Piagam Jakarta: Perbedaan antara revisi

 

=== 1988: pembentukan peradilan agama dan ketakutan akan Piagam Jakarta ===

Pada 1988, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama. [[Partai Demokrasi Indonesia]] dan fraksi partai kebangsaan lainnya merasa khawatir bahwa pemerintah melalui rancangan undang-undang ini akan menerapkan syariat Islam.{{sfn|Abdillah|1997|p=33}} Teolog [[Yesuit]] [[Franz Magnis-Suseno]] memperingatkan bahwa tujuan penghapusan tujuh kata dari Pembukaan UUD 1945 dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dapat memaksakan kehendak mereka kepada kelompok lain.{{sfn|Mujiburrahman|2006|p=195}} Pada awal Juli 1989, [[Konferensi Waligereja Indonesia]] (KWI) dan [[Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia]] (PGI) meminta agar setiap warga Muslim dapat dengan bebas memilih peradilan sipil atau agama, karena menurut mereka perbedaan antara Pancasila dan Piagam Jakarta adalah Pancasila tidak mewajibkan pelaksanaan syariat Islam.{{sfn|Mujiburrahman|2006|p=196}}