Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k clean up
Evansp005 (bicara | kontrib)
k Merubah salah ketik dari pasal 23 ke pasal 32.
 
(16 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 9:
| tanggal_diratifikasi =
| tanggal_efektif = 18 Agustus 1945
| sistem = [[Negara kesatuan|KesatuanRepublik]] [[republiknegara kesatuan|kesatuan]]
| jumlah_cabang = 3
| kepala_negara = [[Presiden Indonesia|Presiden]]
Baris 30:
| jenis_media = Dokumen teks tercetak
| menggantikan =
| wikisource = id:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
}}
{{Tata Negara Republik Indonesia}}
Baris 271:
* Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto, dan terlebih lagi digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk menguasai rakyat.
* Pemusatan kekuasaan pada presiden yang masih terjadi di tangan [[Soeharto]], meskipun pemusatan tersebut lebih terstruktur. Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara.
* Pemerintahan Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah dengan alasan menganggumengganggu kestablilan negara, termasuk juga pers.
* Hak-hak politik dibatasi oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah partai politik yang resmi menjadi tinggal tiga.
 
Baris 334:
# Perubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.
# Penghapusan Bab IV dan pemindahan Pasal 16 ke Bab III.
# Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 2332 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.
 
== Catatan ==
Baris 372:
{{Authority control}}
 
[[Kategori:UUDUndang-Undang 1945Dasar Republik Indonesia| ]]
[[Kategori:Konstitusi Indonesia]]
[[Kategori:Konstitusi|I]]
[[Kategori:Politik Indonesia]]
[[Kategori:Hukum di Indonesia]]