telah menggantikan pemerintahan Korea yang ada dengan anggota faksi pro-Jepang. Meskipun pasukan Qing sudah meninggalkan Korea setelah mereka merasa tidak dibutuhkan di sana, pemerintah baru Korea yang pro-Jepang memberi Jepang hak untuk mengusir pasukan Qing, dan Jepang mengirimkan lebih banyak pasukan ke Korea. Kekaisaran Qing menolak pemerintahan baru Korea karena dianggap tidak sah.

Peristiwa Selama Perang

Pada bulan Juli 1894, pasukan Tiongkok di Korea berjumlah 3.000–3.500 dan kalah jumlah dengan pasukan Jepang. Pasokan mereka hanya bisa dilakukan melalui laut melalui Teluk Asan. Tujuan Jepang pertama-tama adalah memblokade pasukan Tiongkok di Asan dan kemudian mengepung mereka dengan pasukan darat. Strategi awal Jepang adalah menguasai laut, yang sangat penting bagi operasinya di Korea.[82] Komando laut akan memungkinkan Jepang untuk mengangkut pasukan ke daratan. Divisi Kelima Jepang akan mendarat di Chemulpo di pantai barat Korea, untuk melawan dan mendorong pasukan Tiongkok di barat laut semenanjung dan untuk menarik Armada Beiyang ke Laut Kuning, di mana mereka akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Tergantung pada hasil pertempuran ini, Jepang akan mengambil satu dari tiga pilihan.

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Paine 2003, hlm. 303.
  2. ^ Kim 2012, hlm. 304.
  3. ^ Jansen 2002, hlm. 343.
  4. ^ Jansen 2002, hlm. 335.
  5. ^ Kim 2012, hlm. 279.
  6. ^ Kim 2012, hlm. 281.
  7. ^ Kim 2012, hlm. 285.
  8. ^ Seth 2011, hlm. 235.
  9. ^ a b Kim 2012, hlm. 289.
  10. ^ Kim 2012, hlm. 290.
  11. ^ Duus 1998, hlm. 50.
  12. ^ a b c d Keene 2002, hlm. 373.
  13. ^ Kim 2012, hlm. 282.
  14. ^ a b c Keene 2002, hlm. 374.
  15. ^ Seth 2011, hlm. 236.
  16. ^ Keene 2002, hlm. 377.
  17. ^ a b c d Kim 2012, hlm. 294.
  18. ^ Kim 2012, hlm. 294; Paine 2003, hlm. 59.
  19. ^ a b Kim 2012, hlm. 295.
  20. ^ Paine 2003, hlm. 59.
  21. ^ a b c d Jansen 2002, hlm. 431.
  22. ^ James McClain, "Japan a Modern History", 297
  23. ^ a b Elleman 2001, hlm. 96.
  24. ^ a b Paine 2003, hlm. 113.
  25. ^ a b c Olender 2014, hlm. 42.
  26. ^ James Z. Gao, "Historical Dictionary of Modern China (1800–1949)", 120
  27. ^ Olender 2014, hlm. 42-43.
  28. ^ a b Olender 2014, hlm. 44.
  29. ^ Seth, Michael J (2010). A History of Korea: From Antiquity to the Present. Rowman & Littlefield Publishers. hlm. 225. ISBN 978-0-7425-6716-0. 


 

Artikel bertopik perang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Perang_Tiongkok-Jepang_Pertama&oldid=25278486"