Tionghoa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Cino Kulup (bicara | kontrib) Membalikkan revisi 16839114 oleh 36.80.218.158 (bicara) Tag: Pembatalan |
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.4 |
||
| (24 revisi perantara oleh 13 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{pindah ke|Orang Tionghoa}}
{{disambiginfo}}
[[Berkas:Traditional outfit of King and Queen of Hua people.JPG|jmpl|ka|350px|Kaisar dan Permaisuri [[Huaxia]].]]
'''
Di Tiongkok sendiri, konsep serupa dikenal dengan nama '''Huaxia''' ({{lang-zh|
==
{{Chinese|t=中華民族|s=中华民族|p=Zhōnghuá Mínzú|gan=Zung<sup>1</sup> fa<sup>4</sup> min<sup>4</sup> zuk<sup>6</sup>|w=Chung-hua min-tsu|bpmf=ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ|poj=Tiong-hôa bîn-cho̍k|j=
}}
{{Contains Chinese text}}
'''''Zhonghua minzu''''' ({{lang-zh|t=中華民族|s=中华民族|
Istilah ''Zhonghua minzu'' merupakan suatu istilah politis kunci yang sejarahnya berkaitan erat dengan sejarah negara Tiongkok modern, baik sejarah kebangkitan nasional Tiongkok maupun sejarah perjuangan bangsa Tiongkok.<ref name="Lawrance2004"/><ref name="BloxhamMoses2010"/>
Baris 19 ⟶ 20:
[[Berkas:Flag_of_the_Republic_of_China_(1912-1928).svg|jmpl|Bendera Nasional Tiongkok (1912-1928) setelah Revolusi Xinhai, dengan lima warna '[[Kesatuan lima ras|Lima Bangsa di Bawah Satu Negara]]']]
Pada masa awal Republik ([[Pemerintah Beiyang|1912–27]]) dan Nasionalis ([[Pemerintahan Nasionalis di Tiongkok|1928–49]]), istilah ''Zhonghua minzu'' pertama kali disebut oleh [[Liang Qichao]], yang pada mulanya hanya merujuk pada bangsa Han. Kemudian istilah tersebut diperluas untuk mencakup empat bangsa mayoritas lainnya: [[orang Manchuria|bangsa Man]] (Manchu), [[orang Mongol|bangsa Menggu]] (Mongol), bangsa [[Hui]] (kelompok etnis beragama Islam di barat laut Tiongkok), dan [[orang Tibet|bangsa Zang]] (Tibet),<ref name="Fitzgerald1995"/><ref name="BlumJensen2002">{{cite book|author1=Susan Debra Blum|author2=Lionel M. Jensen|title=China Off Center: Mapping the Margins of the Middle Kingdom|url=http://books.google.com/books?id=pA_MP4Q11qgC&pg=PA170|accessdate=23 February 2013|year=2002|publisher=University of Hawaii Press|isbn=978-0-8248-2577-5|pages=170–}}</ref>
{{quote|有人說，清室推翻以後，民族主義可以不要。這話實在錯了。……現在說五族共和，我們國內何止五族呢？我的意思，應該把我們中國所有各民族融化成一個'''中華民族'''。……並且要把中華民族造成很文明的民族，然後民族主義乃為完了。
Ada beberapa orang berkata bahwa setelah Qing digulingkan, kita tidak butuh lagi nasionalisme. Ini salah. ... Pada saat ini kita berbicara tentang mempersatukan lima ras, tetapi apakah bangsa kita hanya memiliki lima ras? Maksud saya, kita harus mempersatukan semua etnis di Tiongkok menjadi satu bangsa (''Zhonghua minzu''). ... dan lebih jauh lagi, mengembangkan bangsa Tionghoa menjadi bangsa
Setelah pendirian [[Republik Rakyat Tiongkok]], konsep ''zhonghua minzu'' dipengarui oleh [[bangsa Soviet|kebijakan kewarganegaraan Soviet]]. Secara resmi RRT menjadi [[negara kesatuan]] yang terdiri dari [[Daftar suku di Tiongkok|56 kelompok etnis]], dan etnis Han merupakan mayoritas di antaranya (lebih dari 90% dari jumlah penduduk). Konsep ''zhonghua minzu'' menjadi kategori yang mencakup semua bangsa di dalam batas wilayah negara RRT.<ref name="LandisAlbert2012">{{cite book|author1=Dan Landis|author2=Rosita D. Albert|title=Handbook of Ethnic Conflict: International Perspectives|url=http://books.google.com/books?id=5EFihegRpmkC&pg=PA182|accessdate=23 February 2013|date=14 February 2012|publisher=Springer|isbn=978-1-4614-0447-7|pages=182–}}</ref><ref name="Lawrance2004"/>
Baris 43 ⟶ 44:
Dalam praktiknya, konsep ''zhonghua minzu'' telah memberikan akses yang sangat luas kepada warganegara Tiongkok dari etnis minoritas. Mereka memperoleh hak masuk universitas pilihan, kebijakan pajak yang longgar, tidak perlu mengikuti program [[kebijakan satu anak]], dan beberapa kelonggaran lainnya di bawah undang-undang Tiongkok tentang etnis minoritas<ref name="Ethnic Mosaic"/> Hal ini otomatis membuat populasi etnis minoritas di Tiongkok melesat tajam, dari sekitar 5% total etnis minoritas di Tiongkok pada tahun 50-an, menjadi 10% pada tahun 2006-7.
{{lihat pula|Tiongkok (istilah)}}
Ada perbedaan antara istilah "[[Tiongkok (istilah)|Tiongkok]]" dan "Tionghoa", yang sering kali rancu penggunaannya dalam [[bahasa Indonesia]], antara lain:
Baris 64 ⟶ 65:
{{utama|Tionghoa-Indonesia}}
Pembicaraan mengenai Tionghoa di Indonesia biasanya meliputi percaturan orang-orang Tionghoa dalam politik, sosial dan budaya di Indonesia.
Akibat tekanan [[rezim]] [[Orde Baru]], banyak dari antara orang Tionghoa telah menanggalkan [[nama Tionghoa|nama aslinya]] dan menggunakan nama-nama Indonesia, meskipun secara pribadi masih memakainya untuk pergaulan di antara sesama orang Tionghoa, sedangkan nama Indonesia digunakan untuk keperluan formal. Namun seiring dengan terjadinya [[Reformasi]], tanpa rasa takut mereka kembali menggunakan nama Tionghoa mereka, meskipun masih banyak yang enggan memakainya kembali. (Lihat pula [[Nama Tionghoa#Nama Tionghoa di Indonesia|Sejarah nama Tionghoa di Indonesia]]).
Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut orang Tionghoa-Indonesia antara lain: [[tenglang]], [[totok]], [[peranakan]], [[WNI keturunan]], [[babah]], [[nyonya]], dll.
Baris 79 ⟶ 80:
=== Orde Lama ===
Tahun [[1945]] di dalam teks penjelasan [[UUD 1945]] [[s:Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945#BAB X WARGANEGARA|Pasal 26]] menggunakan istilah Tionghoa. Tahun [[1948]] pada masa pemerintahan Presiden [[Soekarno]] selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami keadaan genting menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Meletusnya [[Peristiwa Madiun|pemberontakan PKI di Madiun]] disinyalir mendapat dukungan dari [[Partai Komunis Tiongkok]], beberapa orang Tionghoa-Indonesia pun mendukungnya, meskipun dalam jumlah yang kecil. Karena adanya benturan politik antara kaum nasionalis dan komunis, akibatnya secara umum orang Tionghoa-Indonesia dijadikan kambing hitam dan dikait-kaitkan dengan kegiatan komunisme. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru
Tahun [[1948]] menilik dari perkembangan politik yang kian pelik, munculah larangan tak resmi penggunaan istilah Tiongkok/Tionghoa karena istilah ini digunakan oleh [[Partai Komunis Indonesia]].<ref>oer, Pramoedya Ananta, ''Hoa Kiauw di Indonesia''.</ref> Tahun [[1959]] dikeluarkan [[Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959]] yaitu larangan dagang bagi semua orang asing (termasuk orang Tionghoa dengan kewarganegaraan Tiongkok) di [[Daerah Tingkat II]].
Tahun 1959 orang Tionghoa-Indonesia dihadapkan pada pilihan antara menjadi warga negara Tiongkok atau [[warga negara Indonesia]] karena Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda. Konflik ini kemudian meluas dengan puncaknya peristiwa rasialisme pada [[10 Mei]] [[1963]] di Bandung dan merambat ke beberapa kota lainnya seperti di Garut [[17 Mei]] [[1963]] dan kembali terjadi di kota Bandung [[5 Agustus]] [[1973]]. (Lihat pula [[Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia#Kronologi|Kronologi SBKRI]]).
Tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI ([[Gerakan 30 September|G30S/PKI]]) dan kecurigaan akan dukungan Republik Rakyat Tiongkok yang akhirnya menggulingkan Presiden Soekarno.
Baris 89 ⟶ 90:
=== Orde Baru ===
{{utama|Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia}}
Tahun 1967 pemerintahan Orde Baru pada di bawah pemerintahan Presiden [[Soeharto]] dalam salah satu tindakan pertamanya mengeluarkan [[wikisource:id:Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967|Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967]] yang melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tiongkok dilakukan di Indonesia, dan mengeluarkan [[wikisource:id:Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967|Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967]] yang mengubah kata "Tionghoa"-"Tiongkok" menjadi "Cina".<ref>[http://www.indonesiamedia.com/lipsus/lipsus-2003-cinationghoa3.htm Cina atau Tionghoa]</ref>
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu pihak yang menyatakan keberatannya atas pemakaian istilah "Cina" di dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada negara tersebut. Mereka keberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto yang dinilai memulihkan istilah yang mengandung konotasi negatif, dan bukan sebaliknya seperti yang digunakan sebagai alasan.
Tahun 1978 diterbitkan [[wikisource:id:Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286 Tahun 1978|Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286 Tahun 1978]].<ref>
=== Era Reformasi ===
Setelah [[era Reformasi]], maka satu per satu kebijakan rasialis tersebut dicabut. Pada masa pemerintahan Presiden [[Abdurrahman Wahid]] Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dicabut dengan [[:s:Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000|Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000]]
Adapun daftar peraturan yang dinilai merupakan bentuk diskriminasi adalah:<ref>[http://eddysadeli.blogspot.com/ Sejumlah UU Diskriminatif Dimintakan "Judicial Review"]</ref>
Baris 114 ⟶ 115:
# Surat Edaran Menteri Penerangan No 02/SE/Dit tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina.
Pada tanggal 12 Maret 2014, Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] mengabulkan petisi tersebut, dan menerbitkan [[:s:Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014|Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014]],<ref>
== Lihat pula ==
Baris 160 ⟶ 161:
<ref name="Ma2008">See, e.g. Ma Ying-jeou, [http://www.president.gov.tw/2_special/2008_0520p/speech.html President of Republic of China inauguration speech], 20 May 2008: " (Section 2, Paragraph 8)。</ref>
<ref name="chinadaily.com.cn">
<ref name="CUNY">[http://www.smhric.org/E_Bulag_2.pdf The Chinese Cult of Chinggis Khan: Genealogical Nationalism and Problems of National and Cultural Integrity], City University of New York.</ref>
Baris 168 ⟶ 169:
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://web.budaya-tionghoa.net Portal Budaya Tionghoa] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110412110647/http://web.budaya-tionghoa.net/ |date=2011-04-12 }}
* {{id}} [http://www.tionghoa.com Sejarah dan Tradisi Tionghoa]
* {{id}} [http://www.tionghoa.info Tradisi dan Budaya Tionghoa]
| |||