Piagam Jakarta: Perbedaan antara revisi

Pandangan militer mengenai Piagam Jakarta sendiri terpecah. Abdul Haris Nasution, yang telah menjadi Ketua MPRS, menyatakan di sebuah seminar yang diselenggarakan di [[Kota Malang]], [[Jawa Timur]], pada Juli 1968 bahwa ia menolak gagasan pendirian [[negara Islam]], tetapi ia mendukung keinginan umat Islam untuk mengembalikan Piagam Jakarta.{{sfn|Abdillah|1997|p=50}} Namun, ketika Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Islam ingin merayakan hari jadi Piagam Jakarta pada tahun 1968, mereka tidak mendapatkan izin dari Panglima [[Komando Daerah Militer Jayakarta]]. Pemerintah saat itu juga meminta pegawai negeri sipil untuk tidak membuat pernyataan apapun mengenai Piagam Jakarta dan meminta mereka untuk tidak mengikuti perayaan hari jadi Piagam Jakarta. Pada tahun berikutnya, Panglima [[Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura]] Kolonel Soemadi melarang perayaan hari jadi Piagam Jakarta karena menurutnya ideologi negara sudah jelas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.{{sfn|Mujiburrahman|2006|p=114}}

 

Semenjak akhir tahun 1960-an, para perwakilan dari golongan Islam mulai mencoba menerapkan isi Piagam Jakarta melalui peraturan perundang-undangan.{{sfn|Jegalus|2009|p=66}} Namun, mereka masih harus menentukan apa makna dari kewajiban menjalankan syariat Islam.{{sfn|Mujiburrahman|2006|p=115}} Seorang mantan pegiat Masyumi yang bernama Mohammad Saleh Suaidy menyatakan bahwa pada akhir 1960-an, Piagam Jakarta dapat direalisasikan dengan: (1) menyelesaikan rancangan hukum perkawinan Islam yang masih dibahas DPR; (2) mengatur pengumpulan dan pembagian [[zakat]] dan jika sistem ini berhasil, rancangan undang-undang mengenai zakat dapat diusulkan ke DPR; (3) menyatukan kurikulum pesantren di seluruh negeri; (4) meningkatkan keefisienan dan koordinasi dakwah; (5) mengaktifkan kembali Majelis Ilmiah Islam untuk mengembangkan konsep-konsep penting dalam agama Islam.{{sfn|Mujiburrahman|2006|p=117}}