Syafruddin Prawiranegara: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Daftar pustaka: rekat Politikus Partai Masyumi |
|||
(34 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox President
| name = Syafruddin Prawiranegara<br />
| image = Sjafruddin_Prawiranegara.jpg
| image_size = 200px
| caption =
| office = [[Kabinet Darurat|Ketua <br> Pemerintahan Darurat Republik Indonesia]]<br/><small>''Setingkat Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia''</small>{{efn|Merangkap Menteri Keuangan dan Penerangan.{{sfn|Kementerian Penerangan|1986|p=172}} Awalnya juga sebagai Menteri Dalam Negeri, tetapi digantikan oleh [[A.A. Maramis]].{{sfn|Kahin|1999|p=140}}}}
|
|
|
| successor = [[Sukarno]]{{efn|Sebagai [[Presiden Indonesia]] baik sebelum dan setelahnya.}}
|
| order1 = ke-3
| term_start1 = 4 Agustus 1949
|
|
| primeminister1 = [[Mohammad Hatta]]
| predecessor1 = [[Adenan Kapau Gani]]<br>[[Setyadjit Soegondo]]<br>[[Raden Sjamsoeddin]]<br>[[Wondoamiseno]]
|
|
|
| term_start2 = 1 Juli 1953{{efn|Sebelumnya juga menjabat Gubernur ''De Javasche Bank'', pendahulu BI, sejak 15 Juli 1951.{{sfn|Madinier|2015|p=197}} Tanggal yang dipakai disini merupakan tanggal resminya perubahan ''De Javasche Bank'' menjadi Bank Indonesia.}}
| term_end2 = 1 Februari 1958
|
| primeminister2 =
| predecessor2 = ''Tidak ada; jabatan baru''
| successor2 = [[Lukman Hakim (birokrat)|Lukman Hakim]]
| office3 = Menteri Kemakmuran Indonesia
| order3 = ke-4
| term_start3 = 29 Januari 1948
| term_end3 = 4 Agustus 1949
| president3 = [[Sukarno]]
| predecessor3 = [[Adenan Kapau Gani]]
| successor3 = [[Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono|I. J. Kasimo]]
| office4 = Menteri Keuangan Indonesia
| order4 = ke-5
| term_start4 = 20 Desember 1949
| term_end4 = 27 April 1951{{efn|Di antara 20 Desember 1949 dan 6 September 1950, Sjafruddin menjabat sebagai Menteri Keuangan pada [[Kabinet Republik Indonesia Serikat]], bukan sebagai Menteri Keuangan pada [[Republik Indonesia (1949–1950)|negara bagian Republik Indonesia]], yang dijabat oleh [[Lukman Hakim (birokrat)|Lukman Hakim]].{{sfn|Ministry of Finance|1991|p=43}}}}
| president4 = [[Sukarno]]
| predecessor4 = [[Lukman Hakim (birokrat)|Lukman Hakim]]
|
| term_start5 = 2 Oktober 1946
| term_end5 = 26 Juni 1947
| president5 = [[Sukarno]]
| predecessor5 = [[Surachman Tjokroadisurjo]]
| successor5 = [[Alexander Andries Maramis]]
| office6 = Menteri Muda Keuangan Indonesia
| order6 = ke-1
| term_start6 = 12 Maret 1946
| term_end6 = 2 Oktober 1946
| president6 = [[Sukarno]]
| predecessor6 = ''Tidak ada; jabatan baru''
| successor6 = [[Lukman Hakim (birokrat)|Lukman Hakim]]
| birth_date = {{birth date|1911|2|28}}
| birth_place = [[Kabupaten Serang|Serang]], [[Keresidenan Banten]], [[Hindia Belanda]]
| death_date = {{death date and age|1989|2|15|1911|2|28}}
| death_place = [[Jakarta]], [[Indonesia]]
| nationality = Indonesia
| party = [[Partai Masyumi (1945)|Masyumi]]
| spouse = [[Tengku Halimah Syehabuddin Prawiranegara]]
| profession = Politisi
| blank1 = Agama
| data1 = Islam
| signature = Signature of Sjafruddin Prawiranegara.svg
}}
[[Meester in de Rechten|Mr.]] '''Sjafruddin Prawiranegara''' ([[Ejaan Yang Disempurnakan|EYD]]: Syafruddin Prawiranegara) {{lahirmati|[[Kabupaten Serang|Serang]], [[Banten]]|28|2|1911|[[Jakarta]]|15|2|1989}}) adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua [[Pemerintah Darurat Republik Indonesia]] (PDRI). Selama [[Sejarah Indonesia (1950–1959)|masa Demokrasi Liberal]], ia menjabat sebagai [[Menteri Keuangan Republik Indonesia|Menteri Keuangan]] dan [[Gubernur Bank Indonesia]] pertama.
Syafruddin lahir di [[Banten]], dengan campuran darah [[Minangkabau|Minangkabau–]][[Suku Banten|Sunda Banten]]. Meskipun semula apolitis selama studinya di [[Rechtshoogeschool te Batavia|Rechtshoogeschool]] (Sekolah Tinggi Hukum), ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Menyusul pecahnya [[Revolusi Nasional Indonesia|perang kemerdekaan]], Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan [[Oeang Republik Indonesia]]. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan [[Mohammad Hatta]] ke [[Bukittinggi]] dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam [[Agresi Militer Belanda II]], ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah [[Revolusi Nasional Indonesia|perang kemerdekaan]] sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi.
Setelah mengembalikan mandatnya kepada [[Sukarno]] pada 14 Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh partai [[Partai Masyumi (1945)|Masyumi]] yang menganut paham ekonomi [[sosialisme religius]], Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, [[Gunting Syafruddin]], bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi [[Gubernur Bank Indonesia]], tetapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan [[nasionalisasi]], ia berseberangan dengan kebijakan Sukarno selama akhir masa Demokrasi Liberal.
Perbedaan pandangan ekonomi ini dan pergeseran sistem pemerintahan ke [[Demokrasi Terpimpin]] membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatera Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama tiga tahun, pemerintah pusat melancarkan [[Operasi 17 Agustus|operasi militer menumpas PRRI]]. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah [[Suharto]] pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan [[Pancasila]] sebagai alat politik oleh pemerintah [[Orde Baru]]. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar [[Pahlawan Nasional Indonesia]] pada 2011.
== Masa muda ==
Syafruddin lahir di [[Anyar, Serang|Anyer Kidul]], [[Kabupaten Serang]], [[Keresidenan Banten]] pada 28 Februari 1911. Ia memiliki darah keturunan [[Suku Banten]] dari pihak ayah dan [[Suku Minangkabau|Minangkabau]] dari pihak ibu.{{sfn|Kementerian Penerangan|1986|p=172}}{{sfn|Kahin|1989|p=101}} Ayahnya, Raden [[Arsyad Prawiraatmadja]], awalnya bekerja sebagai jaksa di Serang, sebelum menjadi camat di [[Jawa Timur]].{{sfn|Rosidi|1986|pp=34-35}} Buyutnya dari pihak ibu, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja [[Kerajaan Pagaruyung|Pagaruyung]] di [[
Syafruddin menempuh pendidikan [[Europeesche Lagere School]] (setara SD) di Serang pada 1925, dilanjutkan ke [[Meer Uitgebreid Lager Onderwijs]] (setara SMP) di [[Madiun]] pada 1928, dan [[Algemeene Middelbare School]] (setara SMA) di [[Bandung]] pada 1931. Setelah itu, ia masuk ke [[Rechtshoogeschool te Batavia|Rechtshoogeschool]] (Sekolah Tinggi Hukum) di [[Jakarta]] (sekarang Fakultas Hukum [[Universitas Indonesia]]) dan meraih gelar ''[[Meester in de Rechten]]'' (saat ini setara dengan [[Sarjana Hukum]]) pada 1939.{{sfn|Kahin|1989|p=101}}{{sfn|Artawijaya|2014|pp=18-20}} Selama studinya, Syafruddin turut mendirikan perkumpulan mahasiswa Unitas Studiorum Indonesiensis yang apolitis dan didukung pemerintah [[Hindia Belanda]] sebagai alternatif dari [[Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia]] yang notabene bersifat radikal dan pro-kemerdekaan.{{sfn|Anderson|2006|p=439}}{{sfn|Legge|2010|pp=76-77}}
Setelah lulus dari Rechtshoogeschool, Syafruddin
==Karier politik==
=== Awal revolusi ===
[[Berkas:Mr._Sjafruddin_Prawiranegara.jpg|jmpl|kanan|Sjafruddin Prawiranegara pada tahun 1947.]]
Setelah [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]], Syafruddin
Di bidang keuangan, Syafruddin berperan besar dalam penerbitan [[Oeang Republik Indonesia]] (ORI), salah satunya dengan meyakinkan [[Mohammad Hatta]] untuk menerbitkan mata uang sendiri untuk mendanai perlawanan melawan Belanda dan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia yang masih muda.{{sfn|Kian Wie Thee|2003|pp=69-70}} Saat Hatta sempat ragu-ragu, Syafruddin mengatakan kepadanya bahwa "apabila Hatta ditangkap Belanda, ia akan digantung bukan sebagai pemalsu uang, tapi sebagai pemberontak". Syafruddin menjadi Menteri Keuangan pertama di Indonesia yang mendistribusikan mata uang Indonesia pada akhir tahun 1946, meskipun di lembaran ORI awalnya tercetak tanda tangan [[Alexander Andries Maramis]] yang mengatur proses percetakannya.{{sfn|Kian Wie Thee|2003|pp=78-79}}{{sfn|Kementerian Keuangan|1991|p=19}} Syafruddin selanjutnya ikut serta dalam konferensi ''Economic Council for Asia and the Far East'' di [[Manila]], [[Filipina]] pada 1947. Saat itu, partai Masyumi berkolaborasi dengan [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) dalam sejumlah organisasi, sehingga banyak delegasi di Manila menganggap Syafruddin dan para koleganya juga berpaham komunis. Terkejut atas anggapan tersebut, ia menerbitkan ''Politik dan Revolusi Kita'' pada 1948 untuk menjelaskan hubungan yang rumit antara partai-partai Islam dan komunis di Indonesia pada masa itu.{{sfn|Madinier|2015|pp=102-103}}
Pada tahun pertama setelah kemerdekaan, Syafruddin banyak mengkritik kelompok pemuda yang dianggapnya tidak realistis dalam menekan pemerintah. Kolomnya di surat kabar ''[[Berita Indonesia]]'' pada Februari 1946 memuji [[Vladimir Lenin]] dan [[Joseph Stalin]] sebagai tokoh-tokoh "realis" dan mendukung pendekatan ''[[Realpolitik]]'' Sjahrir yang lebih pragmatis dan realis. Kolom ini ditulis sebagai tanggapan atas pidato Jenderal [[Sudirman]] yang dianggap Syafruddin memanas-
=== Pemerintah Darurat RI ===
Baris 106 ⟶ 97:
Syafruddin mengatur rapat dengan Gubernur Sumatra [[Teuku Muhammad Hasan]] dan wakilnya [[Mohammad Nasroen]] untuk membahas situasi, tetapi ketika pesawat tempur Belanda mulai terbang di Bukittinggi, rapat tersebut diakhiri.{{sfn|Subdisjarah|2001|pp=33-34}} Mereka memutuskan untuk meninggalkan Bukittinggi dan berpindah ke [[Halaban, Lareh Sago Halaban, Lima Puluh Kota|Halaban]], dan pada tanggal 22 Desember Syafruddin mengumumkan didirikannya [[Pemerintah Darurat Republik Indonesia]] (PDRI).{{sfn|Kahin|1999|pp=138-140}} Dalam struktur PDRI, Syafruddin menjabat sebagai Ketua, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri.{{sfn|Subdisjarah|2001|p=129}}{{efn|[[Alexander Andries Maramis]], yang saat itu berada di [[India]], belakangan ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri PDRI.}} Syafruddin juga mengumumkan Komisariat PDRI di Pulau Jawa yang diisi tokoh-tokoh RI yang tidak ditangkap Belanda seperti [[Susanto Tirtoprodjo]], [[I. J. Kasimo]], dan [[Soekiman Wirjosandjojo]].{{sfn|Kahin|1999|pp=138-140}} Syafruddin memilih gelar "Ketua" di PDRI karena kurang yakin atas mandatnya untuk menggunakan gelar "Presiden".<ref>{{cite news |title=Sjafruddin Prawiranegara: Sebenarnya Saya Seorang Presiden |url=https://historia.id/politik/articles/sjafruddin-prawiranegara-sebenarnya-saya-seorang-presiden-DWVwl/page/2 |access-date=14 November 2021 |work=Historia |date=18 Desember 2015 |language=id-ID |archive-date=14 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211114101436/https://historia.id/politik/articles/sjafruddin-prawiranegara-sebenarnya-saya-seorang-presiden-DWVwl/page/2 |url-status=live }}</ref>
Setelah pengumuman tersebut, Syafruddin dan tokoh-tokoh PDRI mulai bergerak lagi. Tokoh pemerintahan sipil bergerak ke arah [[Pekanbaru]], sementara tokoh militer bergerak ke [[Aceh]].{{sfn|Kahin|1999|p=141}}{{sfn|Subdisjarah|2001|pp=60-62}} Kelompok Syafruddin mengalami sejumlah kesulitan dalam perjalanan, dan karena Belanda berhasil merebut sejumlah kota dan desa di rute perjalanan ke Pekanbaru, rombongan memutuskan untuk berpencar di [[Sungai Dareh, Pulau Punjung, Dharmasraya|Sungai Dareh]] dan berkumpul lagi di [[Bidar Alam, Sangir Jujuan, Solok Selatan|Bidar Alam]]. Syafruddin tiba di Bidar Alam pada tanggal 9 Januari 1949, dan disusul kelompok-kelompok lainnya pada bulan itu juga.{{sfn|Subdisjarah|2001|pp=60-62}} Dengan adanya pemancar radio milik [[Angkatan Udara Republik Indonesia]], Syafruddin dapat berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin daerah, pasukan gerilya
Keberadaan PDRI di bawah Syafruddin memungkinkan adanya kepemimpinan terpusat yang menyatukan kelompok-kelompok pejuang yang terus melangsungkan perang gerilya di Jawa dan Sumatra.{{sfn|Kahin|1999|p=140}} PDRI juga berkomunikasi dengan diplomat-diplomat Indonesia yang ditugaskan ke [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (PBB) di bawah [[Mohammad Roem]], yang dapat berunding dari posisi yang lebih kuat karena perlawanan PDRI.{{sfn|Kahin|1989|p=102}} Di bawah tekanan internasional dan masih menghadapi perlawanan gerilya, pihak Belanda mendekati Sukarno dan Hatta untuk berunding hingga menghasilkan [[Perjanjian Roem-Roijen]]. Syafruddin merasa dilangkahi dalam hal ini, karena ia menganggap bahwa mandat pemerintahan Indonesia ada
[[Berkas:Rumah Perundingan PDRI Padang Japang 20211219.jpg|jmpl|Lokasi perundingan pemimpin PDRI dengan delegasi Hatta di Padang Japang, [[Kabupaten Lima Puluh Kota]]]]
Menurut Syafruddin, Sukarno dan Hatta beserta para tokoh lain yang diasingkan di [[Pulau Bangka]] tidak mengetahui kekuatan militer PDRI.{{sfn|Madinier|2015|pp=110-111}} Hal itu terbukti ketika Hatta hendak menemui Syafruddin dengan pergi ke Aceh karena mengira PDRI memiliki markas di sana.{{sfn|Kahin|1999|pp=153-155}}{{sfn|Subdisjarah|2001|p=123}} Untuk membujuk Syafruddin menerima hasil perjanjian Perjanjian Roem-Roijen dan menjemput para pemimpin PDRI ke Yogyakarta, Hatta mengutus delegasi yang terdiri dari [[Mohammad Natsir]], [[Johannes Leimena]], dan [[Abdoel Halim]] ke
=== Waperdam dan Menkeu ===
Sekembalinya Syafruddin ke Yogyakarta, ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri untuk urusan Sumatra di dalam [[Kabinet Hatta II]], dengan penugasan di [[Banda Aceh]].{{sfn|Kementerian Penerangan|1986|p=172}} Karena pada saat itu kekuasaan dan komunikasi pemerintah pusat sangat lemah di Sumatra, Syafruddin diberikan kekuasaan yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya.{{sfn|van Dijk|1981|p=288}} Selama masa PDRI, Syafruddin sering dibujuki oleh pemimpin-pemimpin daerah [[Aceh]] yang bertekad memisahkan Aceh sebagai provinsi yang terpisah dari [[
Selama periode [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS) dan Kabinet Natsir, Syafruddin kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.{{sfn|Glassburner|1962|pp=122-124}} Saat penyusunan [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia]], Syafruddin mengusulkan agar ada klausul Hatta akan ditunjuk sebagai Perdana Menteri apabila terjadi krisis politik. Usulan ini diterima oleh Masyumi dan [[Wilopo]] dari [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI), tetapi kandas karena tidak didukung oleh tokoh-tokoh lain.{{sfn|Rifai-Hasan|2012|p=183}} Antara periode RIS sampai ke jatuhnya [[Kabinet Wilopo]], tokoh [[Partai Masyumi (1945)|Masyumi]] banyak tersebar dalam pemerintah, dan karena Syafruddin merupakan ekonom termasyhur dalam partai tersebut, pandangannya sangat berpengaruh dalam pemerintahan.{{sfn|Glassburner|1962|p=114}} Salah satu program Syafruddin adalah mewajibkan importir barang untuk menggunakan sertifikat devisa. Sertifikat devisa ini dapat diperoleh dengan mengekspor barang, dan bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang impor.<ref name="tirto" />[[File:Gunting Sjafruddin Poster.jpg|thumb|Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin di majalah ''Sedar'', 1950]]
[[File:Indonesia 1951 250s o.jpg|thumb|Uang kertas 2,5 rupiah tahun 1951 dengan tanda tangan Syafruddin]]Selain masalah perdagangan, pada masa itu pemerintah Indonesia tertekan hutang warisan [[Hindia Belanda]] dari [[Konferensi Meja Bundar]]. Karena banyaknya mata uang yang beredar dan tercetak, dan karena kurangnya produksi barang, inflasi juga merebak di masyarakat. Pada tahun 1950, ada tiga mata uang yang beredar: uang pemerintah Indonesia, uang pemerintah sipil Belanda [[NICA]], dan uang bank sentral jaman [[Hindia Belanda]] ([[Bank Indonesia#Sejarah|De Javasche Bank]]) yang dicetak sebelum pendudukan Jepang. Untuk mengurangi [[persediaan uang]], Syafruddin memerintahkan pada tanggal 10 Maret 1950 bahwa semua uang kertas NICA dan De Javasche Bank dengan nilai lebih dari 5 [[Gulden Belanda|gulden]] harus digunting menjadi dua potongan. Kebijakan ini dikenal dengan istilah "[[Gunting Syafruddin]]".<ref name="tirto">{{cite news |last1=Raditya |first1=Iswara N. |title=Gunting Uang ala Menkeu Syafruddin demi Atasi Krisis Ekonomi |url=https://tirto.id/gunting-uang-ala-menkeu-syafruddin-demi-atasi-krisis-ekonomi-cXja |access-date=14 November 2021 |work=tirto.id |date=10 Maret 2020 |language=id |archive-date=14 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211114045330/https://tirto.id/gunting-uang-ala-menkeu-syafruddin-demi-atasi-krisis-ekonomi-cXja |url-status=live }}</ref><ref name="time">{{cite news |title=Indonesia: The Magic Scissors |url=http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,805298,00.html |access-date=14 November 2021 |work=[[Time Magazine|Time]] |date=27 Maret 1950|language=en |archive-date=14 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211114140229/http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,805298,00.html |url-status=live }}</ref>{{sfn|Lindblad|2008|p=41}} Potongan sebelah kiri berlaku sampai tanggal 9 April 1950, dengan nilai setengah dari nilai utuhnya sampai ditukar dengan uang baru, sementara potongan sebelah kanan dapat ditukarkan dengan [[obligasi]] pemerintah berjangka 30 tahun dengan bunga 3 persen.<ref name="tirto" />{{sfn|Kementerian Keuangan|1991|p=13}} "Gunting" ini juga berlaku untuk rekening bank, dengan separuh saldo rekening (pengecualian sebesar maksimal 200 gulden, apabila saldo rekening di bawah 1.000 gulden) ditukarkan dengan obligasi.<ref name="time" /><ref>{{cite web |title=Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No : P.U./1. Jakarta Tanggal 19 Maret 1950 tentang Uang kertas |url=https://acehprov.sikn.go.id/uploads/r/null/c/f/8/cf881ebb539a2b3be759d6154448f449e2276e335c5841bad6004e4c8420d097/11.2.pdf |publisher=Government of Indonesia |access-date=16 November 2021 |language=id |archive-date=16 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211116064333/https://acehprov.sikn.go.id/uploads/r/null/c/f/8/cf881ebb539a2b3be759d6154448f449e2276e335c5841bad6004e4c8420d097/11.2.pdf |url-status=live }}</ref> Syafruddin belakangan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan ganda: untuk mengurangi inflasi dan untuk menyelaraskan mata uang yang beredar dengan mencabut mata uang Belanda dari peredaran.{{sfn|Kian Wie Thee|2003|pp=78–79}}{{sfn|Lindblad|2008|p=41}} Menurut pernyataan De Javasche Bank, meskipun pasokan uang turun 41 persen setelah kebijakan ini, inflasi tetap merebak dengan harga pangan dan sandang yang masih naik.{{sfn|Glassburner|1962|pp=122–124}}
Baris 131 ⟶ 122:
[[Ekonomi Indonesia]] pada tahun 1957 sedang melemah dan situasi politik dalam negeri semakin memanas. Dalam kondisi ini, perusahaan-perusahaan asing, khususnya milik Belanda, sering disalahkan sebagai penyebab kelemahan ekonomi tersebut.{{sfn|Lindblad|2008|p=186}}{{sfn|Kahin|1999|pp=204-205}} Opini masyarakat telah bergeser dan kini menentang posisi Syafruddin yang pro-investasi asing.{{sfn|Madinier|2015|p=247}} Selain itu, Sukarno pada tahun 1956 mulai merencanakan [[Demokrasi Terpimpin]] yang ditentang secara keras oleh [[akar rumput]] Masyumi, sehingga Masyumi dan [[Kabinet Ali Sastroamidjojo II]] menjadi berseberangan. Sejumlah tokoh Masyumi di daerah mulai mendukung konsep [[negara serikat]] untuk Indonesia, dan perpecahan politik antara Masyumi dan PNI semakin memburuk. Pada tanggal 8 Januari 1957, Masyumi keluar dari koalisi pemerintah.{{sfn|Madinier|2015|pp=228-232}}
Keadaan politik semakin memburuk pada tanggal 29 November 1957; Belanda berhasil mencegah pembahasan [[Irian Barat|Papua Barat]] di forum [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]], sehingga Sukarno memerintahkan serikat-serikat buruh dan kesatuan tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda.{{sfn|Lindblad|2008|p=186}}{{sfn|Kahin|1999|pp=204-205}} Syafruddin secara terbuka menentang proses [[nasionalisasi]] tersebut dan mengkritisi ketidakjelasan rencana pemerintah, termasuk di depan Sukarno sendiri dalam acara Musyawarah Nasional Pembangunan.{{sfn|Lindblad|2008|p=186}}{{sfn|Kahin|Kahin|1997|p=112}} Setelah percobaan pembunuhan Sukarno di Cikini pada 30 November, Syafruddin dan sejumlah pemimpin Masyumi lainnya diselidiki pihak berwenang, karena sejumlah anggota komplotan merupakan anggota sayap pemuda Masyumi.{{sfn|Kahin|1999|pp=204-205}} Selama bulan Desember 1957, Syafruddin beserta [[Mohammad Natsir]] dan [[Burhanuddin Harahap]] dituduh terlibat dalam peristiwa Cikini oleh berbagai media cetak, dan mereka mulai diteror melalui telepon dan diganggu oleh organisasi-organisasi paramiliter di jalanan. Untuk memastikan keamanan pribadi dan keluarga masing-masing, mereka memutuskan untuk pergi dari Jakarta, dan pada Januari 1958, Syafruddin sudah berada di [[Padang]].{{sfn|Kahin|1999|pp=204-205}} Meskipun Natsir dan Harahap berdalih bahwa mereka ada urusan lain di Sumatra, Syafruddin mengaku bahwa ia telah kabur dari Jakarta, karena ia "tidak bersedia mati konyol".{{sfn|Madinier|2015|pp=249-250}}{{efn|Kutipan dari
Selama di Sumatra, Syafruddin dan para tokoh Masyumi, beserta Sumitro Djojohadikusumo, menghadiri rapat di [[Sungai Dareh, Pulau Punjung, Dharmasraya|Sungai Dareh]] bersama sejumlah tokoh militer yang berniat untuk memberontak seperti Kolonel [[Maludin Simbolon]]. Dalam rapat-rapat tersebut, sejumlah perwira militer berniat untuk memisahkan Sumatra dari RI sebagai negara sendiri, tetapi gagasan ini ditentang oleh pemimpin sipil seperti Syafruddin. Pada akhirnya, rapat ini menghasilkan suatu pernyataan yang intinya menuntut pembubaran [[Kabinet Djuanda]] dan pembentukan kabinet baru di bawah pimpinan [[Hamengkubuwono IX]] dan [[Mohammad Hatta]].{{sfn|Madinier|2015|p=251}} Para tokoh ini sudah menjalin kontak dengan [[Badan Intelijen Pusat]] [[Amerika Serikat]] (CIA), yang sudah mulai mengirimkan senjata dan pendanaan secara diam-diam sejak 1957. CIA bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Sukarno, tetapi pada saat itu belum mau untuk memberikan dukungan secara terbuka.{{sfn|Kahin|Kahin|1997|pp=120-124}}{{efn|[[Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat]], yang saat itu dipimpin [[John Foster Dulles]], menganggap bahwa Demokrasi Terpimpin di bawah Sukarno akan berkembang menjadi suatu negara komunis.{{sfn|Kahin|Kahin|1997|pp=141-142}}}} Di Palembang, Syafruddin bertemu dengan Kolonel [[Barlian]], Panglima [[Kodam II/Sriwijaya|Kodam di
===Jalannya PRRI===
[[File:MUS B.12.10. Uang pemberontakan PRRI Rp100, 1958; 1 (cropped).jpg|thumb|Uang kertas edaran PRRI tahun 1958, dengan tanda tangan Syafruddin.]]
Pada 15 Februari 1958, [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia]] (PRRI) dideklarasikan di Padang oleh Kolonel [[Ahmad Husein]]. Dalam kabinet PRRI, Syafruddin menduduki jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan.{{sfn|Madinier|2015|p=252}}{{sfn|Kahin|1999|p=211}} Menurut Syafruddin belakangan dalam autobiografinya, Husein memintanya untuk menandatangani deklarasi pendirian PRRI. Syafruddin menulis bahwa ia menolak ini, untuk menekankan bahwa PRRI bukan merupakan inisiatifnya pribadi.{{sfn|Madinier|2015|p=253}} Pemerintahan pusat di bawah Perdana Menteri [[Djuanda Kartawidjaja]] langsung mengeluarkan perintah untuk menangkap para pemimpin sipil PRRI, termasuk Syafruddin, dan mencabut jabatan-jabatan mereka. Pesawat tempur [[TNI Angkatan Udara]] mulai menggempur kota-kota yang dikendalikan PRRI di [[
Sayap militer PRRI telah hampir ditumpas oleh pemerintah pusat dalam empat bulan saja. Para pemimpin PRRI gagal mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, dan dukungan [[Amerika Serikat]] untuk PRRI ditarik setelah kegagalan-kegagalan tersebut.{{efn|Sejumlah tentara marinir dan [[Armada Ketujuh Amerika Serikat]] berada di lepas pantai Sumatra pada awal 1958. Menteri Luar Negeri AS [[John Foster Dulles]] berharap akan ada pemberontakan yang merembet ke seluruh Indonesia, tetapi ia dikecewakan setelah hal itu tidak terjadi dan PRRI kalah secara militer.{{sfn|Madinier|2015|pp=254-258}}}} PRRI terpaksa mundur menjadi gerilyawan di hutan dan gunung di pulau Sumatra.{{sfn|Madinier|2015|pp=254-258}} Meskipun begitu, Syafruddin menolak untuk berkompromi dengan pemerintahan pusat di Jakarta, dan pada ulang tahun PRRI pertama Syafruddin masih mengkritik kerja sama Sukarno dengan [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) dan menyerukan perlunya bentuk [[negara serikat]] untuk Indonesia.{{sfn|Kahin|1999|pp=222-224}} Saat mereka semakin terpojok, para pemimpin PRRI memproklamasikan Republik Persatuan Indonesia (RPI) di [[Bonjol, Pasaman]] pada 8 Februari 1960 sebagai negara serikat yang akan meliputi seluruh Indonesia dengan Syafruddin sebagai presidennya.{{sfn|Kahin|1999|pp=222-224}}{{sfn|Madinier|2015|pp=259-260}} Dalam konstitusi RPI, setiap negara anggota bebas memilih bentuk pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.{{sfn|Kahin|1999|pp=222-224}} Sementara itu, pemerintahan pusat terus menekan PRRI dan merebut kota demi kota, termasuk basis PRRI di [[Koto Tinggi, Baso, Agam|Koto Tinggi]] pada Juli 1960. Karena jatuhnya Koto Tinggi, Syafruddin dkk harus bergerilya di hutan belantara, tanpa fasilitas komunikasi dengan kesatuan-kesatuan PRRI lainnya.{{sfn|Kahin|1999|pp=225-226}}
Baris 146 ⟶ 137:
== Orde Baru ==
Sebelum Syafruddin dibebaskan, para pemimpin Masyumi yang dilepaskan lebih dahulu mencoba untuk mendirikan kembali Masyumi, tetapi upaya ini gagal karena [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|ABRI]] melarang Masyumi dan PSI.{{sfn|Rifai-Hasan|2012|p=143}} Karena itu, Syafruddin cenderung mengekspresikan dirinya melalui agama. Ia merupakan anggota kepengurusan sejumlah organisasi Islam, seperti Korps Mubaligh Indonesia dan Yayasan Pesantren Islam (Al Azhar).<ref name="wafat">{{cite news |last1=Ahsan |first1=Ivan Aulia |title=Sejarah 15 Februari 1989: "Presiden" Syafruddin Prawiranegara Wafat |url=https://tirto.id/sejarah-15-februari-1989-presiden-syafruddin-prawiranegara-wafat-dg6D |access-date=14 November 2021 |work=tirto.id |language=id |archive-date=14 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211114104217/https://tirto.id/sejarah-15-februari-1989-presiden-syafruddin-prawiranegara-wafat-dg6D |url-status=live }}</ref> Ia juga tetap berkarya dalam bidang ekonomi, dengan mendirikan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia pada Juli 1967.{{sfn|Assyaukanie|2009|p=87}} Secara umum, Syafruddin mendukung kebijakan ekonomi Orde Baru di bawah kepemimpinan menteri-menteri [[Teknokrasi|teknokrat]] seperti [[Widjojo Nitisastro]] dan [[Mohammad Sadli]].{{sfn|Kahin|1989|p=104}} Dengan bantuan [[Oey Beng To]], ia menulis buku ''Sejarah Moneter''.<ref>{{
Di sisi politik, Syafruddin menentang pendirian [[Partai Muslimin Indonesia]] (Parmusi). Syafruddin bahkan berkomentar bahwa Parmusi lebih buruk dari PKI.{{sfn|Kahin|1999|pp=255, 350}}{{efn|Berdasarkan wawancara tahun 1971. Kutipan sejarawan Amerika Serikat Audrey Kahin: "The present Islamic parties are as bad as the Communists. No, that is not right, for the Communists are willing to make sacrifices".{{sfn|Kahin|1999|pp=255, 350}} Dalam Bahasa Indonesia: "Partai-partai Islam yang sekarang seburuk para Komunis. Bahkan tidak, karena para Komunis rela berkorban."}} Kritikannya membawanya kembali ke penjara pada April 1978.{{sfn|Budiyarso|2000|p=177}} Syafruddin berikutnya menjadi salah satu tokoh yang mendorong dan ikut menandatangani [[Petisi 50]] pada 1980, beserta tokoh-tokoh eks Masyumi/PRRI seperti Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, serta sejumlah tokoh militer seperti [[Abdul Haris Nasution]] dan [[Hoegeng Imam Santoso]]. Petisi tersebut mengkritik hubungan erat [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] dengan [[Golkar]], pemerkayaan diri Suharto, serta penolakan penggunaan [[Pancasila]] sebagai senjata politik.{{sfn|Friend|2009|pp=179-180}}{{sfn|Latif|2008|p=408}} Pada masa itu, kebijakan pemerintah menekankan
Syafruddin juga turut menulis "lembaran putih" seusai [[Peristiwa Tanjung Priok]] 1984, yang menuduh kebijakan represif pemerintah terhadap kelompok keagamaan dan pemaksaan Pancasila sebagai akar kerusuhan yang terjadi.{{sfn|Friend|2009|p=192}}<ref>{{cite news |title=Priok 12 September 1984: Ketika Aspirasi Dijawab Peluru dan Penjara |url=https://www.republika.co.id/berita/owedm8385/priok-12-september-1984-ketika-aspirasi-dijawab-peluru-dan-penjara-part1 |access-date=17 November 2021 |work=Republika |date=17 September 2017 |language=id |archive-date=17 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211117152040/https://www.republika.co.id/berita/owedm8385/priok-12-september-1984-ketika-aspirasi-dijawab-peluru-dan-penjara-part1 |url-status=live }}</ref> Karena aktivitas-aktivitasnya tersebut, Syafruddin di[[cekal]] keluar negeri, kecuali untuk urusan berobat.{{sfn|Kahin|1989|p=105}} Meskipun begitu, Syafruddin tetap mengkritik pemerintah, dan sempat diperiksa karena isi khotbah [[Idul Fitri]] di suatu masjid di Tanjung Priok pada Juni 1985.<ref name="wafat"/>
== Pandangan ==
Ekonom [[Thee Kian Wie]] menuliskan bahwa Syafruddin, beserta tokoh-tokoh semasa seperti Sumitro dan Hatta, merupakan pembuat kebijakan yang pragmatis,{{sfn|Thee Kian Wie|2012|p=8}} meskipun dibandingkan tokoh-tokoh lain pada masa itu pandangan ekonomi Syafruddin dianggap lebih terbuka terhadap investasi dan modal asing.{{sfn|Glassburner|1962|pp=120–121}} Ia mengedepankan [[sosialisme religius]] dengan sistem ekonomi [[pasar bebas]], dan menganggap bahwa pada masa itu belum waktunya untuk menjalankan [[nasionalisasi]] berbagai industri.{{sfn|Glassburner|1962|pp=120–121}} Pandangan-pandangan ini sering berseberangan dengan Sumitro, yang lebih nasionalis.{{sfn|Glassburner|1962|pp=122–124}} Sumitro beranggapan bahwa pemerintah Indonesia harus bertindak langsung untuk membantu [[industrialisasi]], sementara Syafruddin tidak percaya bahwa [[badan usaha milik negara]] dapat beroperasi dengan efisien.{{sfn|Kementerian Keuangan|1991|p=56}} Syafruddin ingin proses nasionalisasi dilangsungkan secara bertahap,{{sfn|Friend|2009|p=82}} dan berpendapat bahwa investasi dan modal asing berdampak positif untuk ekonomi Indonesia.{{sfn|Assyaukanie|2009|pp=79-80}}
Meskipun Syafruddin setuju dengan prinsip [[keadilan sosial]] dan menghargai upaya organisasi-organisasi komunis di Eropa dalam pergerakan buruh, ia menolak [[Marxisme]] secara fundamental karena prinsip [[ateisme]] dalam paham komunis. Menurut Syafruddin, seorang Muslim atau Kristen tidak dapat menjadi seorang komunis sepenuhnya.{{sfn|Fogg|2019|pp=182-183}}{{sfn|Rifai-Hasan|2012|p=215}} Ia beranggapan bahwa banyak Muslim yang bergabung dengan organisasi komunis karena ketidakpahaman atas asas-asas dalam komunisme,{{sfn|Rifai-Hasan|2012|pp=205-206}} dan juga beranggapan bahwa Marxisme bertentangan dengan [[Undang-Undang Dasar 1945|Undang-Undang Dasar]].{{sfn|Rifai-Hasan|2012|p=175}} Meskipun begitu, pandangan teologis Syafruddin dapat dianggap liberal,{{sfn|Rifai-Hasan|2012|p=16}} dengan interpretasi yang mengedepankan [[Al-Qur'an]] di atas [[Hadits]].{{sfn|Rifai-Hasan|2012|pp=148-150}} Ia juga tidak menganggap bunga bank sebagai [[riba]].{{sfn|Assyaukanie|2009|p=78}} Syafruddin mendukung program [[keluarga berencana]] di bawah Suharto meskipun adanya fatwa yang menentang kebijakan tersebut,{{sfn|Rifai-Hasan|2012|p=154}} dan juga menentang pendirian negara Islam seperti [[Pakistan]] dengan anggapan bahwa struktur negara tersebut bersifat memaksakan agama Islam ke penduduk Indonesia lainnya.{{sfn|Rifai-Hasan|2012|pp=178-179}}
== Keluarga ==
Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah Syehabuddin, putri Camat Buahbatu dan keturunan Raja Pagaruyung pada tanggal 31 Januari 1941.{{sfn|Kahin|1989|p=101}} Mereka memiliki delapan orang anak, salah seorangnya [[Farid Prawiranegara]].<ref>{{
Ketika Syafruddin mendekam di penjara, keluarganya sempat menjadi [[tunawisma]] karena rumah mereka disita. Untuk beberapa lama, mereka menumpang di rumah saudara dan politikus Masyumi yang bersimpati. Salah
== Meninggal dan peninggalan ==
Syafruddin meninggal pada 15 Februari 1989 di [[Jakarta]] karena [[serangan jantung]].{{sfn|Kahin|1989|p=101}} Syafruddin sebelumnya menderita [[bronkitis]], dan ia rubuh di rumahnya sekitar jam 6 sore pada hari itu juga sebelum dilarikan ke [[Rumah Sakit Pondok Indah]].<ref>{{
Dalam [[obituari]]nya, Kahin menuliskan bahwa Syafruddin merupakan salah seorang tokoh yang bersih dari korupsi, dan dikenal sebagai seorang yang jujur, berintegritas, dan terus terang.{{sfn|Kahin|1989|p=101}} Menurut wartawan [[Rosihan Anwar]], Syafruddin merupakan seorang idealis dengan pandangan [[sosialisme religius]]nya sebagai seorang Muslim yang dapat dibandingkan dengan sosialisme [[Sutan Sjahrir]]. Rosihan juga mengatakan bahwa selama masa tua Syafruddin, ia melihat Indonesia seolah-olah dijajah oleh bangsa sendiri. Rosihan menyebut komentar tersebut didasari pengalaman Syafruddin setelah periode PRRI, ketika jasanya selama masa PDRI diabaikan dan dirinya tidak dianggap oleh masyarakat.<ref name="mantan"/>
Pada 8 November 2011, Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] menganugerahkan gelar [[Pahlawan Nasional Indonesia]] kepada Syafruddin Prawiranegara, setelah pengajuan Syafruddin sebagai Pahlawan Nasional sempat ditolak pada tahun 2000 dan 2009.<ref>{{cite news |title=Sjafruddin Prawiranegara Jadi Pahlawan Nasional |url=https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/08/m0ki1m-sjafruddin-prawiranegara-jadi-pahlawan-nasional |access-date=14 November 2021 |work=Republika |date=8 Maret 2012 |language=id |archive-date=14 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211114110951/https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/08/m0ki1m-sjafruddin-prawiranegara-jadi-pahlawan-nasional |url-status=live }}</ref> Pencalonan Syafruddin sebelumnya ditentang oleh pihak TNI, tetapi setelah Natsir dijadikan pahlawan nasional pada 2008, panitia pengusulan memobilisasi dukungan melalui penyelenggaraan seminar dan peluncuran buku pada peringatan 100 tahun Syafruddin. Dukungan ini pada akhirnya mendorong presiden untuk menganugerahi gelar Pahlawan Nasional.{{sfn|Madinier|2022|pp=275-276}} Pada 2015, nama Syafruddin disematkan pada salah satu gedung kembar kantor [[Bank Indonesia]].<ref>{{cite web |title=Nama Gubernur BI di Menara Kembar BI Thamrin |url=https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Nama-Gubernur-BI-di-Menara-Kembar-BI-Thamrin.aspx |publisher=[[Bank Indonesia]] |access-date=14 November 2021 |language=id |date=1 Desember 2020 |archive-date=25 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211125060813/https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Nama-Gubernur-BI-di-Menara-Kembar-BI-Thamrin.aspx |url-status=live }}</ref> Sejumlah tokoh-tokoh politik Indonesia modern seperti [[Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat]] [[Zulkifli Hasan]], Wakil Ketua MPR [[Lukman Hakim Saifuddin]], dan [[Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Ketua Mahkamah Konstitusi]] [[Jimly Asshiddiqie]] menyatakan dukungan atas pengakuan Syafruddin sebagai [[Presiden Republik Indonesia]] kedua.<ref>{{
== Keterangan==
Baris 180 ⟶ 171:
* {{cite book |title=Peran TNI-AU pada masa pemerintah darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949 |year=2001 |publisher=Subdisjarah |url=https://www.google.com/books/edition/Peran_TNI_AU_pada_masa_pemerintah_darura/CqT4_3WCeMMC |language=id|ref={{harvid|Subdisjarah|2001}}}}
* {{cite book |title=Cerita Jemaah Haji Indonesia Tahun 1970-an Ketika Ibadah Haji Mulai Dengan Pesawat|year=2020|publisher=Tempo Publishing|isbn=978-623-262-180-0|url=https://www.google.com/books/edition/Cerita_Jemaah_Haji_Indonesia_Tahun_1970/3F3UDwAAQBAJ |language=id |access-date=14 November 2021 |archive-date=25 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211125060803/https://www.google.com/books/edition/Cerita_Jemaah_Haji_Indonesia_Tahun_1970/3F3UDwAAQBAJ|ref={{harvid|''Tempo''|2020}} |url-status=live }}
* {{cite book|authorlink=Benedict Anderson|last1=Anderson |first1=Benedict Richard O'Gorman |title=Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946 |year=2006 |publisher=Equinox Publishing |isbn=978-979-3780-14-6 |url=https://www.google.com/books/edition/Java_in_a_Time_of_Revolution/87totx4p3ZcC |language=en|ref=harv|ref={{harvid|Anderson|2006}}}}
* {{cite book |title=Belajar Dari Partai Masjumi |year=2014 |publisher=Pustaka Al Kautsar |isbn=978-979-592-674-0 |pages=18-20 |url=https://www.google.com/books/edition/Belajar_Dari_Partai_Masjumi/NyDuDAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=masa+kecil+sjafruddin+prawiranegara+kuding&pg=PA19 |language=id |access-date=14 November 2021 |archive-date=25 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211125060852/https://www.google.com/books/edition/Belajar_Dari_Partai_Masjumi/NyDuDAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=masa+kecil+sjafruddin+prawiranegara+kuding&pg=PA19 |url-status=live|last=Artawijaya |ref={{harvid|Artawijaya|2014}}}}
* {{cite book |last1=Assyaukanie |first1=Luthfi |title=Islam and the Secular State in Indonesia |year=2009 |publisher=[[Institute of Southeast Asian Studies]] |isbn=978-981-230-889-4 |url=https://www.google.com/books/edition/Islam_and_the_Secular_State_in_Indonesia/H8ZEwdcxQX0C |language=en|ref=harv|ref={{harvid|Assyaukanie|2009}}}}
* {{cite book|isbn=978-602-7677-56-2 |last1=Bahar |first1=Saafroedin |title=Etnik, Elite dan Integrasi Nasional: Minangkabau 1945-1984 Republik Indonesia 1985-2015 |year=2018 |publisher=Gre Publishing |url=https://www.google.com/books/edition/ETNIK_ELITE_DAN_INTEGRASI_NASIONAL/Tk1jDwAAQBAJ |language=id|ref=harv|ref={{harvid|Bahar|2018}}}}
* {{cite book |last1=Budiyarso |first1=Edy |title=Menentang tirani: aksi mahasiswa '77/'78 |year=2000 |publisher=Gramedia Widiasarana Indonesia bekerja sama dengan Bank Naskah Gramedia |isbn=978-979-669-975-9 |url=https://www.google.com/books/edition/Menentang_tirani/0e1xAAAAMAAJ |language=id |access-date=14 November 2021 |archive-date=25 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211125060804/https://www.google.com/books/edition/Menentang_tirani/0e1xAAAAMAAJ |url-status=live |ref={{harvid|Budiyarso|2000}}}}
* {{cite book |last1=Djumala |first1=Darmansjah |title=Soft Power untuk Aceh |year=2013 |publisher=Gramedia Pustaka Utama |isbn=978-979-22-8755-4 |url=https://www.google.com/books/edition/Soft_Power_untuk_Aceh/u0lODwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=syafruddin+prawiranegara+aceh&pg=PA26 |language=id |access-date=14 November 2021 |archive-date=25 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211125060802/https://www.google.com/books/edition/Soft_Power_untuk_Aceh/u0lODwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=syafruddin+prawiranegara+aceh&pg=PA26 |url-status=live |ref={{harvid|Djumala|2013}}}}
* {{cite book |authorlink=Herbert Feith|last1=Feith |first1=Herbert |title=The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia |year=2006 |publisher=Equinox Publishing |isbn=978-979-3780-45-0 |url=https://www.google.com/books/edition/The_Decline_of_Constitutional_Democracy/VAH0W9uxoqoC |language=en|ref=harv|ref={{harvid|Feith|2006}}}}
* {{cite book |last1=Fogg |first1=Kevin W. |title=Indonesia's Islamic Revolution |date=2019 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-1-108-48787-0 |url=https://www.google.com/books/edition/Indonesia_s_Islamic_Revolution/A27CDwAAQBAJ |language=en|ref={{harvid|Fogg|2019}}}}
* {{cite book |title=Spirit Islam pada Masa Revolusi Indonesia |last=Fogg |first=Kevin W. |year=2020 |publisher=Noura Books |location=[[Jakarta]] |isbn=978-623-242-186-8 |ref=harv |translator=Yanto Musthofa|ref={{harvid|Fogg|2020}}}}
* {{cite book |last1=Friend |first1=Theodore |title=Indonesian Destinies |year=2009 |publisher=[[Harvard University Press]] |isbn=978-0-674-03735-9 |url=https://www.google.com/books/edition/Indonesian_Destinies/_w6Mn4xRLt8C |language=en|ref={{harvid|Friend|2009}}}}
* {{cite journal |language=en|last1=Glassburner |first1=Bruce |title=Economic Policy-Making in Indonesia, 1950-57 |url=https://archive.org/details/sim_economic-development-and-cultural-change_1962-01_10_2/page/113|journal=Economic Development and Cultural Change |year=1962 |volume=10 |issue=2 |pages=113–133 |jstor=1151906 |issn=0013-0079|ref=harv|ref={{harvid|Glassburner|1962}}}}
* {{cite journal |last=Kahin |first=George McT.|language=en |author-link=George McTurnan Kahin |title=In Memoriam: Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989) |url=https://archive.org/details/sim_indonesia_1989-10_48/page/101 |journal=Indonesia |volume=48 |year=1989 |publisher=Cornell Modern Indonesia Project |place=Ithaca, New York |pages=101–106 |issn=0019-7289 |jstor=3351269 |ref=harv|ref={{harvid|Kahin|1989}}}}
* {{cite book |last1=Kahin |first1=Audrey |title=Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998 |year=1999 |publisher=Amsterdam University Press |isbn=978-90-5356-395-3 |url=https://www.google.com/books/edition/Rebellion_to_Integration/AlF14JYwA_wC |language=en|ref=harv|ref={{harvid|Kahin|1999}}}}
* {{cite book |last1=Kahin |first1=Audrey |last2=Kahin |first2=George McTurnan |title=Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia |date=1997 |publisher=University of Washington Press |isbn=978-0-295-97618-1 |url=https://www.google.com/books/edition/Subversion_as_Foreign_Policy/WnRTP-olmNQC |language=en|ref=harv|ref={{harvid|Kahin|Kahin|1997}}}}
* {{cite book |last1=Latif |first1=Yudi |title=Indonesian Muslim Intelligentsia and Power |date=2008 |publisher=[[Institute of Southeast Asian Studies]] |isbn=978-981-230-472-8 |url=https://www.google.com/books/edition/Indonesian_Muslim_Intelligentsia_and_Pow/FLR3uqRr-1oC |language=en|ref={{harvid|Latif|2008}}}}
* {{cite book |last1=Legge |first1=J. D. |title=Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupied Jakarta |year=2010 |publisher=Equinox Publishing |isbn=978-602-8397-23-0 |url=https://www.google.com/books/edition/Intellectuals_and_Nationalism_in_Indones/HHwW1m0atC0C |language=en|ref=harv|ref={{harvid|Legge|2010}}}}
* {{cite book |last1=Lindblad |first1=J. Th |title=Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia |year=2008 |publisher=BRILL |isbn=978-90-04-25397-1 |url=https://www.google.com/books/edition/Bridges_to_New_Business/rfRjAAAAQBAJ |language=en|ref=harv|ref={{harvid|Lindblad|2008}}}}
* {{cite book |last1=Madinier |first1=Remy |title=Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism |year=2015 |publisher=NUS Press |isbn=978-9971-69-843-0 |url=https://www.google.com/books/edition/Islam_and_Politics_in_Indonesia/jxlxCgAAQBAJ |language=en|ref=harv|ref={{harvid|Madinier|2015}}}}
* {{cite book |last1=Madinier |first1=Remy |title=Revolusi Tak Kunjung Selesai |year=2022 |publisher=Kepustakaan Populer Gramedia |isbn=978-602-424-306-7 |url=https://www.google.com/books/edition/Revolusi_Tak_Kunjung_Selesai/xWhYEAAAQBAJ |language=id|ref={{harvid|Madinier|2022}}}}
* {{cite book |last1=Notodidjojo |first1=Soebagijo Ilham |title=Jusuf Wibisono, karang di tengah gelombang |year=1980 |publisher=Gunung Agung |url=https://www.google.com/books/edition/Jusuf_Wibisono_karang_di_tengah_gelomban/dt0LAAAAIAAJ |language=id |access-date=14 November 2021 |archive-date=25 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211125060802/https://www.google.com/books/edition/Jusuf_Wibisono_karang_di_tengah_gelomban/dt0LAAAAIAAJ |url-status=live |ref={{harvid|Notodidjojo|1980}}}}
* {{cite book |last1=Prawiranegara |first1=Syafruddin |title=Bebaskanlah perjalanan haji dari monopoli pemerintah! |year=1978 |publisher=Bulan Bintang |url=https://www.google.com/books/edition/Bebaskanlah_perjalanan_haji_dari_monopol/jQWnAQAACAAJ |language=id |access-date=14 November 2021 |archive-date=25 November 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211125060852/https://www.google.com/books/edition/Bebaskanlah_perjalanan_haji_dari_monopol/jQWnAQAACAAJ |url-status=live |ref={{harvid|Prawiranegara|1978}}}}
* {{cite web|last1=Rifai-Hasan |first1=Pipip-Achmad |title=Islam, Social Justice and Economic Development: A Study of the Works of Sjafruddin Prawiranegara |date=15 September 2012 |url=https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/974772/ |publisher=Concordia University |language=en|ref={{harvid|Rifai-Hasan|2012}}}}
* {{cite book |last1=Rosidi |first1=Ajip |title=Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah S.w.t: Sebuah Biografi |year=1986 |publisher=Inti Idayu |url=https://www.google.com/books/edition/Sjafruddin_Prawiranegara_Lebih_Takut_Kep/EwcbzQEACAAJ?hl=en |language=id|ref=harv|ref={{harvid|Rosidi|1986}}}}
* {{cite book|language=en|editor=[[Thee Kian Wie]]|url=https://books.google.com/books?id=kot1BwAAQBAJ |title=Recollections: The Indonesian Economy, 1950s–1990s |publisher=[[Institute of Southeast Asian Studies]] |location=Singapura |year=2003 |isbn=978-981-230-174-1|ref=harv|ref={{harvid|Thee Kian Wie|2003}}}}
* {{cite book |last1=Thee Kian Wie |author1-link=Thee Kian Wie |title=Indonesia's Economy Since Independence |date=2012 |publisher=Institute of Southeast Asian Studies |isbn=978-981-4379-63-2 |url=https://books.google.com/books/about/Indonesia_s_Economy_Since_Independence.html?id=YsJI4L8yBBwC |language=en|ref={{harvid|Thee Kian Wie|2012}}}}
* {{cite book |last1=van Dijk |first1=C. |title=Rebellion under the Banner of Islam |year=1981 |publisher=BRILL|isbn=978-90-04-28725-9
|pages=269–339 |url=https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs6vx.12 |language=en|chapter=Aceh, the Rebellion of the Islamic Scholars|ref=harv|ref={{harvid|van Dijk|1981}}}}
* {{cite book |last1=Wolters |first1=W.G. |title=Beyond Empire and Nation |year=2012 |publisher=BRILL|language=en|pages=109–136 |url=https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h2zm.8 |chapter=Decolonizing money: Central banks in the Philippines and Indonesia|isbn=978-90-6718-289-8|ref=harv|ref={{harvid|Wolters|2012}}}}
{{Div col end}}
{{kotak mulai}}
{{s-off}}
{{kotak suksesi|jabatan=[[Menteri Keuangan Indonesia]]|pendahulu=[[Lukman Hakim (birokrat)|Lukman Hakim]]|pengganti=[[Jusuf Wibisono]]|tahun=1949–1951}}
{{kotak suksesi |jabatan = [[Wakil Perdana Menteri Indonesia]] |pendahulu = [[Adenan Kapau Gani]]<br>[[Setyadjit Soegondo]]<br>[[Raden Sjamsoeddin]]<br>[[Wondoamiseno]] |pengganti = [[Abdul Hakim Harahap]] |tahun = 1949–1949}}
{{kotak suksesi |jabatan = [[Kabinet Darurat|Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia]]<br>{{small|Merangkap Menteri Keuangan dan Penerangan}} |pendahulu = [[Soekarno]]<br>{{small|Presiden}} |pengganti = [[Soekarno]]<br>{{small|Presiden}} |tahun = 1948–1949}}
{{kotak suksesi|jabatan=[[Menteri Kemakmuran Indonesia]]|pendahulu=[[Adnan Kapau Gani]]|pengganti=[[Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono|I. J. Kasimo]]|tahun=1948–1948}}
{{kotak suksesi|jabatan=[[Menteri Keuangan Indonesia]]|pendahulu=[[Surachman Tjokrodisurjo]]|pengganti=[[A. A. Maramis]]|tahun=1946–1947}}
{{S-new}}
{{S-ttl|title=[[Menteri Muda Keuangan Indonesia]]|years=1946–1946}}
{{s-aft|after=[[Lukman Hakim (birokrat)|Lukman Hakim]]}}
{{s-gov}}
{{S-new}}
{{S-ttl|title=[[Gubernur Bank Indonesia]]|years=1953–1958}}
{{s-aft|after=[[Lukman Hakim (birokrat)|Lukman Hakim]]}}
{{kotak selesai}}
{{Pahlawan Indonesia}}
{{Wakil Perdana Menteri Indonesia}}
{{Menteri Keuangan Indonesia}}
{{Gubernur Bank Indonesia}}
{{lifetime|1911|1989|Prawiranegara, Syafruddin}}
{{Authority control}}
{{artikel pilihan}}
[[Kategori:Pejuang kemerdekaan Indonesia]]
[[Kategori:Pejuang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia]]
[[Kategori:Politikus Partai Masyumi]]
[[Kategori:Presiden Indonesia]]
[[Kategori:Menteri Kabinet Sjahrir II]]
[[Kategori:Menteri Kabinet Sjahrir III]]
Baris 240 ⟶ 236:
[[Kategori:Menteri Kabinet Republik Indonesia Serikat]]
[[Kategori:Menteri Keuangan Indonesia]]
[[Kategori:Gubernur Bank Indonesia]]
[[Kategori:Wakil Perdana Menteri Indonesia]]
[[Kategori:Penerima Bintang Republik Indonesia Adipradana]]
[[Kategori:Penandatangan Petisi 50]]
[[Kategori:Tokoh Petisi 50]]
[[Kategori:Tokoh Orde Lama]]
[[Kategori:Tahanan politik Indonesia]]
[[Kategori:Dinasti Mauli]]
[[Kategori:Tokoh
[[Kategori:
[[Kategori:Tokoh politik Sunda]]
[[Kategori:Intelektual Sunda]]
[[Kategori:Tokoh dari Serang]]
|