Tujuan Pembangunan Milenium: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Tata letak dan pranala Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Tugas pengguna baru: pranala |
Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan. |
||
| (2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Tujuan Pembangunan Milenium''' ([[bahasa Inggris]]: ''Millennium Development Goals'' atau disingkat dalam bahasa Inggris ''MDGs'') adalah
Deklarasi yang diadakan saat [[Konferensi tingkat tinggi|Konferensi Tingkat Tinggi]] (KTT) Milenium di [[New York]] pada bulan September 2000 tersebut diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 [[kepala pemerintahan]] dan [[kepala negara]].<ref>{{en}} [http://www.undp.org/mdg/basics.shtml Badan PBB untuk Program Pembangunan: Informasi Dasar Tujuan Pembangunan Milenium] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091011095927/http://www.undp.org/mdg/basics.shtml |date=2009-10-11 }}</ref> Pemerintah [[Indonesia]] turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani [[Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa|Deklarasi Milenium]] itu.
Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai delapan buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengentasan pengentasan] [[kemiskinan]].<ref name="unmdg">{{en}} [http://www.un.or.id/millennium-development-goals Situs PBB untuk Tujuan Pembangunan Milenium]</ref>
Penandatanganan deklarasi
[[File:Millennium Development Goals, UN Headquarters, New York City, New York - 20080501.jpg|thumb|Poster yang menunjukkan 8 Tujuan Pembangunan Milenium yang dipajang di Markas Besar PBB, New York City.]]
Baris 46:
== Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia ==
Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan ''MDGs''. Pemerintah [[Indonesia]] melaksanakannya di bawah koordinasi [[Bappenas]] dibantu dengan Kelompok Kerja [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] dan telah menyelesaikan laporan ''MDG'' pertamanya yang ditulis dalam [[bahasa Indonesia]] dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut.
Kini ''MDGs'' telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, tetapi pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerja sama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian ''MDGs'' di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerja sama dan implementasinya pada masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai ''MDGs'' di daerah Asia dan Pasifik.<ref>{{en}} [http://www.undp.or.id/pubs/imdg2004/ Indonesia Progress Report on the Millenium Development Goals, 2004] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100507064021/http://www.undp.or.id/pubs/imdg2004/ |date=2010-05-07 }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.bappenas.go.id/node/44/942/laporan-millenium-development-goals-mdg-indonesia/ |title=Situs Bappenas Laporan Millenium Development Goals (MDG) Indonesia |access-date=2009-10-08 |archive-date=2009-10-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091015102812/http://www.bappenas.go.id/node/44/942/laporan-millenium-development-goals-mdg-indonesia |dead-url=yes }}</ref>
Baris 52:
== Kontroversi ==
Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program ''MDGs'' seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, [[kesetaraan gender]], dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per tanggal 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian ''MDGs''. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development ([[INFID]]) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia.<ref>{{Cite
apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa [[negara maju]] telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (''monetary consensus'') untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di [[Skandinavia]] atau [[Belanda]] yang sudah sampai 0,7 persen.<ref>[http://www.kompas.com/read/xml/2009/07/07/14002346/sulit.mengejar.target.mdgs.2015 Kompas:Pemerintah Akan Renegosiasi Utang Untuk Capai Target MDGs]</ref>
== Lihat pula ==
| |||