Revisi per 22 Juli 2021 08.48 lihat sumber Danu Widjajanto (bicara \| kontrib) Peninjau 146.175 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Juli 2021 09.11 lihat sumber Danu Widjajanto (bicara \| kontrib) Peninjau 146.175 suntingan →‎Sidang Resmi Pertama BPUPK dan Panitia Sembilan Revisi selanjutnya →
Baris 25: Pada tahun 1942, [[Kekaisaran Jepang]] menduduki [[Hindia Belanda]]. Semenjak awal [[pendudukan Jepang di Indonesia\|pendudukan]], pemerintahan militer Jepang sudah bekerja sama dengan para pemimpin kelompok kebangsaan dengan maksud untuk memenuhi keperluan perang dan pendudukan.{{sfn\|Hosen\|2007\|p=60}} Agar kerja sama dengan kelompok kebangsaan di Jawa dapat dimaksimalkan, Jepang membentuk organisasi [[Hokokai\|Jawa Hokokai]] pada awal Januari 1944,{{sfn\|Benda\|1958\|p=153}} dan organisasi ini merupakan pengganti [[Pusat Tenaga Rakyat]] yang telah dibubarkan.{{sfn\|Formichi\|2012\|p=75}} Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam [[Perang Pasifik]], [[Perdana Menteri Jepang]] [[Kuniaki Koiso]] [[Janji Koiso\|berjanji akan memberikan]] kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia pada suatu hari.{{sfn\|Anshari\|1976\|p=14}} ~~Sehubungan~~Pada ~~dengan~~1 ~~janji~~Maret ~~ini~~1945, ~~pemerintah~~[[Angkatan ~~militer~~Darat ke-16 (Jepang)\|Angkatan Darat ke-16 Jepang]] (yang memiliki wewenang di Jawa) membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK, [[bahasa Jepang]]: ''Dokuritsu Junbi Chōsa-kai'').{{sfn\|Kusuma\|Elson\|2011\|pp=196-197, catatan kaki 3}}{{sfn\|Jegalus\|2009\|pp=15-16}} Badan ini bertugas menetapkan dasar negara Indonesia dan merumuskan undang-undang dasarnya.{{sfn\|Hosen\|2007\|p=61}} BPUPK terdiri dari 62 anggota, dengan 47 dari antaranya berasal dari golongan kebangsaan dan 15 dari golongan Islam.{{sfn\|Anshari\|1976\|p=37}} Para perwakilan kelompok Islam meyakini bahwa undang-undang dasar Indonesia sepatutnya dilandaskan pada [[syariah]].{{sfn\|Butt\|Lindsey\|2012\|p=227}} BPUPK menggelar sidang resmi pertamanya di [[Jakarta]] dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.{{sfn\|Kusuma\|2009\|p=10}} Dalam sidang ini, [[Soekarno]] menyampaikan pidatonya yang terkenal, "[[Lahirnya Pancasila]]", pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia,{{sfn\|Elson\|2009\|pp=111-112}} dengan "ketuhanan" sebagai sila kelimanya.{{sfn\|Boland\|1971\|p=22}} Ia menjelaskan: {{cquote2\|Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang [[Kristen]] menyembah Tuhan menurut petunjuk [[Yesus\|Isa al Masih]], yang [[Islam]] bertuhan menurut petunjuk Nabi [[Muhammad]] [[Selawat\|s.a.w.]], orang [[Agama Buddha\|Buddha]] menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.{{sfn\|Taniredja\|Suyahmo\|2020\|p=245}}}}

Piagam Jakarta: Perbedaan antara revisi