Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Perbaikan kesalahan ketik
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Baris 242:
Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan pertempuran dan perjanjian [[gencatan senjata]], pada tanggal [[23 Agustus]] hingga [[2 November]] [[1949]], perwakilan Republik Indonesia, [[Belanda]], dan [[Majelis Permusyawaratan Federal]] (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di [[Den Haag]] (Belanda) yang disebut [[Konferensi Meja Bundar]] (KMB) untuk perjanjian damai terakhir kalinya dengan Belanda. KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedaulatan negara Indonesia akan diberikan kepada ''Republik Indonesia Serikat'' (RIS) dan diakui oleh Belanda. RIS kemudian terbentuk pada tanggal [[Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda|27 Desember 1949]]. Oleh karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara otomatis setelah negara tersebut berdiri.
 
=== PenangguhanPengadopsian konstitusi lainnya ===
{{main|Konstitusi Republik Indonesia Serikat|Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia}}
Setelah [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara [[federasi]], konstitusi yang digunakan diadalah Indonesia[[Konstitusi jugaRepublik secaraIndonesia otomatisSerikat]] berubah.(Konstitusi RIS),{{sfn|Ricklefs|2005|pp=466-468}} Sejaksedangkan hariUUD terbentuknya,1945 RISmasih menggunakandigunakan ''Konstitusitetapi Republikdalam Indonesialingkup Serikat''negara (Konstitusibagian RIS)"Republik Indonesia". Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan akhirnya dicabut pada tanggal 15 Agustus 1950,<ref>{{Cite act|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38102/uu-no-7-tahun-1950|title=Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|type=Undang-Undang RIS|index=7|year=1950}}</ref> yang diikuti dengan pembubaran negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi [[Indonesia|Negara Kesatuan Republik Indonesia]] pada tanggal 17 Agustus.
 
Setelah peralihan tersebut, Indonesia memberlakukan ''[[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia'']] (UUDS 1950) yang merupakan modifikasi dari UUD RIS. Oleh karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem pemerintahan Indonesia sebagai [[sistem parlementer]]. Setelah beberapa tahun berlaku, Indonesia pada tahun 1955 melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam dua tahap, yaitu [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|pemilihan anggota DPR]] pada tanggal 29 September dan [[Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955|pemilihan anggota konstituante]] pada tanggal 15 Desember.<ref>{{Cite web|date=2020-09-29|title=Pemilu Pertama tahun 1955|url=http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/pemilu-pertama-tahun-1955/|website=Museum Kepresidenan Balai Kirti|language=id-ID|access-date=2022-01-26}}</ref><ref>{{Cite news|last=Gischa|first=Serafica|date=2020-02-06|title=Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/170000669/sejarah-pemilu-1955-di-indonesia|work=Kompas.com|language=id|access-date=2022-01-26}}</ref> [[Konstituante|Konstituante Republik Indonesia]] yang terdiri atas anggota-anggota terpilih pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang untuk membahas dan merumuskan rancangan UUD yang baru menggantikan UUDS 1950. Namun badan tersebut tidak dapat menghasilkan rancangan UUD baru dan bahkan sebagian besar anggotanya berencana untuk menarik diri dari sidang konstituante. Keadaan genting ini memaksa Soekarno mengeluarkan [[Dekret Presiden 5 Juli 1959]] yang membubarkan badan Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta membentuk MPR dan DPA sementara secepatnya.<ref>{{Cite news|last=Adryamarthanino|first=Verelladevanka|date=2021-11-01|title=Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959|url=https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/01/110000479/latar-belakang-dekrit-presiden-5-juli-1959|work=Kompas.com|language=id|access-date=2022-01-26}}</ref><ref>{{Cite news|last=Raditya|first=Iswara N.|date=2022-01-05|title=Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Sejarah, Alasan, Tujuan, & Dampak|url=https://tirto.id/isi-dekrit-presiden-5-juli-1959-sejarah-alasan-tujuan-dampak-gnje|work=Tirto.id|language=id|access-date=2022-01-26}}</ref>
 
=== Pemberlakuan kembali dan penyimpangan ===