Badan Strategi Kebijakan Hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertanggungjawab kepada Menteri Hukum. Badan Strategi Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Strategi Kebijakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
3. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
Nomenklatur sebelumnya	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pegawai	148 orang
Alokasi APBN	Rp 45.840.875.000 (2024)
Susunan organisasi
Kepala Badan	Andry Indrady, A. Md. Im., Grad. Dip. PA., M.P.A., Ph.D.
Sekretaris Badan	Dwi Harnanto, S.P., M.Si.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Junarlis, S.H., M.Si.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	Hadiyanto, S.H., M.H.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	Dr. Rachmayanthy, Bc.I.P., S.H., M.Si.
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	Dr. Muhammad Yani Firdaus, S.H., M.H.
Situs web
https://bsk.kemenkumham.go.id

Badan Strategi Kebijakan Hukum terdiri atas 5 (lima) unit eselon II a yaitu:

1. Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum;
2. Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
3. Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum;
4. Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum; dan
5. Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum.