Thomas Stamford Raffles: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: halaman dengan galat kutipan VisualEditor |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: halaman dengan galat kutipan VisualEditor |
||
Baris 140:
Reformasi sistem pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan para petani dari cengkraman elit priyayi. Pada masa itu, hal ini merupakan sebuah ide yang revolusioner. Namun, pelaksanaan reformasi sistem pajak menemui beberapa hambatan. Sistem pajak sewa tanah yang mengadopsi hukum pajak di Benggala ini menimbulkan konsekuensi yang serius. Misalnya bahwa semua tanah yang tidak dibudidayakan berada langsung di bawah pemerintah dan bebas digunakan untuk apa saja. Suatu ketidakadilan bagi orang Jawa yang menganggap wilayah tanah yang tak diolah sebagai tanah cadangan yang akan diolah bila jumlah [[penduduk]] meningkat. Kalau pemerintah memutuskan menjual tanah ini kepada petanam Eropa atau Cina akan timbul suatu kaum tak bertanah dan berbagai permasalahan yang menyertainya.<ref name=":1" /> Selain itu, pemerintahan Raffles juga terhambat oleh tidak adanya pengetahuan yang akurat tentang sistem penguasaan tanah dan jumlah tanah subur yang tersedia sehingga pemerintah mau tak mau mengandalkan informasi dari dari para pejabat Jawa yang terbiasa menggunakan sistem pengukuran tanah yang berbeda-beda di setiap wilayah.<ref name=":2" />
Setelah menerima instruksi dari [[Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 1st Earl of Minto|Lord Minto]], Stamford Raffles bergabung dengan armada militer yang terdiri dari hampir 100 kapal dan 12.000 serdadu. Bersama pasukan ini, ia berhasil menggagalkan upaya Janssens di Batavia. Ketika pertama kali tiba di Tanah Jawa, Raffles berada di bawah komando Gubernur Jendral Lord Minto, dengan pangkat Letnan Gubernur. Ekspedisi ini dilakukan setelah wilayah Belanda jatuh ke tangan Prancis. Raffles tiba di Tanah Jawa dengan tujuan mengatur ekspedisi militer melawan Belanda. Pada awalnya, Pulau Jawa direncanakan oleh Prancis sebagai basis pertahanan mereka, tetapi Lord Minto memiliki visi untuk menjadikan Jawa sebagai koloni Inggris. Penyerbuan militer ini dipimpin oleh beberapa tokoh penting, termasuk [[Admiral Robert Stopford]], [[Jendral Wetherhall]], dan [[Kolonel Gillespie]].<ref name=":4">{{Cite journal|last=Setyawan|first=Yusup Hari|date=2020|title=Peran Sir Thomas Stamford Raffles Dalam Sistem Pajak Bumi di Pulau Jawa Tahun 1811-1816|url=https://journal.upy.ac.id/index.php/karmawibangga/article/view/1087|journal=KARMAWIBANGGA: Historical Studies Journal|language=en|volume=2|issue=2|pages=65–76|doi=10.31316/fkip.v2i2.1087|issn=2715-4483}}</ref>
Ketika Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jendral di Pulau Jawa dari tahun 1811 hingga 1816, ia melakukan perubahan signifikan dalam sistem kepemilikan tanah. Raffles menggantikan sistem tanam paksa (cultuur stelsel) yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan sistem Pajak Bumi atau sewa tanah (Landrente). Menurut pandangan Raffles, pelaksanaan Pajak Bumi harus didasarkan pada hukum adat Jawa, dan sistem ini telah diterapkan dengan sukses di India sebelumnya.<ref name=":3" />
Selama kepemimpinannya, Raffles berusaha untuk menghapus penyerahan wajib, kerja rodi, dan memberikan kepastian serta kebebasan kepada para petani, terutama dalam menentukan tanaman apa yang akan mereka tanam, bukan hanya untuk kepentingan ekspor pemerintah. Dalam hal ini, Raffles dipengaruhi oleh cita-cita revolusi Prancis yang mengusung semboyan "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan" bagi seluruh warga, meskipun ia menyadari bahwa di konteks Jawa, tidak semua aspek cita-cita tersebut dapat terwujud sepenuhnya.<ref name=":4" />
Saat Inggris menguasai Jawa, Raffles pertama-tama berusaha mengubah kebijakan [[kolonialisme]] yang sebelumnya diterapkan, yaitu sistem tanam paksa, dengan sistem yang dianggapnya lebih manusiawi. Ia menentang sistem VOC karena keyakinannya yang sekarang disebut sebagai liberalisme, serta pandangannya bahwa eksploitasi yang dilakukan VOC tidak menguntungkan. Ia ingin menggantikan sistem [[Perusahaan Hindia Timur Belanda|VOC]] dengan sistem pertanian di mana para petani memiliki kebebasan untuk menanam tanaman dagangan (cash crops) yang dapat diekspor ke luar negeri. Dalam sistem ini, pemerintah kolonial hanya bertugas menciptakan pasar yang dibutuhkan untuk merangsang para petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Pendekatan Raffles ini bertentangan dengan sistem VOC yang dianggapnya tidak memberikan kebebasan kepada penduduk pribumi, terutama dalam sektor pertanian, dan dianggap tidak menguntungkan.<ref name=":4" />
== Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan ==
| |||