Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.8 |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
| (27 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 29:
| symbol_type = Lambang
| linking_name = Perserikatan Bangsa-Bangsa
| image_map = United Nations
| map_width = 280px
| map_caption = Peta yang menunjukkan [[daftar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa|anggota PBB]]<br />Peta ini tidak mewakili pandangan PBB atau anggota-anggotanya mengenai status hukum suatu negara,<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world00.pdf|title=The World Today|format=PDF|accessdate=18 Juni 2009|quote=The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country}}</ref> dan tidak juga menggambarkan secara akurat pemerintahan wilayah yang memiliki perwakilan PBB.
Baris 42:
| leader_name2 = [[Amina J. Mohammed]]
| leader_title3 = [[Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Presiden Majelis Umum]]
| leader_name3 =
| leader_title4 = [[Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa|Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial]]
| leader_name4 = Frederick Musiiwa Makamure Shava
Baris 54:
}}
'''Perserikatan Bangsa-Bangsa''' disingkat sebagai '''PBB''' ({{lang-en|'''United Nations'''}}, disingkat '''UN''') adalah [[organisasi internasional]] yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong
[[Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa]] terletak di [[New York]], [[Amerika Serikat]], dan memiliki hak [[ekstrateritorialitas]]. Kantor utama lain terletak di [[Jenewa]], [[Nairobi]], dan [[Wina]]. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir, dan sukarela dari negara-negara anggotanya.
Baris 60:
Tujuan utama PBB adalah:
# Menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
# Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia.
# Membina
# Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.
# Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.<!--
Asas PBB adalah sebagai berikut:
Baris 82:
-->
Selama Perang Dunia II, [[Presiden Amerika Serikat]] [[Franklin D. Roosevelt]] memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris [[Winston Churchill]] di atas kapal perang Augusta di Teluk [[
Misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat [[Perang Dingin]] antara [[Amerika Serikat]] dan [[Uni Soviet]]. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di [[Perang Korea]] dan [[Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa]] di [[Kongo]], serta menyetujui pendirian negara [[Israel]] pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode [[dekolonisasi]] pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi, dan sosial jauh melebihi anggaran untuk [[pemeliharaan perdamaian]]. Setelah berakhirnya [[Perang Dingin]], PBB melancarkan misi militer, dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda.
Baris 92:
[[Liga Bangsa-Bangsa]] dianggap gagal mencegah meletusnya [[Perang Dunia II]] (1939–1945). Untuk mencegah meletusnya [[Perang Dunia Ketiga]] yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 [[PBB]] didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional.
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. [[Franklin D. Roosevelt]] dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah ''"United Nations"'' atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan [[Blok Sekutu (Perang Dunia II)|negara-negara Sekutu]]. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani [[Piagam Atlantik]]. Empat kesepakatan [[Atlantic Charter]] tersebut adalah:
# Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah.
# Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahanya sendiri.
# Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia.
# Perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.
Sebagai tindak lanjut [[Atlantic Charter]] tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi [[PBB]] tentang Organisasi Internasional diadakan di [[San Francisco]], dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (''Declaration of the United Nations)''. [[PBB]] resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -[[Prancis]], [[Republik Tiongkok]], [[Uni Soviet]], [[Inggris]] dan [[Amerika Serikat]]
Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di [[London]] pada Januari 1946.<ref>{{cite web|title = Milestones in United Nations History|url = http://www.un.org/aboutun/milestones.htm|accessdate = 17 April 2011}}</ref> Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, [[New York]], mulai dari 1946 hingga 1952. Penggunaannya sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Baris 109:
== Dasar hukum pendirian ==
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cedera yang Dideritanya"<ref>{{Citation|title = Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations|publisher = ICJ|year = 1949|page = 178}}</ref> dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak, dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban, dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang besar, dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.
== Bahasa resmi ==
PBB memiliki
Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya, dan Amerika Serikat masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama) sedangkan [[Bahasa Spanyol]] dan [[Bahasa Arab|Arab]] adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar negara anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26 negara).
Baris 144:
Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian, dan keamanan antar negara.<ref>{{cite web|title = UN Security Council: Members |url = http://www.un.org/Docs/sc/unsc_functions.html|accessdate = 24 April 2011}}</ref> Jika badan-badan lain dari PBB hanya bisa membuat 'rekomendasi' untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25.<ref>{{cite web|title = UN Charter: Chapter V: The Security Council, Article 25 |url = http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml|accessdate = 24 April 2011}}</ref> Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap—Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat—dan 10 anggota tidak tetap, saat ini, [[Bosnia dan Herzegovina]], [[Brasil]], [[Kolombia]], [[Gabon]], [[Jepang]], [[Jerman]], [[India]], [[Lebanon]], [[Nigeria]], [[Portugal]], dan [[Afrika Selatan]].<ref>{{cite web|title = Membership of the Security Council|url = http://www.un.org/sc/members.asp|accessdate = 19 April 2011|archiveurl = https://archive.today/20120913181027/http://www.un.org/sc/members.asp|archivedate = 2012-09-13|dead-url = no}}</ref> Lima anggota tetap PBB tersebut mempunyai hak veto dalam Dewan Keamanan PBB.<ref>{{Cite book|date=2008|url=https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf|title=Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008|location=Jakarta|publisher=Departemen Pertahanan Republik Indonesia|isbn=978-979-8878-04-6|pages=6|url-status=live}}</ref> Hak ini berlaku terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan.
=== Sekretariat ===
Baris 225:
|3||ICAO||[[Berkas:Flag of ICAO.svg|pus|20px|Organisasi Penerbangan Sipil Internasional]]||'''[[Organisasi Penerbangan Sipil Internasional]]'''||{{flagicon|CAN}} [[Montreal]], Kanada||{{Flagicon|FRA}} [[Raymond Benjamin]]||1947
|-
|4||IFAD||
|-
|5||ILO||[[Berkas:Flag of ILO.svg|pus|20px|Organisasi Buruh Internasional]]||'''[[Organisasi Buruh Internasional]]'''||{{flagicon|SUI}} [[Jenewa]], Swiss||{{flagicon|GBR}} [[Guy Ryder]]||1946 (1919)
Baris 231:
|6||IMO||[[Berkas:Flag of the International Maritime Organization.svg|pus|20px|Organisasi Maritim Internasional]]||'''[[Organisasi Maritim Internasional]]'''||{{flagicon|GBR}} London, Britania Raya||{{Flagicon|Jepang}} [[Koji Sekimizu]]||1948
|-
|7||IMF||[[Berkas:International Monetary Fund logo.svg|pus|20px|Dana Moneter Internasioanl]]||'''[[Dana Moneter Internasional]]'''||{{flagicon|Amerika Serikat}} [[Washington, D.C.]], AS||{{Flagicon|Prancis}} [[Christine Lagarde]]||1945 (1944)
|-
|8||ITU||[[File:International Telecommunication Union logo.svg|pus|20px|Uni Telekomunikasi Internasional]]||'''[[Uni Telekomunikasi Internasional]]'''||{{flagicon|Swiss}} [[Jenewa]], Swiss||{{Flagicon|China}} [[Houlin Zhao]]||1947 (1865)
|-
|9||UNESCO||[[Berkas:Flag of UNESCO.svg|pus|20px|Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB]]||'''[[Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB]]'''||{{flagicon|Prancis}} Paris, Prancis||{{Flagicon|Bulgaria}} [[Irina Bokova]]||1946
Baris 243:
|12||UPU||[[Berkas:Flag of UPU.svg|pus|20px|Kesatuan Pos Sedunia]]||'''[[Kesatuan Pos Sedunia]]'''||{{flagicon|CHE}} [[Bern]], Swiss||{{Flagicon|Prancis}} [[Edouard Dayan]]||1947 (1874)
|-
|13||WB||
|-
|14||WFP||[[Berkas:World Food Programme Logo Simple.svg|al=|pus|20x20px|Kesatuan Pos Sedunia]]||'''[[Program Pangan Dunia]]'''
Baris 259:
== Negara anggota ==
{{utama|Daftar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
Dengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing, dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali [[Vatikan]] (
Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan:
Baris 408:
== Kebijakan personil ==
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah, dan anggota.<ref>{{cite web|title = Jerusalem Court: No Immunity for UN Employee for Private Acts|url = http://diplomaticlaw.com/blog/2009/03/23/jerusalem-court-no-immunity-for-un-employee-for-private-acts/|accessdate = 2011-06-11|archive-date = 2012-06-28|archive-url = https://archive.
Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktik ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka, dan beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka.
| |||