Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jenis
Jenis	Alat kelengkapan DPR yang bertujuan membahas dan menetapkan rancangan bagi alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Pimpinan
Ketua	Said Abdullah (PDI-P)
Wakil Ketua	Muhidin Mohamad Said (Golkar)
Wakil Ketua	Wihadi Wiyanto (Gerindra)
Wakil Ketua	Syarief Abdullah Alkadrie (NasDem)
Wakil Ketua	Jazilul Fawaid (PKB)
Komposisi
Partai & kursi	PDI-P (22)   Golkar (15)   Gerindra (14)   NasDem (10)   PKB (10)   Demokrat (9)   PKS (9)   PAN (8)   PPP (2)
Situs web
Badan Anggaran DPR RI
L • B Bantuan penggunaan templat ini

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Tugas

• membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
• menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
• membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
• melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
• membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
• membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi. Badan Anggaran

Daftar Ketua dan Wakil Ketua

Periode 2014-2019

Nama	Fraksi	Jabatan
Kahar Muzakir	Partai Golongan Karya	Ketua
Said Abdullah	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
Djoko Ujiyanto	Partai Demokrat	Wakil Ketua
Jamaluddin Jafar	Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
Jazuli Fawaid	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua

Periode 2019-2024

NA	Nama	Jabatan	Fraksi	Dapil	Keterangan
224	M.H. Said Abdullah	Ketua	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jawa Timur XI
340	H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A.	Wakil Ketua	Partai Golongan Karya	Sulawesi Tengah
398	Rusdi Masse Mappasessu	Wakil Ketua	Partai NasDem	Sulawesi Selatan III
9	H. Cucun Ahmasd Syamsurijal, S.Ag.	Wakil Ketua	Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Barat II
554	Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.	Wakil Ketua	Partai Demokrat	Jawa Timur VII

Periode 2024-2029

NA	Nama	Jabatan	Fraksi	Dapil	Keterangan
	M.H. Said Abdullah	Ketua	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jawa Timur XI
	Wihadi Wijanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jawa Timur IX
	H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A.	Wakil Ketua	Partai Golongan Karya	Sulawesi Tengah
	Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.	Wakil Ketua	Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Timur X
	H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H.	Wakil Ketua	Partai NasDem	Kalimantan Barat I

Tantangan dan Masalah

Meskipun terdapat upaya untuk mengoptimalkan dana transfer pemerintah pusat dalam bentuk belanja modal, Badan Anggaran DPR RI menghadapi sejumlah tantangan dan masalah yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Pertama, ketidakpatuhan daerah terhadap porsi anggaran belanja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu faktor utama. Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa minimal 20 persen penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan infrastruktur atau belanja modal belum dipenuhi oleh 302 daerah.

Kedua, kapasitas birokrat di daerah yang belum memadai untuk merealisasikan dana transfer juga menjadi kendala. Hal ini menyebabkan dana transfer pemerintah pusat mengendap di deposito bank, karena pejabat daerah cenderung memilih untuk "main aman" akibat kekhawatiran berurusan dengan hukum. Ketiga, terdapat permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja daerah yang dibiayai dari dana transfer, yang sering kali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Selain itu, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan tren penurunan, sementara rasio belanja modal masih fluktuatif dan belum mencapai target nasional. Rendahnya rasio belanja modal ini berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun belanja modal memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah pusat telah mengambil langkah untuk mendisiplinkan perilaku pemerintah daerah dengan mewajibkan 25% dari DAU digunakan untuk belanja modal/infrastruktur. Namun, diperlukan langkah-langkah konkrit lebih lanjut untuk mengubah pola pikir pemerintah daerah agar realisasi belanja modal dapat meningkat dan berkualitas.

Pranala luar

• Situs Resmi DPR mengenai Banggar Diarsipkan 2011-09-26 di Wayback Machine.
• Ketua, Wakil ketua, Anggota Diarsipkan 2011-09-26 di Wayback Machine.